Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungan untuk memperkuat Desk Ketenagakerjaan Polri yang kini hadir hingga tingkat Polres. Dukungan itu disampaikan Gubernur Khofifah Indar Parawansa usai mendampingi Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan layanan tersebut di Polres Jombang, Sabtu (17/10/2026), seperti dilaporkan Surya.co.id dan ANTARA Jatim.

Dalam kesempatan itu, Kapolri menyebut sejak 2025 hingga Oktober 2026 Polri telah memfasilitasi 10.973 pekerja untuk kembali bekerja. Lewat desk yang sama, menurut dia, Polri turut membantu pemenuhan hak pekerja dengan nilai total Rp70,28 miliar.

Dukungan Pemprov Jatim untuk desk ketenagakerjaan

Menurut ANTARA Jatim, Pemprov Jatim berharap desk di tingkat Polres memperluas akses pengaduan dan memperkuat perlindungan hak pekerja. Khofifah mengatakan layanan ini diharapkan mempermudah pekerja menyampaikan persoalan sekaligus mendorong penanganan sesuai ketentuan hukum.

Ia menegaskan bahwa hak pekerja perlu dilindungi bersamaan dengan kepastian hukum dan keberlangsungan usaha. Tujuannya, kata Khofifah, menciptakan hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan, seperti ditulis Surya.co.id dan ANTARA Jatim.

“Kami berharap keberadaan layanan ini dapat mempermudah pekerja dalam menyampaikan persoalan yang dihadapi, sekaligus mendorong penanganan yang profesional, berkeadilan, dan sesuai ketentuan hukum,”

— Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur

Khofifah juga menyinggung pentingnya sinergi pemerintah daerah, kepolisian, pekerja, dan dunia usaha. Menurut dia, semua pihak perlu ikut memperhatikan nasib pekerja, mulai dari terpenuhinya hak, kejelasan hubungan kerja, hingga penyelesaian perselisihan yang taat pada aturan perundang-undangan.

“Bagi kami, pekerja bukan sekadar bagian dari proses produksi, tetapi juga penggerak ekonomi dan pembangunan daerah. Karena itu, hak-hak pekerja harus dilindungi, sementara keberlangsungan dunia usaha juga perlu dijaga,”

— Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur

Capaian dan cakupan menurut Kapolri

Kapolri Suyudi Ario Seto menjelaskan peresmian desk tingkat kewilayahan dilakukan serentak di 35 satuan kewilayahan pada 14 Polda. Menurut ANTARA Jatim, layanan ini mengutamakan konsultasi dan penanganan aduan, terutama tentang PHK, pesangon, dan sengketa upah.

Suara Surabaya sebelumnya melaporkan bahwa peresmian di Jombang menjadi bagian dari perluasan layanan desk ke tingkat kewilayahan. Detik Jatim mencatat Kapolri menyebut langkah itu sebagai komitmen Polri melindungi hak pekerja dan memperkuat kehadiran negara.

Suyudi menyatakan pelaksanaan layanan membutuhkan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan organisasi serikat buruh agar perlindungan hak pekerja seimbang dengan keberlangsungan usaha. Ia juga berharap desk di Polres Jombang dan Polres lain menjadi acuan pengembangan layanan serupa.

Latar pasar kerja Jawa Timur

Surya.co.id, ANTARA Jatim, dan detikJatim sama-sama mengutip data BPS Provinsi Jawa Timur. Pada Mei 2026, angkatan kerja mencapai 25,32 juta orang, dan 24,46 juta orang di antaranya telah bekerja. Tingkat pengangguran terbuka tercatat 3,42 persen, turun 0,13 poin persentase dari 3,55 persen pada Februari 2026.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyerap 31,77 persen penduduk bekerja. Perdagangan besar dan eceran menyerap 18,63 persen, sedangkan industri pengolahan 14,64 persen. Proporsi pekerja formal pada Mei 2026 sebesar 36,18 persen, menurut detikJatim.

Surya.co.id mencatat, mutu pekerjaan dan proteksi bagi tenaga kerja masih menjadi pekerjaan rumah yang harus digarap terus-menerus.

Batas kewenangan penanganan

ANTARA Jatim menyebut setiap lembaga menangani persoalan ketenagakerjaan sesuai kewenangannya. Perselisihan hubungan industrial diselesaikan lewat mekanisme yang diatur undang-undang, termasuk perundingan bipartit menurut detikJatim, sedangkan dugaan tindak pidana ditangani aparat penegak hukum.

Sumber yang tersedia tidak merinci alur pengaduan maupun persyaratan bagi pekerja, juga tidak menyebut daftar Polres di Jawa Timur yang sudah memiliki desk ini.