Bea Cukai Jawa Timur I bersama Bea Cukai Tanjung Perak menggagalkan penyelundupan 15 kontainer beras dan garam ilegal asal India di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Temuan yang diungkap Selasa (22/9/2026) itu mendorong Komisi B DPRD Jawa Timur mendesak pengawasan di pintu masuk pelabuhan diperketat, seperti dilaporkan TribunJatim.com dan Surya.co.id.

Barang impor tersebut sebelumnya diberitahukan dalam dokumen kepabeanan sebagai amonium klorida, namun setelah diperiksa fisik ternyata berisi beras dan garam dengan berat total lebih dari 413 ton. Nilai barang itu diperkirakan mencapai Rp7,853 miliar, menurut TribunJatim.com.

Modus disamarkan sebagai amonium klorida

Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I, Rusman Hadi, menjelaskan penindakan dilakukan setelah petugas mengumpulkan keterangan di lapangan lalu melakukan pemeriksaan fisik terhadap 15 kontainer berukuran 20 feet yang diimpor oleh PT TI itu.

“Berdasarkan pengumpulan bahan keterangan dari petugas di lapangan, kami lakukan pemeriksaan fisik. Akhirnya terungkap isinya adalah Beras dan Garam”

— Rusman Hadi, Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I

Dari pemeriksaan itu, petugas menemukan 4.049 karung beras dengan berat 202.450 kilogram serta 4.220 karung garam dengan berat 211.000 kilogram. Kedua komoditas dikemas dalam karung putih polos tanpa simbol maupun logo. Uji laboratorium terhadap sampel garam menunjukkan kandungan Natrium Klorida pada kisaran 98,16 hingga 98,81 persen.

“Berdasarkan basis kering, dengan kandungan KIO3 pada kisaran 24,88 sampai dengan 28,85 mg/kg atau Garam. Sementara itu, barang contoh lainnya berdasarkan pengujian laboratorium teridentifikasi sebagai beras, dengan komposisi butir yang berbeda pada masing-masing sampel”

— Rusman Hadi, Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I

Bea Cukai menyebut penindakan ini sebagai pengungkapan pertama atas kasus impor ilegal beras dan garam. Beras dan garam tersebut diduga akan dipasarkan di wilayah Jawa Timur.

DPRD Jatim desak pengawasan diperketat

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, M Hadi Setiawan, menaruh perhatian terhadap temuan itu karena jumlah beras dan garam ilegal yang digagalkan tergolong besar. Politisi Partai Golkar itu menyampaikan hal tersebut kepada Surya.co.id di Surabaya, Minggu (27/9/2026).

“Harus menjadi prioritas penjagaan bersama agar itu tidak terulang lagi”

— M Hadi Setiawan, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur

Hadi mengkhawatirkan beras impor ilegal itu dapat beredar di masyarakat atau bahkan dicampur dengan beras lokal sehingga merusak kualitas, termasuk untuk kategori beras premium. Ia menyebut DPRD selama ini berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, dan Satgas Pangan, termasuk saat beras premium sempat langka di pasaran.

Legislator Dapil Kediri itu meminta Dinas Perdagangan maupun DPRD terus memantau peredaran beras lewat sidak pasar agar tidak ada beras impor ilegal yang merembes ke pasar tradisional.

“Semua harus terpantau, semua harus terawasi oleh Dinas Perdagangan maupun oleh kami sebagai anggota DPRD”

— M Hadi Setiawan, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur

Hadi mengatakan dewan belum menerima laporan adanya beras premium yang dioplos dengan beras impor ilegal. Namun ia tetap mendorong pengawasan diperkuat agar kondisi itu tidak sampai terjadi dan merugikan pasar.

“Dan saat ini yang penting, yang paling penting dan mendasar, jangan sampai merugikan pasar”

— M Hadi Setiawan, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur

GINSI Jatim pastikan importir taat aturan

Sebelum pernyataan DPRD itu, Ketua BPD GINSI Jawa Timur Hana Bella Dina L. pada Sabtu (26/9/2026) sudah menyatakan seluruh anggota organisasinya wajib menjalankan impor sesuai perizinan dan aturan yang berlaku menyusul temuan tersebut. GINSI menegaskan mendukung penindakan pemerintah bila pelanggaran terbukti, namun tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan instansi berwenang.

“Kami terus memberikan edukasi, sosialisasi regulasi, serta mengingatkan anggota untuk tertib administrasi dan kepabeanan. Prinsip kami jelas: GINSI adalah rumah bagi para importir resmi dan patuh terhadap regulasi”

— Hana Bella Dina L., Ketua BPD GINSI Jawa Timur

GINSI menilai pengawasan impor perlu terintegrasi mulai dari perizinan, kepabeanan, hingga distribusi barang di dalam negeri agar ketidaksesuaian dokumen dan barang bisa lebih cepat terdeteksi.