Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menduga Rp2,41 miliar kas Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) dikeluarkan untuk mengupayakan penutupan perkara hukum, namun tidak sampai ke penyidik. Empat tersangka ditahan, dan penyidik masih mendalami aliran dana serta kemungkinan tersangka baru, menurut keterangan yang dirangkum dari detikJatim, TribunJatim.com, dan Surya.co.id.
Dugaan modus penutupan perkara di KBS
Aspidsus Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja menjelaskan, perkara bermula pada Februari 2025. Direksi dan sejumlah pegawai PDTS KBS dipanggil Kejari Tanjung Perak terkait pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.
Direktur Operasional dan Umum NW serta Direktur Keuangan dan SDM MN disebut menanyakan kepada anggota Badan Pengawas EES soal pengacara. EES lalu memperkenalkan advokat MM. Menurut Punia, MM meminta biaya pendampingan Rp100 juta dan dana Rp500 juta untuk penutupan perkara.
Uang dikeluarkan dari kas perusahaan atas persetujuan direksi. Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS, Sutini, disebut diperintahkan mengeluarkannya. Sutini disebut sebagai saksi, bukan tersangka.
“Uang tersebut diserahkan oleh tersangka EES kepada tersangka MM, namun uang tersebut tidak diberikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak”
— I Gede Punia Atmaja, Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim
Pada April 2025, penyidik Kejati Jatim memeriksa pihak Badan Pengawas PDTS KBS terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2013–2024. MM disebut kembali meminta uang, hingga total permintaan mencapai Rp2,41 miliar. Menurut Kejati, uang itu tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim dan pemeriksaan tetap berlanjut.
Para tersangka diduga bersekongkol menyusun perjanjian kerja sama (PKS) dan kuitansi honorarium konsultan hukum yang disebut fiktif, total Rp2,41 miliar, agar pengeluaran tampak sebagai kegiatan sah.
Rincian audit BPKP dan aliran dana
Punia menyebut total kas PDTS KBS yang tak dapat dipertanggungjawabkan pada 2025–2026 sebesar Rp3.270.559.452, berdasarkan audit BPKP Perwakilan Jawa Timur. Selain Rp2,41 miliar tadi, penyidik menemukan pengeluaran lebih dari Rp707 juta pada 2025 dan lebih dari Rp152 juta pada 2026 untuk operasional, BBM, tunjangan hari raya, dan honorarium.
Saat ditanya wartawan soal dugaan honorarium mengalir ke anggota DPRD Surabaya, Punia menyatakan honorarium itu tercantum dalam pertanggungjawaban internal PDTS KBS dan pembayarannya untuk pihak internal perusahaan. Ia mengaku belum menerima informasi tentang anggota Komisi B DPRD Surabaya yang disebut mengaku telah mengembalikan uang, dan penyidik akan mendalaminya. Belum ada tanggapan dari anggota dewan yang disebut dalam pertanyaan itu pada sumber yang dirujuk.
Tanggapan kuasa hukum PDTS KBS
Sebelum penetapan tersangka, kuasa hukum PDTS KBS, Masbuhin, dalam konferensi pers Rabu (18/11/2026) menyatakan menghormati proses hukum dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ia membantah kabar bahwa perkara dihentikan karena permintaan uang, dan menyebut pihak KBS merasa menjadi korban.
“Saya tidak menampik itu terkait pengurusan dalam pos pengeluaran bantuan hukum itu tadi”
— Masbuhin, kuasa hukum PDTS KBS
Pihak KBS menyerahkan pengungkapan perkara kepada penyidik Kejati Jatim. Tanggapan dari keempat tersangka sendiri belum tercantum dalam sumber yang dirujuk.
Status hukum dan penahanan
Keempat tersangka, MN, NW, EES, dan MM (advokat dari kantor Ma'ruf Syah), ditahan 20 hari, 19 November hingga 8 Desember 2026, di Cabang Rutan Kejati Jatim. Surya.co.id mencatat mereka dibawa ke tahanan Jumat (20/11/2026) pukul 00.00 WIB, mengenakan rompi tahanan dengan tangan terborgol.
Mereka dijerat primair Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor, dengan subsidair Pasal 604. Menurut TribunJatim.com, penyidik masih mendalami kemungkinan pihak lain penerima aliran uang. Para tersangka belum diadili, dan asas praduga tak bersalah berlaku.
Perkara terpisah: mantan direktur utama KBS
Menurut detikJatim, kasus kas 2025–2026 ini berbeda dari perkara pengelolaan keuangan KBS periode 2016–2024 yang menyeret mantan Direktur Utama KBS, Choirul Anwar. Dalam perkara itu, Choirul diduga menyelewengkan dana Rp10,2 miliar.
Berkasnya dinyatakan lengkap (P21), dan pada Senin (16/11/2026) Choirul dilimpahkan ke Kejari Surabaya bersama barang bukti, antara lain delapan boks kontainer dokumen, buku rekening, laptop, telepon seluler, uang tunai, serta tanah dan bangunan.


