Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi secara mendalam. Pernyataan itu disampaikan kepada Surya.co.id di Surabaya pada Minggu (18/10/2026), seperti dilaporkan TribunJatim/Surya.
Menurut laporan tersebut, program itu sudah berjalan hampir dua tahun dan evaluasi menyeluruh dinilai mendesak agar tujuan peningkatan asupan gizi anak tercapai optimal. Artikel penjelas ini merangkum apa yang disampaikan Puguh, apa artinya bagi orang tua dan sekolah, serta hal-hal yang belum diketahui.
Apa yang disorot dari program MBG
Puguh menyampaikan apresiasi atas inisiatif pemerintah menggulirkan MBG sebagai program prioritas nasional. Menurut laporan Surya, pelaksanaan di lapangan kerap menjadi sorotan publik akibat sejumlah insiden keracunan beberapa waktu lalu.
Laporan itu juga menyebut penolakan dari sebagian wali murid di beberapa sekolah sebagai indikator penting perlunya perbaikan mendesak. Uraian tersebut merupakan narasi wartawan Surya, bukan ucapan Puguh yang dikutip langsung.
“Memang menurut saya perlu dilakukan evaluasi yang mendalam,”
— Puguh Wiji Pamungkas, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur
Puguh juga berharap pemerintah merespons masukan itu dengan lapang dada. Menurut laporan, harapan tersebut demi mengoptimalkan kualitas gizi anak bangsa.
Apa arti evaluasi menyeluruh dan salah sasaran
Dalam laporan itu, Puguh membuka pernyataannya dengan apresiasi, lalu menyatakan perlunya evaluasi mendalam. Sumber tidak memuat seruan agar MBG dihentikan.
Frasa salah sasaran berasal dari judul laporan Surya, yang menyebut evaluasi sebagai upaya mencegah hal tersebut. Frasa itu bukan ucapan Puguh, dan isi laporan tidak menguraikan siapa saja yang dimaksud salah sasaran. Pembaca sebaiknya tidak menafsirkannya lebih jauh daripada yang tertulis. Yang jelas disebut hanyalah tujuan program, yakni meningkatkan asupan gizi anak.
Siapa yang memegang kewenangan saat ini
Berdasarkan laporan itu, kewenangan penuh atas pelaksanaan program MBG saat ini berada di bawah kendali Badan Gizi Nasional.
Terkait hal tersebut, Puguh mengusulkan agar struktur pemerintahan daerah, dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota, dilibatkan langsung.
Usulan pelibatan pemerintah daerah
Menurut laporan Surya, pelibatan pemerintah daerah itu bertujuan memperkuat fungsi pengawasan. Dengan begitu, distribusi makanan diharapkan berjalan lebih presisi dan transparan.
“Jadi controlling-nya ada, sehingga masyarakat lebih nyaman dan lebih mendapatkan kepastian,”
— Puguh Wiji Pamungkas, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur
Dari pernyataan itu terlihat tiga harapan yang ia sebut: adanya pengendalian, rasa nyaman bagi masyarakat, dan kepastian. Puguh adalah politisi dari daerah pemilihan Malang Raya, Jawa Timur. Sumber tidak merinci bentuk teknis pelibatan yang ia maksud, misalnya mekanisme pengawasan atau pembagian tugas antara pusat dan daerah.
Mengapa ini penting bagi orang tua dan sekolah
Bagi orang tua murid dan sekolah, sorotan ini menyentuh dua hal yang disebut dalam laporan: insiden keracunan dan penolakan sebagian wali murid. Puguh menyatakan bahwa dengan adanya pengendalian, masyarakat bisa lebih nyaman dan mendapat kepastian.
Menurut laporan Surya, pernyataan ini mengemuka menjelang peringatan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2026. Pernyataan itu disampaikan dari Surabaya oleh anggota DPRD Jatim.
Tanya jawab singkat
Berikut jawaban ringkas atas pertanyaan yang lazim muncul, sebatas yang tercantum dalam laporan Surya:
- Siapa yang bicara? Puguh Wiji Pamungkas, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan Malang Raya.
- Kapan disampaikan? Minggu (18/10/2026), kepada Surya.co.id.
- Apa yang disampaikan? Evaluasi mendalam diperlukan, dan pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota diusulkan dilibatkan dalam pengawasan.
- Siapa pengelola program? Kewenangan penuh pelaksanaan MBG berada di bawah kendali Badan Gizi Nasional.
Hal yang belum diketahui
Laporan Surya hanya memuat pandangan satu anggota legislatif. Sejumlah hal belum terjawab dalam sumber tersebut:
- Tanggapan Badan Gizi Nasional atas usulan evaluasi dan pelibatan pemerintah daerah.
- Jumlah dan lokasi insiden keracunan serta sekolah yang wali muridnya menolak program.
- Bentuk teknis pengawasan yang diusulkan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
- Rencana pembahasan di DPRD Jatim atau tindak lanjut dari pemerintah pusat.
Karena rincian tersebut belum tersedia, pembaca perlu berhati-hati membaca sorotan ini sebagai gambaran seluruh pelaksanaan MBG. Laporan itu menyebut insiden dan penolakan dengan kata beberapa dan sebagian, bukan sebagai kejadian di semua sekolah.
Apa selanjutnya
Usulan pelibatan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota saat ini masih berupa pandangan seorang anggota legislatif. Puguh berharap pemerintah merespons dengan lapang dada demi kualitas gizi anak bangsa.
Perkembangan berikutnya perlu dipantau dari pernyataan resmi Badan Gizi Nasional dan pemerintah daerah, termasuk apakah usulan pengawasan berjenjang itu dibahas lebih lanjut.



