Sebanyak 6.154 pekerja di Provinsi Jawa Timur terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga September 2026, menurut data terbaru Kementerian Ketenagakerjaan. Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menanggapi angka itu di Surabaya, Selasa (13/10/2026), dengan menekankan pencegahan lewat dialog, seperti dilaporkan detikJatim.

Berapa jumlah pekerja yang terkena PHK di Jawa Timur?

Kementerian Ketenagakerjaan kembali merilis data PHK untuk periode Januari sampai September 2026. Secara nasional, tercatat 63.789 orang terkena PHK pada rentang waktu tersebut.

Dari jumlah itu, 6.154 orang berasal dari Jawa Timur. Sumber yang kami rujuk tidak merinci sebaran angka tersebut per kabupaten atau kota, sehingga belum diketahui berapa di antaranya yang bekerja di Surabaya.

Apa tanggapan Wagub Emil Dardak?

Emil menyatakan pendekatan utama pemerintah daerah ialah mengupayakan agar perusahaan tidak gegabah memutuskan PHK. Menurut dia, pemerintah membuka dialog sebagai salah satu langkah penting untuk mencari jalan keluar saat perusahaan menghadapi persoalan usaha.

Ia menjelaskan, komunikasi itu perlu melibatkan perwakilan pekerja, terutama bila perusahaan memang menghadapi tantangan dalam menjaga keberlangsungan bisnisnya. Tujuannya, kata Emil, adalah mencegah PHK sejak awal.

“Pendekatan kita adalah bagaimana mencegah PHK, dan ini membutuhkan satu komunikasi dengan perwakilan pekerja juga apabila perusahaan tersebut betul mengalami tantangan dalam roda usahanya”

— Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur

Mantan Bupati Trenggalek itu menyebut Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa selalu menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan pelaku usaha. Dengan komunikasi tersebut, pemerintah berharap persoalan yang berpotensi berujung PHK dapat dibahas lebih dini.

Baca jugaKhofifah di Grahadi Surabaya: Ekonomi Jatim Semester I 2026 Tumbuh 5,84 Persen, Lampaui Nasional

Langkah apa yang didorong sebelum PHK terjadi?

Emil mengatakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur didorong memaksimalkan berbagai langkah sebelum perusahaan mengambil keputusan PHK. Salah satu opsi yang ia sebut adalah penyesuaian jam kerja.

Menurut Emil, opsi itu tetap harus mempertimbangkan kondisi perusahaan sekaligus kepentingan pekerja. Pemerintah ingin memastikan berbagai alternatif sudah ditimbang secara maksimal, sehingga PHK menjadi pilihan terakhir.

“Kunci dari Dinas Ketenagakerjaan kami ini adalah memastikan bahwa segala upaya bisa ditempuh secara maksimal seperti penyesuaian jam kerja dan berbagai opsi lainnya sebelum akhirnya memutuskan untuk ke arah PHK”

— Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur

Dengan pendekatan itu, Pemprov Jatim berharap perusahaan dan pekerja bisa menemukan solusi lewat komunikasi dan pembahasan bersama. Artinya, pemerintah daerah memosisikan diri sebagai pihak yang mendorong pembicaraan lebih awal, bukan menunggu keputusan PHK diambil.

Selain penyesuaian jam kerja, Emil menyinggung adanya "berbagai opsi lainnya" yang bisa ditempuh. Namun, ia tidak merinci opsi-opsi tersebut dalam keterangannya kepada wartawan.

Mengapa Emil meminta angka PHK dicermati?

Ketua DPD Demokrat Jatim itu mengingatkan agar data kasus PHK dipastikan kembali. Alasannya, angka yang dirilis adalah kasus yang sudah terdaftar, sehingga perlu dipahami sesuai cakupan dan cara pencatatannya.

“Kita harus pastikan lagi angka-angka tersebut, memang ini angka yang sudah terdaftar”

— Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur

Dengan kata lain, angka 6.154 mencerminkan kasus yang masuk catatan resmi. Sumber tidak menjelaskan apakah ada kasus lain yang belum tercatat, maupun bagaimana metode pencatatannya.

Mengapa isu ini penting bagi Jawa Timur?

Emil menyebut Jawa Timur sebagai salah satu basis manufaktur terbesar di Indonesia. Karena itu, menurut dia, dinamika ketenagakerjaan di provinsi ini tidak terlepas dari perkembangan dunia usaha.

Aktivitas industri yang luas, lanjutnya, ikut menghadirkan tantangan ketika perusahaan berada di bawah tekanan. Pemerintah, kata Emil, berupaya agar persoalan usaha tidak langsung berujung pada pengurangan tenaga kerja.

Emil menyampaikan pernyataan itu di Surabaya pada Selasa (13/10/2026). Sumber belum memuat data PHK khusus Surabaya, nama perusahaan yang terdampak, maupun sektor usaha tempat para pekerja tersebut bekerja.

Apa yang perlu dipahami pembaca?

  • Angka 63.789 adalah total nasional Januari–September 2026, sedangkan 6.154 adalah bagian untuk Jawa Timur.
  • Pemprov Jatim mengedepankan dialog dengan perusahaan dan perwakilan pekerja untuk mencegah PHK.
  • Penyesuaian jam kerja disebut sebagai salah satu opsi sebelum PHK diambil.
  • Angka PHK yang dirilis adalah kasus terdaftar, sehingga cakupannya perlu dicermati.

Pernyataan Emil bersifat arah kebijakan dan pendekatan. Ia tidak menyebut target angka penurunan PHK, anggaran, atau program bantuan khusus bagi pekerja yang sudah kehilangan pekerjaan. Pembaca sebaiknya membedakan antara data resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan dan upaya pencegahan yang disampaikan Pemprov Jatim.

Hingga berita ini ditulis, sumber belum memuat rincian program lanjutan, target waktu, maupun jumlah perusahaan yang sudah dimediasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur. Informasi tambahan akan diperbarui bila tersedia dari pihak berwenang.