Kapolda Jawa Timur Irjen Dekananto Eko Purwono menegaskan sejumlah aturan yang harus dipatuhi dalam penyelenggaraan festival sound horeg. Penegasan itu ia sampaikan saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) bersama pengusaha sound system di Mapolda Jatim, Surabaya, Kamis (19/11/2026). Surya.co.id menyebut aturan tersebut sebagai tujuh poin.

Seperti dilaporkan Surya.co.id, aturan tersebut ditujukan kepada pengusaha sound system maupun penyewa. Tujuannya agar kegiatan tidak mengganggu ketertiban, keselamatan, dan kehidupan warga sekitar di tengah pro dan kontra masyarakat.

Larangan dan aturan yang ditegaskan Kapolda

Menurut Surya.co.id, salah satu larangan yang ditegaskan adalah kehadiran penari atau dancer erotis. Larangan ini dikaitkan dengan norma kesusilaan dan nilai yang berlaku di masyarakat. Pengusaha diminta memastikan penyewa memahami larangan itu sebelum acara dimulai.

Polisi juga melarang peserta maupun pengunjung memakai narkoba atau minum minuman keras sampai mabuk. Di luar itu, penyelenggara diminta menghentikan suara saat azan berkumandang, menghindari rute di sekitar pondok pesantren, dan menjaga fasilitas umum agar tidak rusak, sebagaimana dilaporkan Surya.co.id.

  • Tidak ada penari atau dancer erotis.
  • Tidak ada narkoba dan minuman keras hingga mabuk-mabukan.
  • Berhenti saat azan.
  • Tidak melewati pondok pesantren.
  • Tidak merusak fasilitas umum.

Selain lima butir di atas, Surya.co.id mencatat Polda Jatim memberi perhatian pada keselamatan penonton dan peserta, serta pengaturan waktu dan lokasi kegiatan. Keduanya adalah aspek yang menjadi perhatian dalam pertemuan, bukan butir aturan resmi yang dirinci satu per satu oleh Kapolda. Sumber yang kami rujuk belum memuat rincian lengkap tujuh poin.

Keselamatan dan pernyataan Kapolda

Dekananto menyatakan sound horeg tidak boleh dipandang semata sebagai hiburan. Menurut dia, keselamatan para peserta dan penonton, juga sikap menghargai lingkungan sekitar, harus didahulukan. Pernyataan ini dikutip Surya.co.id dari Kompas.com.

“Jajaran kepolisian tidak ingin dalam keberadaan sound karnaval ini kemudian ada korban jiwa”

— Irjen Dekananto Eko Purwono, Kapolda Jawa Timur

Dalam keterangan pada Jumat (20/11/2026), seperti dilaporkan Suara Surabaya, Dekananto kembali menekankan bahwa hiburan masyarakat harus mengutamakan keselamatan dan tidak merugikan warga. Ia juga mendorong ketentuan keselamatan dan ketertiban masuk ke kontrak sewa sound, serta meminta pelaku usaha menghentikan operasional bila kondisi membahayakan sesuai kewenangan dan aturan.

Tanggapan pengusaha dan batas jam kegiatan

Surya.co.id melaporkan, pengusaha sound horeg sepakat dengan sejumlah larangan tersebut. Namun batas maksimal jam kegiatan masih dibahas dan belum ditetapkan.

Pada pemberitaan sebelumnya, Dekananto menyebut mayoritas pengusaha yang hadir menyetujui poin-poin ketentuan. Koordinator Komunitas Pengusaha Sound System Jawa Timur, Defi Stefan, menyambut forum dialog itu dan mengingatkan rekan seprofesi agar lebih selektif menerima pesanan acara.

Menjawab keluhan pemilik usaha yang merasa hanya vendor, Kapolda menyarankan kontrak dengan penyewa mengatur hal yang boleh dan tidak boleh. Bila ada penari erotis, mabuk-mabukan, atau penggunaan narkotika, menurutnya pengusaha harus menghentikannya.

Latar dan langkah berikutnya

Forum itu turut dihadiri Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur dan perwakilan Bakesbangpol Jatim. Menurut ringkasan Surya.co.id, MUI Jatim menegaskan aturan tersebut bukan pelarangan total, melainkan penataan agar warga tidak dirugikan.

Dekananto menyebut kesepakatan itu nantinya diselaraskan dengan Surat Edaran Gubernur tahun 2025, lalu ditindaklanjuti menjadi peraturan daerah di tiap kabupaten dan kota di Jawa Timur.