DPRD Kota Surabaya membuka peluang merevisi Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur operasional Pasar Buah Tanjungsari. Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri, yang akrab disapa Kaji Ipuk, menyampaikannya kepada wartawan pada Selasa (3/11/2026), seperti dilaporkan beritajatim.com. Di sisi lain, pedagang pasar itu menyoroti penegakan Perda pasar yang mereka nilai tidak merata, sebagaimana dilaporkan Kabar Surabaya.

Apa yang dikatakan DPRD Surabaya soal Perda Pasar Buah

Menurut Kaji Ipuk, dari sisi Perda, langkah eksekutif dalam persoalan Pasar Tanjungsari sudah benar. Namun ia menilai kebenaran aturan itu tetap menuntut tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Ia menegaskan bahwa penerapan aturan secara formal harus diikuti kewajiban tersebut.

“Dalam kaitan problem Pasar Tanjungsari yang secara Perda, eksekutif ini sudah benar. Tapi kebenaran dalam Perda ini justru menggugah pada tanggung jawab pemerintah,”

— Syaifuddin Zuhri (Kaji Ipuk), Ketua DPRD Surabaya

Ia menjelaskan bahwa perdagangan buah berbeda dari komoditas lain karena terkait masa kesegaran. Rantai distribusi, mulai dari pemetikan, pengiriman, pemilahan, hingga penjualan ke konsumen, memerlukan pengaturan waktu yang sesuai. Pembatasan operasional yang mengabaikan proses itu, menurutnya, berpotensi menghambat distribusi dan menambah risiko kerugian pedagang karena buah mudah membusuk.

“Kalau perlu, Perdanya kita ubah. Pokoknya kita cari jalan tengahnya, apakah dia tidak masuk di unsur pasar tematik, atau boleh dimasukkan dalam kategori memenuhi unsur, itu menjadi pasar induk,”

— Syaifuddin Zuhri (Kaji Ipuk), Ketua DPRD Surabaya

Kajian klasifikasi: pasar tematik atau pasar induk

DPRD Surabaya melalui Fraksi PDI Perjuangan akan mengkaji klasifikasi Pasar Buah Tanjungsari dalam regulasi yang berlaku. Kajian itu mencakup kemungkinan pasar tersebut masuk kategori pasar tematik atau memenuhi kriteria pasar induk. Kaji Ipuk juga menjabat Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya.

Klasifikasi dinilai penting karena menentukan pengaturan operasional yang sesuai dengan karakter kegiatan dagang dan kebutuhan pasar. DPRD, menurut Kaji Ipuk, ingin jalan tengah yang mengakomodasi aktivitas pedagang tanpa mengabaikan aturan pemerintah daerah.

Sorotan pedagang: standar penegakan yang sama

Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Buah Tanjungsari, H. Umbar Rifai, menyebut ada dugaan tebang pilih dalam penegakan Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 51 Tahun 2023. Menurutnya, pengawasan terhadap Tanjungsari berlangsung sangat intensif, sedangkan penerapan ketentuan serupa pada Pasar Induk Sidotopo Surabaya (PISS) dan pasar lain dipertanyakan.

Umbar berpendapat syarat Pasar Rakyat Utama bersifat kumulatif sehingga harus dipenuhi seluruhnya, di antaranya minimal 300 pedagang dan fungsi sebagai pasar grosir. Berdasarkan pengamatan pedagang Tanjungsari, jumlah pedagang aktif di PISS diduga belum mencapai 300 orang dan aktivitasnya disebut lebih banyak eceran daripada grosir. Ini adalah klaim pedagang; sumber tidak memuat tanggapan Dinkopumdag atau pengelola PISS.

“Kalau memang syaratnya kumulatif dan tidak terpenuhi, seharusnya dilakukan penilaian ulang serta penurunan klasifikasi ke tipe A atau tipe B.”

— H. Umbar Rifai, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Buah Tanjungsari

Umbar juga menyebut pedagang pernah didatangi tim gabungan sekitar 15 orang yang diduga dari unsur Satpol PP, kepolisian, dan Garnisun. Pedagang mengeluhkan dugaan pemeriksaan kendaraan, pemaksaan penandatanganan surat pernyataan yang sudah disiapkan, serta ancaman penyegelan. Sumber tidak memuat tanggapan Satpol PP atau Pemkot atas keluhan ini.

“Kami tidak menolak kepatuhan terhadap peraturan. Yang kami minta adalah standar yang sama.”

— H. Umbar Rifai, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Buah Tanjungsari

Dua sudut pandang: apa yang sama dan berbeda

Kedua sumber sama-sama menyoal cara aturan pasar diterapkan pada Tanjungsari, tetapi dari titik berangkat berbeda. Ketua DPRD menilai langkah eksekutif benar secara Perda, lalu menekankan tanggung jawab pemerintah dan karakter dagang buah. Asosiasi pedagang menekankan kesetaraan perlakuan antarpasar dan penghormatan terhadap proses hukum.

Ada pula titik temu: pedagang menyatakan tidak menolak kepatuhan pada aturan, sedangkan DPRD menyatakan ingin jalan tengah yang tidak mengabaikan aturan pemerintah daerah. Keduanya belum menjelaskan secara rinci bentuk perubahan yang dimaksud, karena kajian klasifikasi baru akan dilakukan.

Tuntutan dan langkah pedagang selanjutnya

  • Dinkopumdag diminta membuka dokumen penetapan klasifikasi PISS, data pedagang aktif, komposisi pedagang grosir dan eceran, serta dasar pertimbangannya.
  • Pemerintah diminta mengevaluasi klasifikasi dan aktivitas dagang di pasar-pasar lain agar Perda dan Perwali diterapkan konsisten.
  • Satpol PP diminta menegakkan aturan secara proporsional, transparan, tidak melampaui kewenangan, dan menghormati proses hukum di PTUN.

Persoalan Pasar Buah Tanjungsari saat ini masih dalam proses gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Sebagai tindak lanjut, pedagang berencana membawa masalah ini ke Komisi B DPRD Surabaya, Ombudsman, dan PTUN Surabaya agar dugaan ketidakkonsistenan penegakan aturan diperiksa menyeluruh.

Umbar berharap Pemkot Surabaya memberi penjelasan terbuka dan memastikan semua pasar mendapat perlakuan sama. Menurutnya, konsistensi penegakan aturan penting untuk kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan pedagang.

Apa artinya bagi warga dan pedagang

Sejauh ini baru berupa peluang: belum ada rancangan perubahan Perda maupun keputusan klasifikasi yang disebut sumber. Bagi pedagang dan pembeli buah di Surabaya, arah pengaturan operasional pasar akan bergantung pada hasil kajian klasifikasi, apakah Tanjungsari ditempatkan sebagai pasar tematik atau pasar induk.

Hal yang masih perlu ditunggu adalah tanggapan Pemkot Surabaya, Dinkopumdag, dan Satpol PP atas sorotan pedagang, serta perkembangan perkara di PTUN Surabaya. Kedua sumber tidak memuat tanggapan resmi dari pihak-pihak tersebut.