Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menyatakan pengembang apartemen PT Trans Properti Indonesia melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam sengketa jual-beli unit hunian. Putusan itu diterima tiga pembeli selaku penggugat, yakni Juliani, Joanna, dan Daniel, melalui sistem e-court, seperti dilaporkan beritajatim.com.

Isi putusan PN Surabaya soal sengketa apartemen

Majelis hakim mengabulkan gugatan sebagian. Menurut laporan tersebut, tergugat dinilai menjual unit tanpa kepastian objek dan kejelasan waktu serah terima.

Tergugat diwajibkan mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan para pembeli, senilai Rp3,8 miliar. Tergugat juga harus membayar ganti rugi sebesar 3 persen dari nilai tersebut.

Gugatan itu terdaftar di PN Surabaya dengan nomor 334/Pdt.G/2026/PN Sby. Para pembeli menggugat pengembang karena tidak segera menerima unit, padahal menurut sumber mereka telah menuntaskan seluruh pembayaran pada 2024.

Dengan demikian, inti perkara ini adalah kesepakatan jual-beli yang tidak disertai kejelasan objek unit maupun jadwal serah terima. Hal itulah yang oleh majelis hakim dinilai sebagai perbuatan melawan hukum.

Tanggapan kuasa hukum dan pengawas hunian vertikal

Kuasa hukum penggugat, R. Rio Suspra Anggoro, didampingi Josua Pattiwael dan Patria, menyambut putusan tersebut sebagai langkah keadilan bagi kliennya.

“Kami bersyukur, perjuangan klien kami selama ini untuk meminta pengembalian uang terpenuhi, termasuk ganti ruginya”

— R. Rio Suspra Anggoro, kuasa hukum penggugat

Lembaga pengawas P3SRS Watch juga menyambut putusan itu. Sony Sewanton Saragih dari lembaga tersebut berpendapat hasil perkara ini tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga menandai bahwa masalah hunian vertikal di Surabaya sudah sampai pada titik krusial.

Menurut Sony, banyak warga kecewa terhadap proyek apartemen di Surabaya, sehingga putusan ini disebutnya sebagai momentum penting.

Sony juga mendesak Pemerintah Kota Surabaya tidak lagi bersikap pasif. Ia menyebut jumlah hunian bertingkat di Surabaya akan terus bertambah, sehingga jarak pemerintah dari persoalan yang menyangkut kewenangannya dinilai menjadi masalah.

Pendampingan warga penghuni apartemen

P3SRS Watch, kata sumber, telah mendampingi warga di berbagai lokasi. Di antaranya 49 penghuni Gunawangsa Tidar yang kini berproses menyelesaikan sertifikat hak milik, serta warga di kawasan Bale Hinggil.

Dari pengalaman itu, beritajatim.com menyimpulkan bahwa pihak ketiga yang netral bisa membantu mempercepat penyelesaian sengketa sehingga tidak selalu perlu sampai ke meja hijau. Putusan ini pun disebut menjadi pengingat bahwa kesepakatan jual-beli harus jelas objek dan waktunya.

Apa selanjutnya

Pertimbangan hukum lengkap putusan belum dapat dipelajari secara utuh karena putusan baru diterima pihak penggugat. Pihak tergugat masih memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding.

Dhika Tanzil, kuasa hukum tergugat, tidak memberikan komentar apa pun saat dimintai konfirmasi. Redaksi belum memperoleh tanggapan dari PT Trans Properti Indonesia.