Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Timur 2027 diproyeksi naik sekitar 6–9 persen, seperti dilaporkan Suara Surabaya. Proyeksi itu berasal dari simulasi penghitungan menurut UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan belum menjadi ketetapan resmi.
Di Surabaya, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Surabaya mengusulkan UMK naik dari Rp5.288.796 menjadi Rp6.035.680. Menurut judul laporan Suara Surabaya pada Rabu (18/11/2026), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Surabaya akan menggelar rapat pembahasan besok.
Proyeksi kenaikan UMP dan UMK Jatim 2027
Suara Surabaya menulis bahwa besaran upah minimum 2027 dihitung dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan koefisien alfa yang berkisar 0,5–1, mengikuti Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026. Dari simulasi ketiganya, kenaikan UMP dan UMK Jatim diperkirakan berada di rentang 6–9 persen.
Angka itu belum final. Hasil akhirnya menunggu data ekonomi terbaru serta keputusan Dewan Pengupahan mengenai indeks alfa. Sebagai ilustrasi, sumber menyebut daerah dengan inflasi 3 persen, pertumbuhan ekonomi 6 persen, dan indeks alfa 0,5 berpotensi mengalami penyesuaian upah minimum sebesar 6 persen.
Sumber tidak menyebut proyeksi untuk kota atau kabupaten tertentu, termasuk Surabaya, sehingga angka UMK Surabaya 2027 belum bisa dipastikan.
Cara kerja formula upah minimum 2027
Menaker Yassierli menyebut tiga hal yang jadi pertimbangan dalam menghitung upah minimum 2027: KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Rumusnya memakai pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu pada rentang 0,5 hingga 1,0. Penyebutan variabel ini sedikit berbeda dari simulasi yang dimuat Suara Surabaya, tetapi keduanya merujuk pada UU Nomor 27 Tahun 2026.
Untuk mendukung penghitungan, Kemnaker sedang menyusun estimasi KHL dengan bahan konsumsi rumah tangga dari Susenas milik BPS. Estimasi itu menyangkut empat kelompok kebutuhan: makanan, kebutuhan pokok selain makanan, layanan kesehatan dan pendidikan, serta hunian. Di tingkat kabupaten/kota, estimasi dibuat dengan mengelompokkan daerah berdasarkan 11 parameter karakteristik wilayah.
“Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua ‘stakeholders’”
— Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan
Usulan buruh dan rapat Disperinaker Surabaya
Usulan FSPMI bersandar pada data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya yang mencapai Rp6.035.680. Sekretaris Konsulat Cabang FSPMI Kota Surabaya, Nuruddin Hidayat, menyebut ada kesenjangan Rp746.884 setiap bulan antara upah minimum yang diterima buruh dan KHL.
“Buruh Surabaya selama ini harus menanggung kekurangan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak”
— Nuruddin Hidayat, Sekretaris Konsulat Cabang FSPMI Kota Surabaya
Menurut Nuruddin, Pasal 139 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2026 membolehkan upah minimum dihitung dengan formula atau berdasarkan KHL. Sumber tidak merinci agenda maupun peserta rapat Disperinaker, dan belum memuat tanggapan Disperinaker, Pemkot Surabaya, atau asosiasi pengusaha atas usulan buruh.
Permintaan Mendagri kepada kepala daerah
Selasa (17/11/2026), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah, terutama gubernur, mengawal penetapan UMP 2027. Ia mengatakan pemerintah pusat sudah menyusun tahapan dan tenggat setelah berkoordinasi dengan Menaker, Dewan Pengupahan, serikat pekerja, dan pengusaha, seperti dilansir Suara Surabaya dari Antara.
Tito meminta gubernur menginstruksikan dinas tenaga kerja berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, Apindo, dan Kadin. Menurut Yassierli, gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP, sedangkan UMK dan UMSK disesuaikan dengan kebijakan gubernur setempat.
“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak”
— Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan
Jadwal penetapan upah minimum yang perlu dicatat
Untuk UMSP ada perbedaan: Tito menyebut UMP dan UMSP selesai paling lambat 21 November 2026, sedangkan jadwal Menaker mencatat UMSP pada 26 November 2026. Sumber tidak menjelaskan perbedaan itu.
- UMP 2027: paling lambat 21 November 2026
- UMK 2027: batas akhir penetapan 25 November 2026
- UMSP 2027: 26 November 2026 (menurut jadwal Menaker)
- UMSK 2027: paling lambat 30 November 2026
Apa artinya bagi pekerja dan pengusaha
Proyeksi 6–9 persen dan usulan Rp6.035.680 sama-sama belum menjadi ketetapan. Besaran UMK Surabaya baru jelas setelah Dewan Pengupahan menentukan indeks alfa dan gubernur menetapkan UMK.
Bagi pekerja, selisih antara usulan serikat dan proyeksi formula menjadi bahan yang kemungkinan dibahas dalam dialog sosial, sebagaimana diminta Menaker. Dampak biaya tenaga kerja bagi pelaku usaha belum dapat dipastikan karena sumber tidak memuat pernyataan asosiasi pengusaha, Pemkot Surabaya, atau Pemprov Jatim.
Apa selanjutnya
Tahap berikutnya adalah penetapan UMP paling lambat 21 November 2026, disusul batas akhir penetapan UMK pada 25 November 2026. Hasil pembahasan di Surabaya belum diketahui dari sumber yang tersedia.



