Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno, meminta pengurus RT, RW, lurah, dan camat menggerakkan Tempat Pengolahan Sampah Berbasis Alam (TEBA) di wilayahnya. Imbauan itu ia sampaikan pada Kamis (19/11/2026) ketika memantau verifikasi Lomba Kampung Pancasila tahap 200 besar di Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo.

Seperti dilaporkan TribunJatim dan Surya, sampah organik hampir mencapai 950 ton setiap hari, dari total timbulan sekitar 1.800 ton. Angka itu melatari dorongan agar pengolahan dimulai dari kampung, bukan hanya di hilir.

Gambaran angka: seberapa besar porsi sampah organik

Total sampah yang dihasilkan Surabaya tiap hari disebut sekitar 1.800 ton. Hampir 950 ton di antaranya berupa sampah organik, yakni sampah yang berasal dari sisa makanan dan bahan alami serupa.

Dengan kata lain, sampah organik menempati porsi besar dalam timbulan harian. Karena itu, Anas Karno memandang pengolahan organik dari sumbernya sebagai cara meringankan beban tempat pembuangan akhir (TPA). Kedua media memuat angka tersebut tanpa merinci asal datanya.

Apa itu TEBA dan bagaimana cara kerjanya

TEBA adalah fasilitas pengolahan sampah berbasis alam. Menurut pemberitaan tersebut, sisa makanan warga diubah menjadi pupuk lewat metode biopori, sehingga tidak berakhir sia-sia sebagai limbah.

Kedua media menekankan bahwa lingkungan kampung adalah tempat penting untuk membiasakan warga menangani sampah rumah tangga sejak awal. Anas Karno menilai kampung berperan kunci dalam menumbuhkan kesadaran itu.

Model ini disebut TEBA komunal bila dikelola bersama di tingkat lingkungan. Sumber tidak merinci berapa titik yang sudah ada maupun yang direncanakan.

Baca jugaEri Cahyadi dan Risma Ajak Warga Surabaya Olah Sampah Organik dari Rumah Lewat Teba, Banyak RW Minta Kompos

Usulan Komisi A: dukungan Pemkot, anggaran, dan Perwali

Anas Karno, politisi PDI Perjuangan, meminta Pemkot Surabaya mendukung sepenuhnya pengembangan fasilitas ini. Ia menyatakan terbuka terhadap dukungan anggaran supaya titik-titik TEBA bisa tersedia merata di kampung.

Ia juga menyarankan Pemkot menerbitkan Peraturan Wali Kota. Menurutnya, aturan itu perlu agar TEBA komunal punya landasan hukum yang tegas sekaligus membantu mengurangi beban TPA.

Perlu dicatat, ini masih usulan dari anggota DPRD. Kedua sumber tidak memuat nilai anggaran, jadwal, maupun tanggapan resmi Pemkot Surabaya atas usulan Perwali tersebut.

Kendala di lapangan menurut pengurus kampung

Ketua RT 6 RW 1 Panjang Jiwo, Ernin, mengakui kebiasaan memilah sampah di rumah belum merata. Menurut dia, sebagian warga menganggap tugasnya selesai begitu iuran kebersihan dibayar.

Kendala kedua adalah ruang. Permukiman padat dengan gang sempit menyulitkan warga mencari tempat untuk fasilitas pengolahan sampah secara mandiri.

Dua hal ini menunjukkan bahwa tantangan TEBA tak sebatas fasilitas, tetapi juga kebiasaan warga dan ketersediaan tempat. Dukungan anggaran dan payung hukum yang diusulkan Komisi A diarahkan menjawab sebagian tantangan itu, meski sumber tidak menjelaskan cara mengatasi keterbatasan lahan di gang sempit.

Tanggapan camat: perubahan kebiasaan jangka panjang

Camat Tenggilis Mejoyo, Wawan Windarto, menanggapi tantangan itu dengan menjelaskan arah Kampung Pancasila. Menurut dia, program tersebut ditujukan untuk mengubah perilaku warga secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga rumah tangga terbiasa mengupayakan nol sampah.

Verifikasi tahap 200 besar tersebut mencakup lima RW di Panjang Jiwo. Lewat kegiatan ini, kerja sama pemerintah, pengurus RT-RW, dan warga diharapkan makin solid demi lingkungan yang bersih dan lestari.

Baca jugaKetua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri: Lomba Kampung Pancasila Harus Cerminkan Karakter Warga

Ringkasan: siapa berbicara, apa yang dikatakan

  • Anas Karno (Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya): mendorong TEBA di kampung, membuka peluang anggaran, dan menyarankan Perwali.
  • Ernin (Ketua RT 6 RW 1 Panjang Jiwo): menyebut kesadaran memilah belum merata dan lahan di permukiman padat terbatas.
  • Wawan Windarto (Camat Tenggilis Mejoyo): menegaskan Kampung Pancasila diarahkan pada perubahan perilaku jangka panjang.

Kedua media memuat substansi yang sama. Perbedaannya hanya pada penekanan: TribunJatim menulis Anas Karno membuka peluang dukungan anggaran, sedangkan Surya menyebut peluang penganggaran disiapkan dan Perwali dinilai perlu.

Apa artinya bagi warga Surabaya

Bagi warga, dorongan ini berarti pengolahan sisa makanan diharapkan makin dekat ke rumah dan lingkungan RT/RW. Pengurus kampung, lurah, dan camat diminta menjadi penggerak, sehingga warga bisa menanyakan rencana TEBA kepada pengurus lingkungan masing-masing.

Usulan Perwali dan dukungan anggaran akan menentukan apakah TEBA dapat tersedia merata di kampung-kampung. Sampai berita ini ditulis, sumber belum memuat keputusan atau tanggapan resmi Pemkot Surabaya.

Apa selanjutnya

Hal-hal yang menunggu kejelasan adalah sikap Pemkot terhadap usulan Perwali, kemungkinan alokasi anggaran, dan cara menyiasati keterbatasan lahan di permukiman padat. Redaksi akan memperbarui informasi bila ada pernyataan resmi.