Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah memfinalisasi aturan pedoman tarif layanan pengantaran barang dan makanan memakai sepeda motor, atau on-demand delivery (ODD). Regulasi itu ditargetkan terbit sebelum 31 Desember 2026. Kabar tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria di Jakarta pada Selasa, seperti dilaporkan Suara Surabaya.
Apa yang disiapkan Komdigi soal tarif ojol
Menurut Nezar, aturan itu akan berbentuk peraturan menteri. Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut amanat Peraturan Presiden mengenai transportasi daring.
Nezar menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan menetapkan tarif secara langsung. Yang disusun adalah formula, yang nantinya menjadi pedoman bagi perusahaan platform dalam menentukan tarif layanan pengantaran barang dan makanan.
Sumber yang kami rujuk belum merinci isi formula, komponen perhitungannya, maupun besaran tarif. Sumber itu juga tidak menyinggung penerapan di daerah tertentu.
Latar: aturan ojol juga masuk revisi UU LLAJ
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan pengaturan transportasi berbasis aplikasi, termasuk ojol, akan dimasukkan ke revisi Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pernyataan itu disampaikan dari Jakarta, seperti dilaporkan Suara Surabaya yang mengutip Antara. Rencana ini disiapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), berbeda dari aturan tarif yang disiapkan Komdigi.
Soal waktu pernyataan Menhub, sumber berbeda: Suara Surabaya menyebut Minggu (11/10/2026), Republika hanya menyebut "Minggu", dan Detik Finance menyebut Senin (12/10/2026).
Pembahasan dilakukan lewat Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Menurut Dudy, pemerintah menyetujui usulan DPR RI untuk menambah Bab XIII A. Bab itu memuat ketentuan tentang angkutan sewa khusus dan angkutan terbatas yang memakai sepeda motor, baik untuk mengangkut orang maupun mengantar barang dan makanan.
Detik Finance menulis, ojol akan menjadi salah satu jenis transportasi umum dalam UU LLAJ. Republika menyebut taksi online ikut dalam pembahasan ini.
Alasan pemerintah mengatur transportasi online
Dudy menyebut tujuan utamanya adalah kepastian hukum dan standar keselamatan. Menurut dia, perkembangan layanan berbasis aplikasi perlu diikuti kerangka aturan yang jelas supaya penyelenggaraannya bisa diawasi secara efektif.
“Kita tidak bisa membiarkan layanan yang sudah berkembang di masyarakat berjalan tanpa pengaturan yang memadai, karena pada akhirnya dapat menimbulkan polemik. Selain itu, juga untuk tetap menjaga keselamatan transportasi jalan,”
— Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan
Standar keselamatan dan peran aplikator
Salah satu perhatian Kemenhub adalah standar keselamatan kendaraan dan pengemudi. Dudy menyebut standar itu mencakup kondisi kendaraan hingga perlengkapan keselamatan pengemudi.
Kemenhub juga akan mendorong perusahaan aplikator berperan aktif memastikan kendaraan yang dipakai mitra pengemudi memenuhi persyaratan keselamatan. Pengawasan dapat berupa pemantauan kondisi kendaraan, pemenuhan perlengkapan keselamatan, dan pelatihan pengemudi. Pihak yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi.
“Kemenhub menilai pengawasan layanan transportasi online membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, aplikator, dan pengemudi”
— Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan
Analisis redaksi: siapa yang bisa terdampak
Bagian ini merupakan analisis redaksi, bukan pernyataan pejabat. Karena kedua rencana aturan bersifat nasional, ketentuannya berpotensi berdampak pada pengguna dan mitra ojol di berbagai daerah, termasuk Surabaya. Sumber yang kami rujuk tidak menyebut penerapan di kota tertentu, dan rincian teknisnya belum dibuka.
- Pengguna layanan antar makanan dan barang: tarif kelak mengacu pada formula pedoman dari pemerintah, tetapi pemerintah menyatakan tidak menetapkan tarif secara langsung.
- Perusahaan platform: formula itu menjadi pedoman dalam menentukan tarif layanan pengantaran.
- Mitra pengemudi: Kemenhub menyatakan akan mempertimbangkan kondisi pengemudi dan perlindungan mitra, sementara standar kendaraan dan perlengkapan keselamatan berpotensi diatur.
- Pengguna jasa angkut orang: perjalanan diharapkan lebih terjaga keselamatannya lewat pencatatan dan pemantauan di aplikasi.
Kapan aturan ini berlaku
Untuk pedoman tarif, Komdigi menargetkan terbit sebelum 31 Desember 2026. Adapun revisi UU LLAJ masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026, dan Dudy berharap pembahasannya selesai tahun ini sehingga aturan bisa dilaksanakan pada 2027.
“Kita usahakan secepat mungkin revisi UU LLAJ ini rampung, karena ini kan masuk dalam Prolegnas 2026, jadi harapannya tahun ini bisa segera diselesaikan. Harapan kami 2026 ini bisa selesai, sehingga bisa dilaksanakan pada 2027”
— Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan
Yang masih perlu dicermati
Keduanya masih berupa rencana. Isi akhir peraturan menteri dan pasal-pasal revisi UU LLAJ baru jelas setelah rampung, sehingga pengguna dan mitra ojol perlu menunggu rumusan final sebelum menilai dampak sebenarnya.
Hal yang belum dijelaskan antara lain isi formula tarif, bentuk standar kendaraan, cara aplikator melaporkan hasil pemantauan, serta jenis sanksi bagi pelanggar.



