Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan stok bahan bakar minyak (BBM) di Jatim relatif aman hingga akhir Oktober 2026, meski antrean kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU. Terpisah, akademisi Universitas Kristen Petra (UK Petra) Surabaya menilai antrean BBM di sejumlah daerah, termasuk Bali dan Kalimantan, menunjukkan perlunya pembenahan distribusi. Penilaian itu tidak khusus membahas Jatim, seperti dilaporkan Surya dan beritajatim.com.
Khofifah: stok relatif aman, distribusi perlu dievaluasi
Khofifah menyampaikan hal itu saat memantau SPBU Ciliwung, Kota Malang, Sabtu malam (17/10/2026). Menurut Surya, ia berbicara di tengah antrean kendaraan, bersamaan dengan pembagian sembako dan voucher BBM gratis bagi pengemudi ojek online.
Berdasarkan informasi Pertamina Patra Niaga, kata Khofifah, pasokan tambahan mulai masuk setelah kapal pengangkut BBM impor merapat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kapal berikutnya dijadwalkan tiba pada 25 Oktober 2026.
Khofifah juga mengungkapkan, dari koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga, pasokan ke sejumlah SPBU di Malang disebut telah melampaui kuota yang tercatat. Karena antrean tetap terjadi, ia menilai penyebabnya perlu ditelusuri bersama pemerintah daerah, Pertamina Patra Niaga, dan kepolisian.
“Kalau misalnya ada antrean panjang, apakah pada proses distribusinya yang harus dilihat kembali, saya rasa kita semua akan terus berbenah”
— Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur
Ia meminta Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan dari terminal ke SPBU dibagi sesuai proporsi kebutuhan tiap wilayah. Jatim memiliki terminal BBM di Malang, Jember, Banyuwangi, Madiun, dan Tuban, selain di Surabaya. Khofifah juga mengingatkan bahwa Malang adalah kota wisata sekaligus kota pendidikan, sehingga lonjakan kebutuhan BBM pada waktu tertentu perlu diantisipasi.
Menurut TribunJatim, kebutuhan BBM di Malang Raya naik dari 340 kiloliter ke kisaran 407 kiloliter per hari. Media itu juga mencatat Pertamax yang harganya naik dari Rp12.300 ke Rp15.950 per liter membuat sebagian konsumen pindah ke Pertalite.
Akademisi UK Petra: ketahanan energi tak cukup diukur dari stok
Dosen Program Global Logistics and Supply Chain UK Petra, I Gede Agus Widyadana, menilai antrean BBM di sejumlah wilayah, termasuk Bali dan Kalimantan, menunjukkan perlunya pembenahan tata kelola rantai pasok energi nasional. Menurut dia, stok yang cukup secara nasional belum tentu berarti pasokan lancar di setiap daerah.
Gede menjelaskan, BBM melewati beberapa tahap dari kilang, depot penyimpanan, hingga SPBU. Gangguan di satu tahap dapat langsung memengaruhi ketersediaan di tingkat lokal. Ia juga menyoroti sistem persediaan minimum yang berpotensi tidak mengikuti perubahan waktu pengiriman dan kebutuhan konsumen, sehingga depot bisa kehabisan stok dan memicu pembelian berlebihan.
“Sebagai industri yang diperlukan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, jaminan ketersediaan BBM di masyarakat seharusnya menjadi prioritas utama dibandingkan dengan efisiensi operasional”
— I Gede Agus Widyadana, dosen Program Global Logistics and Supply Chain UK Petra Surabaya
Beritajatim.com mengutip data BPH Migas yang menunjukkan konsumsi Pertalite naik 12,92 persen pada Juli 2026 setelah harga Pertamax naik. Gede menilai perubahan pola konsumsi seperti itu harus diantisipasi dalam perencanaan persediaan.
Ia mendorong sistem kendali logistik terintegrasi berbasis Internet of Things, dasbor pemantauan persediaan real-time dari hulu hingga SPBU, evaluasi kapasitas terminal, armada pengiriman yang lebih fleksibel, serta protokol darurat lintas lembaga.
Latar: desakan Ombudsman dan situasi SPBU Surabaya
Pada Jumat (16/10/2026), anggota Ombudsman RI Abdul Ghoffar menyampaikan bahwa sedikitnya 11 provinsi dilaporkan mengalami kelangkaan BBM. Daftar provinsi dalam laporan Suara Surabaya itu tidak memuat Jawa Timur. Ghoffar mendesak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan BPH Migas mengevaluasi kuota, distribusi, dan pengawasan BBM.
Pada hari yang sama, Ahad Rahedi dari Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menyatakan di Radio Suara Surabaya bahwa tidak ada SPBU kosong di Surabaya Raya. Menurutnya, SPBU yang sempat kosong hanya mengalami jeda pengiriman dari terminal.
Yang belum dijelaskan sumber
Sumber yang kami rujuk belum memuat tanggapan Kementerian ESDM atau BPH Migas atas desakan Ombudsman. Volume BBM impor yang dibawa kapal di Tanjung Perak juga belum dirinci.



