Pembebasan lahan untuk Flyover Gedangan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, masih berjalan. Sebanyak 122 bidang tanah di Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, disiapkan untuk dibebaskan, dan para pemilik kini menunggu nilai ganti rugi, seperti dilaporkan Surya.co.id dan TribunJatim.com pada Jumat (16/10/2026).

Artikel ini menguraikan apa saja yang dibebaskan, tahapan yang sudah dan belum dilalui, serta apa yang dikhawatirkan sekaligus diharapkan warga. Semua informasi bersumber dari dua laporan media tersebut.

Apa yang sedang dibebaskan

Total lahan yang direncanakan untuk dibebaskan seluas sekitar 22.220 meter persegi, atau 2,2 hektare. Lahan itu terdiri atas milik warga setempat dan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Menurut TribunJatim.com, seluruh bidang berada di Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan. Angka 122 dihitung berdasarkan sertifikat atau data kepemilikan lahan, bukan jumlah rumah atau toko. Kepala Desa Gedangan, Saiful Asis, menjelaskan bahwa satu bangunan bisa memiliki lebih dari satu sertifikat.

“Bukan berarti satu rumah atau satu toko satu sertifikat. Contohnya, ada satu toko yang sertifikatnya sampai tiga, dan sebagainya,”

— Saiful Asis, Kepala Desa Gedangan

Sumber yang kami rujuk belum menyebut berapa pemilik atau penghuni yang sebenarnya terkena pembebasan. Yang tertulis hanyalah jumlah bidang berdasarkan data kepemilikan.

Tahapan pengadaan tanah sejauh ini

Menurut TribunJatim.com, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM SDA) Kabupaten Sidoarjo bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menyelesaikan pengukuran titik koordinat. Pengukuran itu menjadi acuan awal pengadaan lahan proyek.

Kepala Dinas PU BM SDA Sidoarjo, M. Mahmud, menjelaskan bahwa pengukuran koordinat tersebut bertujuan menyelaraskan persepsi dan peta perencanaan antara Pemkab Sidoarjo, PT KAI, serta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).

Surya.co.id melaporkan pemetaan 21 titik koordinat sudah rampung. Penetapan lokasi ditargetkan selesai pada 20 Oktober 2026. Setelah itu, penilaian atau appraisal atas tanah dan bangunan menjadi tahap yang dinantikan sebelum kompensasi dibayarkan.

Baca jugaBupati Sidoarjo Subandi Targetkan Frontage Road Waru–Buduran Tersambung 2026, Ruas Penuh Disebut 2027

Berdasarkan kedua laporan, urutan yang tergambar adalah sebagai berikut.

  1. Pengukuran titik koordinat oleh Dinas PU BM SDA Sidoarjo bersama BPN, yang telah selesai.
  2. Pemetaan 21 titik koordinat, yang menurut Surya.co.id telah rampung.
  3. Penetapan lokasi, yang ditargetkan selesai pada 20 Oktober 2026.
  4. Penilaian atau appraisal atas tanah, bangunan, dan aset lain, yang dinantikan warga.
  5. Pembayaran kompensasi atau ganti rugi kepada pemilik lahan.

Apa itu appraisal dan mengapa ditunggu

Appraisal adalah penilaian terhadap tanah, bangunan, dan aset lain yang terdampak. Hasilnya menjadi dasar besaran ganti rugi yang akan diterima pemilik. Menurut Saiful, inilah hal yang paling dinantikan warga.

Saiful memperkirakan keberatan, jika ada, baru akan muncul setelah angka diumumkan, terutama bila pemilik menilai nominalnya kurang.

“Kalau potensinya, kemungkinan ketika sudah ada appraisal baru ada protes-protes. Mungkin merasa kurang besar atau sebagainya,”

— Saiful Asis, Kepala Desa Gedangan

Ia tetap optimistis. Menurutnya, pembebasan lahan untuk frontage road sebelumnya memberi nilai ganti rugi yang tergolong tinggi bagi warga, sehingga persoalan nilai diyakininya bisa dibicarakan dengan baik. Pernyataan ini adalah penilaian kepala desa, dan belum ada angka pembanding dalam sumber.

Bangunan yang hanya terkena sebagian

Dalam beberapa hari terakhir sempat muncul miskomunikasi soal bangunan yang tidak seluruhnya terkena pembebasan. Berdasarkan peta bidang dan hasil pengukuran, sejumlah bangunan hanya terdampak sebagian.

Menurut Saiful, ada bangunan dengan sisa lahan kecil dan ada yang sisanya masih cukup besar. Pemilik bangunan dengan sisa kecil, katanya, dapat mengajukan permohonan lanjutan agar sisanya ikut dibebaskan bila tidak lagi bisa dimanfaatkan.

Respons warga dan jadwal ke depan

Surya.co.id mengutip Saiful bahwa respons warga terhadap rencana flyover sejauh ini cukup baik dan belum ada penolakan berarti. Pemilik lahan, menurut laporan itu, menunggu proses pengadaan tanah berlanjut sampai nilai ganti rugi ditentukan.

TribunJatim.com menulis respons warga sangat baik, belum ada penolakan, dan seluruh proses berjalan lancar. Menurut media itu, semua proses telah berlangsung sebagaimana direncanakan.

Surya.co.id menyebut pembebasan lahan direncanakan dalam dua tahap, yakni pada 2026 dan 2027, menyesuaikan kemampuan APBD. Sumber yang kami rujuk belum menyebut nilai anggaran, besaran ganti rugi, maupun jadwal pembangunan fisik flyover.

Hal yang belum diketahui

  • Nilai appraisal dan besaran ganti rugi per bidang belum diumumkan.
  • Rincian bidang yang masuk tahap 2026 dan tahap 2027 belum dijelaskan.
  • Jadwal pembangunan fisik flyover belum disebut dalam sumber.
  • Jumlah pemilik dan penghuni yang terdampak belum dirinci.

Dengan penetapan lokasi yang ditargetkan rampung pada 20 Oktober 2026, tahapan berikutnya, yakni penilaian aset, menjadi hal yang ditunggu pemilik lahan di Desa Gedangan.