Perum Bulog Kantor Cabang (Kancab) Surabaya menyatakan mendukung penegakan hukum terhadap oknum yang menyelewengkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Pemimpin Bulog Kancab Surabaya, Nur Fuad Indra Mitra, menyampaikannya pada Jumat (30/10/2026), seperti dilaporkan Harian Bhirawa. Pernyataan itu menanggapi dugaan penyalahgunaan beras SPHP di Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.
Pada hari yang sama, Bulog Kancab Bondowoso juga menyampaikan sikap serupa dan menyatakan sudah membentuk satuan tugas (satgas) khusus. Dugaan di Jakarta Timur itu diungkap Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Polres Metro Jakarta Timur. Bapanas memperkirakan dugaan pengoplosan sekitar 600 ton beras SPHP berpotensi merugikan negara hingga Rp3,3 miliar.
Sikap Bulog Surabaya soal dugaan penyelewengan beras SPHP
Menurut Harian Bhirawa, Nur Fuad menilai penguatan pengawasan sangat penting untuk menjaga integritas program SPHP. Ia menyebut langkah itu akan memperkuat kepercayaan publik agar penyaluran beras berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Bulog, katanya, akan terus mendorong para penyalur mematuhi ketentuan.
Sebagai langkah konkret, Bulog akan membentuk tim satgas khusus untuk menertibkan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Satgas itu disebut akan memantau jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, dan memastikan beras pemerintah tersalur sesuai ketentuan.
Nur Fuad menyatakan jika ada oknum yang melakukan penyimpangan, Bulog sangat mendukung proses hukum yang dilakukan kepolisian. Bulog juga siap memberi informasi yang diperlukan sesuai ketentuan, agar setiap dugaan pelanggaran ditangani secara objektif, lancar, dan tuntas.
Langkah Bulog Bondowoso: satgas khusus dan pengawasan mitra
Menurut Surya.co.id, Bulog Kancab Bondowoso membentuk satgas sebagai langkah pencegahan. Tugasnya menertibkan penyaluran CBP dan memastikan beras SPHP diterima warga sesuai aturan. Satgas memantau seluruh mata rantai penyaluran serta menilai kepatuhan mitra, termasuk jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) di daerah.
“Penguatan pengawasan ini merupakan bentuk komitmen Bulog Kancab Bondowoso dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan penyaluran beras SPHP berjalan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran”
— Eko Yudi Miranto, Pemimpin Perum Bulog Kancab Bondowoso
Pemimpin Bulog Kancab Bondowoso, Eko Yudi Miranto, juga meminta para mitra disiplin mematuhi harga eceran tertinggi (HET) dan aturan distribusi. Wilayah operasional kantor cabang itu mencakup Kabupaten Bondowoso, Situbondo, dan sekitarnya. Ia menyatakan dukungan penuh pada proses hukum dan kesiapan memberikan data kepada aparat penegak hukum.
Ada perbedaan tahap antara dua kantor cabang itu. Surya.co.id menulis satgas Bondowoso sudah dibentuk, sedangkan Harian Bhirawa menulis Bulog akan membentuk tim satgas khusus. Kedua sumber tidak menyebut adanya temuan pelanggaran di wilayah Bondowoso maupun Surabaya.
Latar: temuan Bapanas soal dugaan oplos beras SPHP
Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, yang juga Menteri Pertanian, dalam keterangan Sabtu (31/10/2026) yang dilansir Antara, menyebut beras SPHP diduga dibongkar dari kemasan aslinya, diproses, lalu dikemas ulang untuk dijual sebagai beras premium. Menurut dia, berasnya produksi lokal, bukan impor. Lokasi pengungkapan berada di kawasan Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.
Beras SPHP semestinya dijual dengan HET Rp12.500 per kilogram, tetapi dalam dugaan ini disebut dilepas hingga Rp17.000 per kilogram. Amran menilai praktik tersebut merugikan konsumen sekaligus petani.
“Ini memang kejam. Bayangkan, (beras SPHP) ini kemasan khusus untuk rakyat Indonesia dan ini disubsidi pemerintah. Nah ini pengkhianatan, mengkhianati petani 115 juta orang dan juga merugikan konsumen”
— Andi Amran Sulaiman, Kepala Bapanas dan Menteri Pertanian
Cara Bapanas menghitung potensi kerugian Rp3,3 miliar
Hitungan Bapanas mengacu pada surat penugasan tambahan kedua program SPHP kepada Perum Bulog yang terbit pertengahan Oktober 2026. Dalam penugasan itu, APBN menyiapkan Rp694,3 miliar untuk tambahan penyaluran 125.800 ton beras, dengan subsidi harga sekitar Rp5.510 per kilogram. Subsidi per kilogram itu dikalikan 600 ton beras yang diduga dioplos, sehingga menghasilkan sekitar Rp3,3 miliar.
Menurut Koran Jakarta, subsidi harga diberikan pemerintah melalui Bapanas kepada Perum Bulog sebagai operator program. Angka Rp3,3 miliar merupakan potensi kerugian menurut perhitungan Bapanas, bukan hasil penetapan pengadilan.
- Volume beras yang diduga dioplos: sekitar 600 ton
- Subsidi harga: sekitar Rp5.510 per kilogram
- Anggaran penugasan tambahan kedua: Rp694,3 miliar untuk 125.800 ton
- HET beras SPHP: Rp12.500 per kilogram
- Harga jual dalam dugaan: hingga Rp17.000 per kilogram
Sikap pemerintah dan apa yang belum jelas
Amran menegaskan pelaku harus dihukum berat, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyebut ada subsidi di hulu sebesar Rp160 triliun pada 2026 (Rp144 triliun pada 2025) untuk produksi pertanian, selain subsidi harga beras SPHP di hilir.
Sumber yang kami rujuk belum memuat penetapan tersangka maupun tanggapan dari pihak yang diduga terlibat, sehingga praktik ini masih berstatus dugaan. Hasil kerja satgas Bulog juga belum dijelaskan. Kami akan memperbarui laporan bila ada keterangan resmi dari kepolisian, Bapanas, atau Bulog.



