Pengemudi ojek online (ojol) di Surabaya menilai berbeda dampak potongan aplikasi 8 persen terhadap penghasilan mereka. Dua pengemudi, Agus dan Arya, menyampaikannya kepada detikJatim pada Senin (12/10/2026). Agus merasa pendapatannya tidak banyak berubah, sedangkan Arya mengaku penghasilannya naik.

Batas potongan itu ditetapkan lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Menurut detikJatim, pemotongan tersebut disebut lebih mensejahterakan pengemudi ojol.

Agus: pendapatan nyaris sama

Agus menilai keputusan itu tidak terlalu berdampak pada pendapatan. Menurut dia, yang berubah hanya potongan aplikasi, sementara penghasilan dari jarak tempuh tetap. Ia menyebut tarif per kilometer yang ia terima Rp 2.000.

Agus juga menyebut potongan yang lebih kecil berpotensi menurunkan jumlah penumpang karena persaingan antaraplikasi.

“Potongannya yang gede ya, tapi penumpangnya banyak. Sekarang potongannya sedikit, tapi saingannya banyak. Soalnya kan banyak yang aplikasi lain juga,”

— Agus, pengemudi ojol di Surabaya

Terpisah dari soal penumpang, Agus menyebut skema potongan 8 persen berdampak pada naiknya tarif biaya bagi penumpang, apalagi sejumlah promo dihapus belakangan ini. Ia mencontohkan biaya hemat yang dulu sekitar Rp 5.000 hingga Rp 6.000 kini menjadi Rp 7.000 hingga Rp 8.000. Ia berharap pemerintah tak hanya berfokus pada potongan aplikasi, tetapi juga meningkatkan pendapatan berdasarkan jarak tempuh.

Arya: pendapatan naik, penumpang turun

Arya punya penilaian berbeda. Ia menyebut potongan 8 persen meringankan dan meningkatkan pendapatannya. Dalam sehari, penghasilannya bisa mencapai Rp 200.000.

“Ya, dari segi pendapatan mengalami kenaikan. Kalau dulu itu pemotongannya 20% lebih berat, tapi sekarang potongannya 8% lebih ringan,”

— Arya, pengemudi ojol di Surabaya

Meski begitu, Arya mengaku merasakan penurunan penumpang akibat kenaikan tarif biaya. Dulu ia bisa melayani lebih dari 15 penumpang, kini hanya 5 atau kadang 6. Ia berharap kebijakan ini makin menyejahterakan pengemudi, termasuk untuk biaya servis motor dan ganti oli.

Latar: sorotan YLKI soal beban konsumen

Dua hari sebelumnya, Sabtu (10/10/2026), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta batas biaya platform maksimal 8 persen tidak menjadi alasan aplikator menaikkan tarif atau menambah biaya bagi konsumen. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo di Jakarta, seperti dilaporkan Suara Surabaya yang mengutip Antara.

“Jangan sampai pemerintah menetapkan aturan, aplikator mencari celah, dan konsumen kembali menjadi pihak yang menanggung bebannya,”

— Rio Priambodo, Sekretaris Eksekutif YLKI

Menurut INAnews, YLKI merilis lima poin catatan. Isinya antara lain keterlibatan konsumen dalam aturan turunan soal tarif, pengawasan agar standar keamanan dan keselamatan tidak turun, kepatuhan aplikator, serta keterbukaan komponen biaya.

Apa selanjutnya

Keterangan Agus dan Arya mencerminkan pengalaman dua pengemudi dan belum mewakili seluruh pengemudi di Surabaya. Sumber yang kami rujuk tidak memuat tanggapan aplikator maupun pemerintah atas keluhan penurunan penumpang dan penghapusan promo. Menurut YLKI, aturan turunan soal tarif transportasi daring perlu disusun dengan melibatkan konsumen.