Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperbaiki mutu layanan publik lewat inovasi Bunda Jelita, singkatan dari Bersama Urus Kelahiran dan Identitas Anak-Jejaring Lintas Layanan Kependudukan dan Kesehatan. Wali Kota Eri Cahyadi memaparkan program itu dalam keterangan tertulis pada Selasa (20/10/2026), seperti dilaporkan ANTARA Jatim, detikNews, dan Kompas.com.
Bunda Jelita menyatukan pelayanan kesehatan, pendampingan keluarga, dokumen kependudukan, dan jaminan kesehatan menjadi satu alur. Alur itu dimulai dari calon pengantin, berlanjut ke masa kehamilan, lalu sampai pascapersalinan.
Akta kelahiran, KK, dan KIA diurus lewat fasilitas kesehatan
Orang tua bisa mengajukan akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA) di fasilitas kesehatan yang menjadi mitra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya. Menurut Eri, warga tidak harus lagi berpindah-pindah ke beberapa kantor.
Jaringan pendukungnya berjumlah 265 fasilitas kesehatan. Rinciannya 66 rumah sakit, 136 tempat praktik bidan mandiri, dan 63 puskesmas. Pemkot menyebut jaringan ini sebagai cara mendekatkan layanan ke warga dan menjamin hak identitas anak sejak lahir.
Latar belakang: layanan berjalan sendiri-sendiri
Eri mengatakan, sebelum 2022 layanan serupa sebenarnya sudah ada di Surabaya, tetapi masing-masing memakai sistem dan mekanisme sendiri. Aplikasi Sayang Warga (ASW) dipakai untuk mendata dan mendampingi kesehatan keluarga, sedangkan Klampid New Generation (KNG) mengurus administrasi kependudukan. Pada 2022 Pemkot menautkan keduanya lewat Bunda Jelita.
Menurut Eri, kebutuhan itu tampak dari data 2021. Angka Kematian Ibu di Surabaya tercatat 42,33 per 100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi 4,96 per 1.000 kelahiran hidup, dan prevalensi stunting 4,52 persen. Cakupan akta kelahiran anak sudah 97,70 persen, namun ketepatan waktu masih disorot: dari 93.544 pengurusan akta WNI, sebanyak 62.940 atau sekitar 67,3 persen baru diurus setelah anak berusia lebih dari 60 hari.
Cara kerja Bunda Jelita
Kepala Disdukcapil Surabaya Irvan Wahyudrajad menjelaskan, ibu hamil sasaran dicatat dan didampingi melalui ASW. Tim Pendamping Keluarga dan Kader Surabaya Hebat memanfaatkan data tersebut untuk menemani keluarga selama masa kehamilan. Ketika kehamilan menginjak sekitar tujuh bulan, keluarga diarahkan menyiapkan dan mengecek kelengkapan syarat administrasi kelahiran.
Begitu bayi lahir di fasilitas kesehatan, data kelahirannya diproses lewat KNG dan diperiksa Disdukcapil. Hasilnya berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) bayi, KK yang diperbarui, dan akta kelahiran, yang kemudian menjadi dasar mengurus jaminan kesehatan bayi. Target penerbitan akta, KK, dan KIA adalah 1 x 24 jam.
“Integrasi diarahkan agar kebutuhan ibu dan bayi dapat diidentifikasi lebih awal serta pemenuhan hak dasar anak tidak baru dimulai setelah kelahiran,”
— Irvan Wahyudrajad, Kepala Disdukcapil Kota Surabaya
Irvan menegaskan program ini tidak membuat aplikasi baru, melainkan memaksimalkan sistem milik Pemkot. Pelaksanaannya melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, DP3APPKB, dan Disdukcapil.
Pengawasan berjenjang: kelurahan menjamin sasaran mendapat pendampingan, kecamatan mengawasi kelurahan di wilayahnya, dan di tingkat kota dinas terkait menilai keterhubungan layanan. Ukuran dampaknya meliputi angka kematian ibu dan bayi, stunting, ketepatan waktu dokumen, serta cakupan akta kelahiran.
Klaim hasil dan pengalaman warga
Menurut keterangan yang dimuat detikNews, sejak program berjalan, angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan prevalensi stunting di Surabaya berhasil ditekan. Cakupan akta kelahiran penduduk usia 0-18 tahun disebut naik hingga 99,13 persen pada 2025. Sumber yang tersedia tidak memuat angka terbaru ketiga indikator kesehatan itu.
Linda Oktavia, warga Surabaya yang melahirkan di RS Korpri Pura Raharja, mengaku terbantu. Ketua TP PKK Surabaya Rini Indriyani menekankan perlunya kerja sama lintas sektor agar program berhasil.
“Kami sangat terbantu dengan adanya layanan ini. Anak sudah memiliki data kependudukan, dan kami tidak perlu bolak-balik ke kelurahan atau kantor lain untuk mengurus administrasi kelahirannya,”
— Linda Oktavia, warga Surabaya yang melahirkan di RS Korpri Pura Raharja
Farida, pengelola Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) di kawasan Nyamplungan, Semampir, mengatakan pihaknya ikut memberi informasi syarat akta kelahiran. Menurut dia, jika nama bayi sudah disiapkan dan berkas lengkap, orang tua bisa langsung membawa pulang akta, dan versi digitalnya dapat dicetak sendiri.
Catatan redaksi: ANTARA Jatim dan detikNews bertanda ADV, sedangkan Kompas.com menyebut materinya berasal dari rilis pers Pemkot Surabaya, sehingga klaim hasil program berasal dari pihak pemerintah kota.


