Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak bisa serta-merta menyajikan Makan Bergizi Gratis (MBG) secara prasmanan. Kepala BGN Sudaryono menyatakan hal itu di Jakarta pada Jumat (16/10/2026), seperti dilaporkan Suara Surabaya dan ANTARA News.

Persetujuan harus lebih dulu datang dari sekolah, yakni kepala sekolah, guru, wali murid, hingga siswa. Pernyataan ini bersifat nasional. Kedua sumber tidak menyebut sekolah atau dapur MBG di Surabaya secara khusus.

Apa itu MBG prasmanan dan apa yang ditegaskan BGN

Dalam sistem prasmanan, makanan MBG disajikan dengan cara berbeda dari yang selama ini berjalan. Sumber tidak menjelaskan teknis penyajiannya secara rinci. Namun Sudaryono menyinggung bahwa metode ini punya fungsi edukasi tentang pola makan sehat, selain memenuhi kebutuhan gizi anak.

Sudaryono menjelaskan alasan perlunya restu sekolah. Dapur MBG berada dalam kewenangan BGN, sedangkan sekolah bukan. Karena itu, menurut dia, sekolah harus bersedia lebih dulu.

“Jadi kami kami harus pastikan bahwa ini kan melibatkan dapur, kalau dapur MBG itu kan domain (kewenangan) kami, tetapi ini juga melibatkan sekolah yang bukan domain kami.”

— Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional

Sudaryono menambahkan bahwa sekolah yang ia maksud mencakup guru, kepala sekolah, dan juga wali murid. Dalam pernyataan yang dikutip ANTARA, siswa turut disebut sebagai pihak yang perlu menyetujui.

Suara Surabaya menulis laporannya dengan merujuk pada pemberitaan Antara. Kedua media memuat pernyataan yang sejalan, sehingga uraian dalam artikel ini mengacu pada keduanya.

Syarat bagi dapur SPPG sebelum menyajikan prasmanan

Menurut Sudaryono, BGN memang membuka peluang prasmanan, tetapi bukan berarti pelaksanaannya dibebaskan. Setiap SPPG wajib mendaftar ke BGN, mengikuti pelatihan, lalu dipastikan siap sebelum diizinkan membuka layanan prasmanan.

Ia menyebut alasan keseragaman. Tanpa prosedur itu, kata Sudaryono, pelaksanaan prasmanan akan berbeda-beda antardapur, sedangkan standarnya harus sama.

Peralatan juga menjadi syarat. Dapur harus memiliki perlengkapan yang memadai untuk menyajikan makanan secara prasmanan demi menjaga keamanan pangan bagi penerima manfaat.

“Peralatannya yang kau beli juga kurang lebih harus comply (mematuhi standar operasional prosedur), enggak bisa prasmanan kemudian sembarangan malah jadi masalah,”

— Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional

Baca jugaAnggota DPR RI Bambang Haryo Soroti Suhu dan Pencucian Ompreng di Dapur MBG Rungkut Medokan Ayu 2 Surabaya

Dengan kata lain, ada tiga tahap yang disebut Sudaryono bagi dapur: mendaftar, dilatih, lalu dinyatakan siap. Menurut laporan Suara Surabaya, SPPG juga harus menjalani verifikasi sebelum memperoleh izin menjalankan prasmanan.

Bagaimana jika sekolah atau wali murid keberatan

Sudaryono mengakui ada kemungkinan pihak sekolah merasa keberatan, misalnya bila guru diminta ikut melayani siswa saat makan. Ia menegaskan prasmanan tidak dimaksudkan menambah beban sekolah maupun guru.

Jika sekolah tetap tidak bersedia, kata Sudaryono, sekolah itu akan dilayani dengan cara yang sudah ada. Artinya, menurut pernyataannya, MBG tetap diterima siswa tanpa prasmanan.

Sudaryono juga menyatakan tujuan prasmanan bukan hanya soal makanan. Selain meningkatkan kualitas gizi anak, metode ini disebutnya sebagai sarana edukasi tentang pentingnya makan sehat.

Klaim respons sekolah dan target nasional

Berdasarkan pengalaman penerapan MBG prasmanan, Sudaryono menyebut respons yang positif. Menurut dia, siswa lebih menyukai makanan yang disajikan dan makanan lebih cepat habis. Ia juga mengatakan kelas lain dan sekolah lain ikut berminat setelah melihat penerapannya.

Penilaian itu merupakan keterangan dari Kepala BGN. Kedua sumber tidak memuat tanggapan sekolah, guru, wali murid, maupun pihak independen yang memverifikasinya.

BGN menargetkan 5.000 SPPG menjalankan MBG prasmanan hingga akhir 2026. Saat ini ada 66 SPPG di berbagai daerah yang menjadi percontohan. Sudaryono menyatakan bahwa BGN membuka prasmanan dengan prosedur yang jelas: dapur harus mendaftar, dilatih, dan dipastikan siap, agar standarnya sama.

Ringkasan aturan bagi sekolah dan dapur

Dari penjelasan Sudaryono, ada beberapa hal pokok. Pertama, penerapan prasmanan memerlukan persetujuan sekolah, yakni kepala sekolah, guru, wali murid, dan siswa. Kedua, dapur yang ingin menawarkan prasmanan harus terdaftar, terlatih, dan terverifikasi oleh BGN.

Ketiga, dapur harus punya peralatan yang memenuhi standar prosedur demi keamanan pangan. Keempat, bila sekolah tidak bersedia, layanan MBG tetap berjalan dengan cara yang tersedia saat ini.

Apa yang belum dijelaskan

Sumber tidak menjelaskan mekanisme teknis pengambilan persetujuan, misalnya bentuk surat atau forum yang dipakai. Tidak dijelaskan pula bagaimana persetujuan wali murid dan siswa dihimpun, atau berapa lama proses pelatihan dan verifikasi dapur berlangsung.

Sumber juga tidak menguraikan apa yang terjadi bila pihak-pihak di sekolah berbeda pendapat, misalnya bila sebagian wali murid setuju dan sebagian lain tidak. Tidak ada pula keterangan mengenai daftar sekolah yang saat ini menerapkan prasmanan.

Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut belum tersedia dari BGN dalam pernyataan itu. Pihak sekolah dan orang tua yang ingin mengetahui kejelasan prosedur dapat menantikan keterangan lanjutan dari BGN.