Komisi B DPRD Kota Surabaya membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya. Dalam rapat itu, dewan menekankan target pendapatan yang realistis serta optimalisasi pajak reklame, seperti dilaporkan Harian Bhirawa.
Target pendapatan harus realistis dan berbasis data
Rapat dipimpin Ketua Komisi B, Mohammad Faridz Afif. Menurut laporan Harian Bhirawa, dewan menekankan pentingnya target pendapatan yang realistis, bertumpu pada data historis yang kuat, dan sejalan dengan kesehatan finansial daerah.
Wakil Ketua Komisi B, Mochammad Machmud, mengatakan legislatif dan eksekutif memiliki semangat yang sejalan dalam upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Ia mengingatkan agar target tidak ditentukan secara asal-asalan tanpa landasan yang kokoh.
“Jangan sampai kita menentukan target tanpa satu landasan yang kuat. Sebenarnya potensi pendapatan kita, baik dari pajak maupun retribusi, harus dihitung secara matang berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya agar realistis dan sehat,”
— Mochammad Machmud, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya
Dalam evaluasinya, Komisi B menyoroti capaian target pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya. Komisi juga meminta Bapenda lebih jeli mengidentifikasi potensi riil di lapangan.
Pajak reklame dan objek pajak baru
Pajak reklame menjadi sektor yang mendapat perhatian khusus dari Komisi B, yang meminta sektor ini dioptimalkan. Dewan juga menyoroti perlunya menertibkan objek pajak baru yang muncul karena pembangunan jalan baru di Surabaya sedang masif.
Sorotan soal ruko beralih fungsi menjadi kos
Anggota Komisi B, Budi Leksono, meminta ruko yang berubah fungsi menjadi tempat kos ditertibkan. Menurutnya, jika perubahan itu tidak dilaporkan secara jelas kepada pengurus RT/RW maupun kelurahan, hal tersebut termasuk pelanggaran terhadap ketertiban umum.
Budi menilai pelanggaran tersebut harus disikapi secara tegas demi kenyamanan dan keamanan bersama warga.
“Kalau ruko dibuat kos-kosan, itu jelas menyalahi aturan dan harus dipersoalkan. Namanya kos-kosan pendatang itu wajib lapor RT/RW. Kontrol sosial dari masyarakat sangat penting karena aparat pemerintah tidak mungkin memantau satu per satu setiap saat,”
— Budi Leksono, anggota Komisi B DPRD Surabaya
Harapan Komisi B untuk Bapenda
Komisi B berharap, lewat pembahasan RAPBD 2027, Bapenda Surabaya dapat menggali potensi pendapatan sebesar-besarnya dengan cara yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, sasaran pembangunan kota tahun depan diharapkan tercapai demi kesejahteraan warga.
Secara ringkas, sorotan Komisi B dalam rapat tersebut mencakup tiga hal: penetapan target pendapatan yang realistis dan berbasis data tahun-tahun sebelumnya, optimalisasi pajak reklame berikut penertiban objek pajak baru, serta penertiban ruko yang beralih fungsi menjadi kos.
Dalam laporan Harian Bhirawa belum disebutkan angka target pendapatan yang dibahas maupun tanggapan Bapenda atas sorotan tersebut.



