Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya memperketat pengawasan parkir digital setelah Wali Kota Eri Cahyadi menegur petugas yang dinilai diam saat ada juru parkir (jukir) liar di kawasan Ampel dan Blauran. Menurut Surya.co.id, pengetatan itu mencakup 1.473 titik parkir digital, dan Kepala Dishub Trio Wahyu Bowo menyatakan petugas yang membiarkan pelanggaran dapat diberhentikan.
Pengetatan pengawasan parkir digital di Surabaya
Surya.co.id melaporkan Trio Wahyu Bowo memimpin instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan parkir, termasuk pengembangan pembayaran nontunai dan pengawasan titik parkir digital. Program itu dirancang agar transaksi transparan dan praktik parkir liar berkurang, tetapi di lapangan masih ada kendala.
Sejumlah warga melaporkan dugaan pembayaran tunai, pemakaian karcis konvensional, dan kendaraan yang parkir melebihi kapasitas jalan. Trio menegaskan petugas yang membiarkan kapasitas parkir dilanggar dapat diberhentikan. Bagi dia, arahan wali kota menjadi tantangan agar kebijakan parkir digital tidak berhenti pada perubahan cara bayar.
Teguran Eri Cahyadi dan laporan lewat Lapor Cak Eri
Eri mengatakan kepada wartawan di Surabaya, Rabu (14/10/2026), bahwa ia masih menerima laporan soal parkir, termasuk tiga video lewat kanal pengaduan Lapor Cak Eri. Temuan itu mendorongnya memanggil tiga pejabat Dishub untuk meminta penjelasan dan mengevaluasi pengawasan, seperti dilaporkan Surya.co.id.
Detik.com melaporkan ketiga pejabat itu adalah Kepala Dishub, Kepala UPTD Parkir, dan Kepala Bidang Pengawasan. Dalam laporan yang diterima Eri, jukir liar diduga memungut tarif tunai Rp5.000 dan kendaraan diparkir dua lajur, padahal rambu hanya mengizinkan satu lajur. Di akun Instagram @ericahyadi_, Eri mempertanyakan petugas yang hanya berdiri tanpa bertindak.
Surya.co.id juga mencatat Eri meminta mekanisme penarikan tarif diperiksa dan menegaskan pejabat yang membawahi pengelolaan parkir ikut bertanggung jawab, bukan hanya petugas di lokasi. Ia menyoroti pula kedisiplinan petugas, termasuk seragam dan identitas resmi.
Kewenangan mengganti petugas dan jukir
ANTARA melaporkan Eri meminta Dishub memperketat pengawasan dan mengevaluasi kinerja petugas, termasuk mempertimbangkan pergantian personel yang dinilai tidak mampu. Menurut Surya.co.id, ia memberi kewenangan kepada pejabat Dishub untuk mengganti personel yang tidak efektif.
“Kalau ada jukir liar, bukan berarti anak-anak Dinas Perhubungan Surabaya diam saja. Saya tidak mau kejadian ini terulang lagi. Saya beri kewenangan untuk bertindak tegas”
— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, seperti dikutip ANTARA
Eri juga meminta posisi jukir diisi warga Surabaya agar warga setempat mendapat pekerjaan sekaligus ikut menjaga ketertiban kota.
“Ganti juru parkirnya kalau memang tidak bisa bekerja dengan benar. Pilih sendiri warga Surabaya. Warga Surabaya juga membutuhkan pekerjaan.”
— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, seperti dikutip ANTARA
Sumber-sumber yang ada belum merinci jadwal pergantian petugas maupun hasil pemeriksaan tarif di Ampel dan Blauran, sehingga tindak lanjut Dishub masih perlu dipantau.



