Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membatasi jam usaha distributor dan subdistributor minuman beralkohol. Lewat surat edaran terbaru, kegiatan usaha mereka diminta berakhir paling lambat pukul 22.00 WIB, seperti dilaporkan detikJatim, iNews Surabaya, dan Harian Bangsa.

Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 500.2.1/25954/436.7.14 Tahun 2026. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Lilik Arijanto menyampaikan isinya kepada media pada pekan ini. Artikel penjelas ini merangkum isi aturan, dasar hukum, serta apa artinya bagi pelaku usaha dan warga berdasarkan pemberitaan ketiga media tersebut.

Apa isi aturan miras di Surabaya

Surat edaran tersebut mengatur tiga hal: pembatasan penjualan, pengawasan distribusi, dan jam operasional distributor serta subdistributor minuman beralkohol. Sasarannya adalah pelaku usaha di tingkat distribusi.

Untuk golongan A, B, dan C, distributor maupun subdistributor tidak boleh menjual secara eceran, baik dengan cara menjual, mengedarkan, maupun menyediakannya. Mereka juga tidak boleh menjual di luar ketentuan surat penunjukan dan wajib memastikan identitas pembeli.

Soal waktu, kegiatan usaha diminta berakhir paling lambat pukul 22.00 WIB. Menurut iNews Surabaya, pelaku usaha diharapkan menyesuaikan aktivitas operasional agar tidak melampaui batas waktu itu.

  • Jam usaha distributor dan subdistributor berakhir paling lambat pukul 22.00 WIB.
  • Penjualan eceran minuman beralkohol golongan A, B, dan C tidak diperbolehkan.
  • Penjualan tidak boleh keluar dari ketentuan surat penunjukan.
  • Identitas pembeli wajib dipastikan oleh pelaku usaha.
  • Pelanggaran dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum dan alasan Pemkot

Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian. Sejumlah regulasi lain tentang pengendalian minuman beralkohol dan perizinan usaha hiburan malam juga menjadi rujukan.

Menurut Lilik, Pemkot ingin mencegah peredaran minuman beralkohol yang bisa mengusik ketenteraman dan ketertiban umum. Aturan itu juga dimaksudkan melindungi kesehatan masyarakat serta masa depan generasi muda.

“Melalui surat edaran ini, kami mempertegas pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Surabaya. Pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan yang berlaku agar aktivitas usahanya tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum,”

— Lilik Arijanto, Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Menurut detikJatim, kebijakan ini muncul setelah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa Pemkot tidak akan menambah tempat rekreasi dan hiburan umum (RHU). Dua media lainnya tidak memuat keterkaitan tersebut dalam laporan mereka.

Rujukan pada regulasi perizinan usaha hiburan malam menunjukkan bahwa surat edaran ini berada dalam kerangka pengendalian yang lebih luas. Namun sumber tidak merinci pasal-pasal mana dari regulasi itu yang menjadi dasar tiap larangan.

Dampak bagi pelaku usaha

Bagi distributor dan subdistributor, ada tiga penyesuaian yang tersurat: jam usaha berakhir paling lambat pukul 22.00 WIB, tidak ada penjualan eceran untuk golongan A, B, dan C, serta pemeriksaan identitas pembeli. Penjualan juga harus sesuai surat penunjukan masing-masing.

Pemkot menyatakan akan menindak pelanggaran yang ditemukan. Lilik menyebut pelanggar dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam sumber yang tersedia, bentuk sanksi, mekanisme pengawasan, dan tanggal mulai berlaku belum dirinci.

“Kami akan menindak setiap pelanggaran yang ditemukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, kami meminta seluruh pelaku usaha mematuhi aturan yang telah ditetapkan,”

— Lilik Arijanto, Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Perlu dicatat, redaksi surat edaran memakai kata "diminta" untuk batas pukul 22.00 WIB, sedangkan larangan penjualan eceran dan penjualan di luar surat penunjukan memakai kata "dilarang". Pemberitaan tidak menjelaskan apakah perbedaan diksi itu membawa konsekuensi berbeda saat penindakan.

Dampak bagi warga

Bagi warga, tujuan yang disampaikan Pemkot adalah menjaga ketertiban umum dan kesehatan masyarakat, terutama generasi muda. Pembatasan penjualan eceran dan kewajiban memastikan identitas pembeli merupakan bagian dari pengendalian tersebut.

Sumber yang ada tidak menjelaskan dampak langsung ke konsumen, seperti perubahan akses di toko atau tempat hiburan. Sumber juga tidak memuat tanggapan dari asosiasi atau pelaku usaha. Cakupan aturan yang tertulis hanya menyebut distributor dan subdistributor.

Warga yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran atau menanyakan penerapan aturan belum memiliki kanal resmi yang disebut dalam pemberitaan. Informasi semacam itu perlu dikonfirmasi langsung ke Pemkot Surabaya.

Catatan tanggal dan apa selanjutnya

Pemberitaan berbeda soal hari pernyataan Lilik. detikJatim menulis Rabu (21/10/2026), sedangkan iNews Surabaya dan Harian Bangsa menulis Selasa (20/10/2026).

Beberapa hal masih menunggu penjelasan resmi, antara lain tanggal efektif pemberlakuan, pihak yang mengawasi di lapangan, dan jenis sanksi yang akan dikenakan. Pembaca yang menjalankan usaha distribusi minuman beralkohol dapat merujuk langsung pada Surat Edaran Nomor 500.2.1/25954/436.7.14 Tahun 2026 dan menanyakan rincian pelaksanaan kepada Pemkot Surabaya.