PT Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya Perseroda menawarkan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) Lakarsantri bagi pelaku usaha yang terdampak penyegelan rumah potong unggas (RPU) di Bratang Gede, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Menurut detikJatim, fasilitas itu berkapasitas hingga 5.000 ekor unggas per hari dan telah bersertifikat halal.

Tawaran fasilitas RPHU Lakarsantri

Direktur Utama PT RPH Surabaya Perseroda Fajar A. Isnugroho mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan pelaku usaha RPU tersebut. Lewat RPH Surabaya, Pemkot membuka kesempatan bagi mereka memakai fasilitas pemotongan unggas di kawasan Jeruk, Lakarsantri.

“Prinsipnya, kami memberikan kesempatan kepada warga yang memiliki usaha jasa pemotongan unggas untuk memanfaatkan fasilitas RPH Unggas Surabaya di kawasan Jeruk, Lakarsantri. Baik untuk pemotongan ayam maupun bebek, teknisnya bisa kita bicarakan bersama”

— Fajar A. Isnugroho, Direktur Utama PT RPH Surabaya Perseroda

Suara Surabaya mencatat pernyataan itu disampaikan Senin (26/10/2026), sedangkan detikJatim menulis Selasa (27/10/2026). Menurut Fajar, RPHU Lakarsantri dapat menjadi alternatif bagi usaha pemotongan unggas skala rumahan agar kegiatan ekonomi berlanjut dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Fajar menjelaskan fasilitas itu terbuka bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pemotongan ayam maupun bebek. Dengan memakainya, menurut dia, pemotongan diharapkan lebih tertata dan tidak mengganggu kenyamanan warga di permukiman.

“RPH Surabaya siap membantu dan memfasilitasi pelaku usaha jasa pemotongan unggas. Harapannya, kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik, sekaligus mendukung ketertiban dan kenyamanan lingkungan di Kota Surabaya”

— Fajar A. Isnugroho, Direktur Utama PT RPH Surabaya Perseroda

Baca jugaRPH Surabaya Pastikan Pasokan Daging Sapi Cukup, Harga Kelas I Bertahan Rp150.000 per Kilogram

Latar penyegelan RPU di Bratang Gede

Warga mengeluhkan pemotongan unggas yang berlangsung malam hingga dini hari serta bau yang mengganggu. Menurut Pantau.com, mereka juga menyebut kebisingan dari kendaraan pengangkut, mesin, dan pekerja, serta kotoran unggas dan sampah di sekitar rumah. Keluhan itu disampaikan lewat media sosial kepada Wali Kota Eri Cahyadi.

Pemkot melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, bersama Satpol PP memeriksa lokasi. Menurut detikJatim, pemilik usaha diketahui memiliki izin perdagangan yang sudah kedaluwarsa dan belum mengantongi izin pemotongan unggas. Pantau.com menambahkan, surat rekomendasi instansi terkait dilaporkan berakhir sejak 1998 dan belum diperbarui.

Jajaran Pemkot mendatangi lokasi pada Rabu (21/10) dan memasang stiker pelanggaran, serta meminta kegiatan dihentikan. Aktivitas masih berlangsung pada Kamis (22/10) malam, dan mediasi tidak membuahkan hasil. Pantau.com menyebut stiker dipasang pada dua bangunan Jumat (23/10/2026), berbeda dengan keterangan detikJatim.

Pada Jumat (23/10), menurut detikJatim, Pemkot bersama polisi dan TNI menyegel RPU itu dengan kawat berduri dan garis kuning. Langkah tersebut juga atas permintaan langsung Wali Kota Eri Cahyadi.

Keretakan tembok dan tanggapan pengelola

Sebagian warga, menurut Pantau.com, juga menyampaikan keretakan tembok rumah. Penyebabnya masih perlu diperiksa secara teknis dan belum dapat langsung dikaitkan dengan aktivitas RPU. Dalam sumber yang dipakai, belum ada tanggapan dari pengelola usaha yang disegel.