Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati setiap 10 Oktober, termasuk pada Sabtu (10/10/2026) ini. Tahun ini Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengajak masyarakat dunia tidak berhenti pada mendengarkan cerita orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, tetapi juga mengikutsertakan mereka dalam keputusan yang menyangkut hidupnya.
Penjelasan berikut disusun dari laporan Suara Surabaya dan Tirto.id yang merujuk laman resmi WHO. Kedua sumber itu membahas isu ini secara global dan tidak memuat data atau program kesehatan mental khusus Kota Surabaya. Pesan tersebut dapat diterapkan warga Surabaya di lingkungan masing-masing; bagian penerapan ini merupakan penerjemahan redaksi, bukan pernyataan WHO.
Apa arti tema Hari Kesehatan Mental Sedunia 2026
Tema resmi WHO tahun ini adalah “Lived Experiences Heard: Real Voices, Real Change”, atau “Pengalaman Hidup Didengar: Suara Nyata, Perubahan Nyata”. Fokusnya pada people with lived experience (PWLE), yaitu orang yang menjalani sendiri kondisi kesehatan mental.
WHO menjelaskan bahwa pengalaman langsung melahirkan pemahaman yang belum tentu dimiliki orang yang hanya menyimak, membaca, atau meneliti dari luar. Menurut Tirto.id, penyintas juga disebut orang dengan pengalaman langsung, dan keahlian mereka tidak diajarkan di kursus ataupun buku teks.
“Keahlian yang berasal dari pengalaman hidup sama pentingnya dengan bentuk keahlian lain, seperti keahlian klinis, sosial, dan kebijakan,”
— Michael Ryan, Kepala Keterlibatan dan Pemulihan Kesehatan Mental di Eksekutif Layanan Kesehatan Irlandia
Mengapa didengar saja tidak cukup
WHO menilai ada kesenjangan: kisah orang dengan kondisi kesehatan mental sering diminta untuk dibagikan, namun mereka belum diberi tempat saat keputusan diambil. Padahal, pengalaman itu bisa membuat layanan lebih manusiawi dan lebih cocok dengan kebutuhan sebenarnya.
Pelibatan yang bermakna, menurut WHO, mencakup kesempatan ikut menentukan keputusan dan mendesain layanan. Bentuk lainnya ialah menguatkan dukungan antarsesama, menentang stigma, serta mempertegas tanggung jawab sistem kesehatan mental kepada publik. Hasilnya, sistem lebih condong ke kebutuhan manusia, menghormati hak, dan tanggap pada masyarakat.
Tirto.id menambahkan, penyintas dapat mengenali hambatan yang mungkin luput dari perhatian pihak lain. Mereka juga bisa membantu agar kebijakan, layanan, dan program cocok dengan keadaan nyata di masyarakat.
Dari institusi ke layanan berbasis komunitas
Salah satu isu utama adalah peralihan dari institusi psikiatri jangka panjang ke layanan komunitas yang berpusat pada individu. WHO menilai institusi semacam itu cenderung mengucilkan penghuninya, dan kerap dikaitkan dengan perawatan bermutu buruk, paksaan, serta pelanggaran hak asasi.
Sebab itulah WHO mendorong deinstitusionalisasi: perawatan tidak lagi bertumpu pada institusi, melainkan pada layanan dan dukungan bermutu di tengah masyarakat. Harapannya, penerima layanan tetap bisa menjalani hidup secara bermartabat, memegang pilihan sendiri, dan tetap dekat dengan keluarga serta lingkungannya. Dalam model komunitas, orang-orang di sekitar penyintas ikut berperan, sebab kondisi ini dapat dialami siapa saja.
Seberapa jauh praktiknya di dunia
Berdasarkan survei WHO Mental Health Atlas 2024, pelibatan PWLE belum menjadi praktik standar di banyak negara. Hanya 37 persen negara yang menyertakan PWLE dalam pelatihan kesehatan mental bagi tenaga layanan kesehatan primer. Sebanyak 45 persen negara melaporkan kerja sama berkelanjutan dengan PWLE dan kelompok advokasi keluarga atau pendamping, mulai dari perencanaan hingga pemantauan layanan.
Di tataran regulasi, 59 persen negara menyusun legislasi kesehatan mental dengan berkonsultasi kepada PWLE. Dari negara yang sudah punya kebijakan atau rencana kesehatan mental, 80 persen mengaku dokumennya disusun lewat konsultasi serupa.
Peralihan ke layanan komunitas juga berjalan lambat. Baru sekitar sembilan persen negara yang sepenuhnya beralih, sedangkan sekitar 53 persen masih di tahap awal. WHO turut mencatat sekitar 49 persen pasien rumah sakit psikiatri dirawat tanpa persetujuan mereka, dan 23 persen masa rawat inap melampaui satu tahun.
Stigma dan peran orang terdekat
Tirto.id menyebut orang dengan kondisi kesehatan mental kerap menghadapi stigma, diskriminasi, bahkan pelanggaran hak asasi. Di lingkungan yang belum akrab dengan konsep kesejahteraan mental, penderitaan mereka sering dianggap remeh.
WHO menyatakan cara paling ampuh meredam stigma adalah bertemu dan berinteraksi langsung dengan orang yang punya pengalaman tersebut. Lewat cerita mereka, publik bisa menyadari bahwa mereka mengendalikan hidupnya sendiri, mengerti jalan pemulihannya, dan tumbuh rasa empati.
Temuan itu searah dengan dua meta-analisis yang dikutip Tirto.id. Satu menelaah 101 studi dari 24 negara, yang lain mencakup 209 artikel penelitian. Keduanya mendapati kontak sosial berkaitan dengan turunnya stigma, dengan pengaruh yang cenderung lebih besar bila disertai informasi edukatif.
Penerapan sehari-hari bagi warga Surabaya
Menurut Tirto.id, langkah awalnya sederhana: dengarkan pengalaman penyintas. Jadilah ruang aman dengan tidak tergesa menilai atau menasihati bila memang tidak diperlukan. Sikap ini dapat meringankan beban emosi mereka dan menambah wawasan bersama tentang penanganan kesehatan mental.
Dalam penerjemahan redaksi untuk warga Surabaya, prinsip itu bisa dimulai dari lingkaran terdekat, misalnya:
- Dengarkan cerita keluarga, tetangga, teman kerja, atau teman kampus tanpa menghakimi.
- Libatkan orang yang bersangkutan saat membahas keputusan yang menyangkut hidupnya.
- Cari kontak dan percakapan nyata dengan orang yang punya pengalaman langsung, karena WHO menilai ini ampuh mengurangi stigma.
- Padukan empati dengan informasi yang benar tentang kesehatan mental.
Pada akhirnya, WHO mengajak dunia beranjak dari sekadar menyimak menuju tindakan. Lembaga itu menegaskan bahwa sistem kesehatan mental semestinya dibangun bersama orang yang punya pengalaman hidup, bukan semata demi mereka.



