Pemerintah merencanakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp900.000 bagi pekerja yang memenuhi ketentuan untuk periode Oktober–Desember 2026. Namun, hingga 20 Oktober 2026, tanggal pencairan dan syarat resmi penerima belum diumumkan, seperti dilaporkan Surya.co.id, Bangkapos.com, dan Tribunkaltim.co.
Status terbaru BSU 2026: masih rencana
Rencana penyaluran BSU pada kuartal IV 2026 disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menyampaikannya seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 30 September 2026.
Menurut keterangan pemerintah, bantuan itu direncanakan untuk tiga bulan terakhir tahun ini. Besarannya Rp300.000 per bulan, sehingga totalnya Rp900.000, dan direncanakan dibayarkan sekaligus, bukan dicicil tiap bulan. Sasarannya sekitar 13,3 juta pekerja, dengan kebutuhan anggaran yang diperkirakan hampir Rp12 triliun.
Surya.co.id menekankan bahwa rentang Oktober–Desember baru menggambarkan masa bantuan yang direncanakan. Rentang itu tidak menjamin uang tiba di rekening pada tanggal tertentu selama Oktober. Tribunkaltim.co menulis hal senada: adanya rencana belum menandakan penyaluran telah berjalan.
Dengan begitu, pekerja diingatkan agar tidak terburu-buru mengira BSU telah cair semata-mata karena masa bantuan sudah berjalan. Soal kapan transfer dilakukan dan bagaimana teknisnya, rujukan utamanya adalah pengumuman resmi dari pemerintah.
Siapa yang berpeluang menerima?
Bangkapos.com melaporkan bahwa hingga 20 Oktober 2026 pemerintah belum menerbitkan kriteria lengkap calon penerima BSU 2026. Cara resmi untuk mengecek status penerima pun belum diumumkan secara utuh.
Satu petunjuk datang dari Airlangga yang menyinggung batas penghasilan sebagai salah satu pertimbangan. Ia berbicara di Jakarta pada Selasa, 6 Oktober 2026.
“Sudah ada kita pernah melakukan kan itu untuk gaji di bawah Rp 3 juta sekian. Itu aja kan. Ada yang di rekening, baru ada yang existing, kita lihat aja ya ke depan”
— Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Bangkapos.com mencatat bahwa pernyataan tersebut belum menjadi ketentuan final soal batas gaji maupun kriteria penerima. Pekerja diminta menunggu pengumuman resmi pemerintah.
Sebagai pembanding, Bangkapos.com memuat syarat penerima BSU 2025 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025. Menurut Surya.co.id, ketentuan dan alur pencairan versi 2025 itu sebatas rujukan masa lalu dan tidak menjamin seseorang menerima bantuan pada 2026.
Cara memantau dan mengecek penerima BSU
Langkah pertama adalah memantau kanal resmi pemerintah dan lembaga terkait. Surya.co.id menyebut tiga rujukan: situs BSU Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, dan aplikasi JMO. Tribunkaltim.co mengimbau pekerja memantau bsu.kemnaker.go.id.
Ada catatan penting. Menurut Surya.co.id, laman BSU Kemnaker yang dirujuk masih memuat informasi program tahun 2025. Jadi, keberadaan halaman pengecekan di situs itu tidak serta-merta menandakan bahwa sistem untuk BSU 2026 telah dimutakhirkan.
Pekerja juga perlu memeriksa apakah informasi yang mereka baca benar-benar menyebut BSU 2026. Menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, atau pernah dicek pada program tahun sebelumnya, tidak otomatis menunjukkan seseorang tercatat sebagai penerima tahun ini.
- Pantau situs BSU Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, dan aplikasi JMO.
- Pastikan informasi menyebut BSU 2026, bukan program 2025.
- Hindari tautan yang mengatasnamakan pendaftaran atau pencairan bantuan dari sumber tak jelas.
Bangkapos.com juga mengangkat pertanyaan soal pengecekan penerima memakai NIK KTP. Namun, dalam laporan itu belum ada penjelasan resmi mengenai mekanisme tersebut, sehingga pekerja sebaiknya tidak memasukkan data pribadi ke laman yang tidak jelas asalnya.
Bagaimana pencairannya?
Mekanisme penyaluran BSU 2026 belum dijelaskan pemerintah. Sumber-sumber yang ada hanya menyebut bahwa pembayaran direncanakan sekaligus untuk tiga bulan. Adapun tanggal transfer dan tata cara pelaksanaannya masih harus ditunggu dari pengumuman resmi.
Tribunkaltim.co menyarankan pekerja menanti pengumuman Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebelum memastikan pencairan telah dimulai. Kabar yang memastikan bantuan cair pada hari tertentu, menurut media itu, sebaiknya dicek ulang asal-usulnya.
Rangkuman: yang sudah dan belum pasti
Yang sudah disampaikan pemerintah: periode Oktober–Desember 2026, nominal Rp300.000 per bulan dengan total Rp900.000, sasaran sekitar 13,3 juta pekerja, serta anggaran yang diperkirakan hampir Rp12 triliun.
Yang belum pasti, menurut ketiga media: tanggal pencairan, persyaratan teknis penerima, batas gaji final, dan mekanisme pengecekan penerima. Semua itu masih menunggu keputusan dan pengumuman resmi pemerintah.
Mengapa penting bagi pekerja
Tribunkaltim.co menggambarkan bantuan ini sebagai upaya menopang daya beli pekerja ketika kebutuhan rumah tangga terus berjalan. Yang terpenting saat ini bagi pekerja adalah membedakan rencana dari kepastian: menunggu pengumuman resmi, lalu mengecek status lewat kanal yang sah.
Sumber yang digunakan tidak memuat tanggapan tambahan dari Kemnaker mengenai jadwal pencairan. Redaksi akan memperbarui informasi bila ada pengumuman resmi.



