Yefri Riyanto, pemilik CV Arvin Putra, menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Rabu (28/10/2026). Ia didakwa melakukan penipuan terhadap PT Sungai Budi, perusahaan produsen dan distributor tepung serta produk pertanian, dalam pembelian barang yang dibayar dengan bilyet giro.
Perkara ini dilaporkan detikJatim. Sebagai terdakwa, Yefri masih berstatus belum terbukti bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum.
Pesanan tepung dan minyak goreng
Menurut dakwaan yang dibacakan jaksa, kasus bermula ketika Yefri memesan tepung beras kemasan 500 gram sebanyak 10 ribu kardus dengan nilai total Rp1,4 miliar. Ia juga memesan minyak goreng kemasan 900 mililiter sebanyak 1 ribu kardus senilai Rp195 juta.
Untuk pembayaran, terdakwa menyerahkan bilyet giro kepada pihak perusahaan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Surabaya, Reiyan Novandana Syanur Putra, menjelaskan jumlahnya empat lembar.
“Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran dengan memberikan empat lembar bilyet giro”
— Reiyan Novandana Syanur Putra, Jaksa Penuntut Umum Kejari Surabaya
Rekening ditutup sebelum jatuh tempo
Bilyet giro itu diserahkan pada 1 Mei dan 10 Mei 2025. Pada 10 Mei, Yefri disebut menutup rekeningnya tanpa memberi tahu perusahaan, padahal keempat bilyet giro tersebut masih berlaku hingga 22 Mei 2025.
Saat jatuh tempo, pencairan bilyet giro ditolak bank. Menurut jaksa, Bank Panin menerbitkan surat keterangan penolakan dengan alasan saldo tidak cukup dan rekening telah ditutup.
Judul laporan sumber menyebut kasus ini sebagai pembelian dengan cek palsu. Namun, dalam uraian dakwaan yang dikutip, alat pembayarannya adalah bilyet giro yang ditolak karena saldo tidak cukup dan rekening ditutup.
Kerugian dan pasal dakwaan
Jaksa menyebut PT Sungai Budi mengalami kerugian sekitar Rp1 miliar lebih akibat peristiwa tersebut.
Dalam dakwaan, perbuatan Yefri disebut dilakukan secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Jaksa menguraikan unsur tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, pemakaian nama atau kedudukan palsu, serta menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang hingga memberi utang.
Ia didakwa dengan Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 372 KUHP, yang dalam laporan sumber ditulis sebagai UU Nomor 1 Tahun 1946.
Belum ada tanggapan terdakwa
Dalam laporan detikJatim, belum tercantum tanggapan Yefri maupun kuasa hukumnya atas dakwaan tersebut. Sumber juga tidak menyebut jadwal sidang berikutnya.
Sidang dakwaan merupakan tahap awal pemeriksaan perkara di pengadilan. Pembuktian atas isi dakwaan jaksa baru akan diuji dalam proses persidangan selanjutnya.



