Polda Jawa Timur menggelar Operasi Patuh Semeru 2026 selama 14 hari, mulai Senin (26/10/2026) hingga Minggu (8/11/2026), di seluruh wilayah hukumnya termasuk Surabaya. Menurut Suara Surabaya, operasi ini memprioritaskan pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal. Beritajatim.com dan detik.com melaporkan, tilang manual diterapkan mulai pekan kedua.
Kapolda Jatim Irjen Dekananto Eko Purwono memimpin apel gelar pasukan di Lapangan Mapolda Jatim. Beritajatim.com melaporkan, operasi dilaksanakan untuk menekan angka kecelakaan dan fatalitas korban berdasarkan evaluasi Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim.
Prioritas penindakan pelanggaran berisiko fatal
Kabagbinops Ditlantas Polda Jatim AKBP Argo Budi Sarwono menyebut pelanggaran yang diprioritaskan antara lain melawan arus, tidak memakai helm, dan menggunakan ponsel saat berkendara. Ia menilai penggunaan ponsel dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan risiko kecelakaan.
Argo menjelaskan, Polda Jatim mengedepankan pendekatan humanis, edukatif, dan persuasif lewat kegiatan preemtif dan preventif. Penegakan hukum dilakukan selektif berdasarkan prioritas, proporsional, dan profesional. Kepolisian tetap mengoptimalkan ETLE, baik perangkat statis maupun mobile, sementara tilang manual disebutnya sebagai langkah terakhir bila diperlukan.
“Jadi bukan, bukan dengan jumlah (tilang) yang banyak kita berbangga. Kita tidak justru seperti itu. Justru yang ingin kita bangun adalah kesadaran dengan para pengguna jalan, masyarakat untuk tertib berlalu lintas”
— AKBP Argo Budi Sarwono, Kabagbinops Ditlantas Polda Jatim
Tilang manual mulai pekan kedua
Beritajatim.com melaporkan, tilang manual tetap diberlakukan secara bertahap, terutama pada minggu kedua operasi. Penindakan dilakukan personel bersertifikasi di bawah pengawasan ketat perwira yang ditunjuk, dan berlaku di seluruh wilayah hukum Polda Jatim, termasuk polres jajaran.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast menyampaikan pada Jumat (23/10/2026), seperti dilaporkan detik.com, bahwa tilang manual melengkapi ETLE dan dimulai sekitar awal November. Pengawasannya melibatkan Propam dan Irwasda.
“Operasi Patuh Semeru 2026 akan mengedepankan langkah preemtif, preventif, serta pendekatan persuasif dan humanis”
— Irjen Dekananto Eko Purwono, Kapolda Jawa Timur
Baca jugaPolda Jatim Ungkap 1.345 Kasus dan Tangkap 1.212 Tersangka di Operasi Sikat Semeru 2026
Sasaran pelanggaran dan data kecelakaan
Menurut beritajatim.com, sasaran utama operasi mencakup delapan kelompok pelanggaran. Detik.com merinci di antaranya pelat nomor tak sesuai standar teknis, melawan arus, ponsel saat berkendara, tanpa sabuk keselamatan, helm tak berstandar SNI, melebihi batas kecepatan, pengendara di bawah umur tanpa SIM, berkendara di bawah pengaruh alkohol atau narkoba, serta motor berboncengan lebih dari satu orang.
Operasi digelar di tengah kenaikan angka kecelakaan. Berdasarkan data Ditlantas Polda Jatim, kecelakaan pada Januari hingga September 2026 naik 23 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, atau bertambah 4.766 kejadian. Namun korban meninggal turun 27 persen, berkurang 1.047 korban. Argo menilai angka itu masih tinggi.
Dalam apel, Dekananto juga menyampaikan data bahwa angka pelanggaran lalu lintas naik 25 persen pada Januari–September 2026 dibandingkan periode yang sama 2025, menurut detikNews. Kegiatan operasi dibagi preemtif 20%, preventif 50%, dan represif 30%.
“Jangan sesekali menyakiti hati masyarakat. Baik itu dengan perkataan, dengan perilaku, serta penampilan rekan-rekan di lapangan”
— Irjen Dekananto Eko Purwono, Kapolda Jawa Timur
Dekananto meminta penindakan menjadi upaya terakhir bila pencegahan dan edukasi belum efektif, serta mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang. Ia memastikan sanksi tegas bagi personel TNI, Polri, maupun unsur Pemprov Jatim yang melanggar aturan lalu lintas selama operasi.
Yang perlu diperhatikan pengendara
Pengendara di Jawa Timur perlu melengkapi surat dan perlengkapan berkendara selama 14 hari operasi. Sumber belum menyebut titik penindakan maupun besaran sanksi, sehingga informasi itu perlu dipantau dari pengumuman resmi kepolisian.



