Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 yang mengatur Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Pekerja atau buruh yang memenuhi syarat, termasuk yang bekerja di Surabaya, akan menerima total Rp900 ribu yang dibayarkan sekaligus. Pencairan dijadwalkan pada November-Desember 2026.

Apa isi aturan baru BSU 2026

Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022, aturan pedoman subsidi gaji atau upah untuk pekerja/buruh. Menurut dokumen di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemnaker yang dikutip Kompas.com, regulasi ini ditetapkan dan diundangkan pada Rabu (28/10/2026) serta tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 732.

Aturan tersebut memuat persyaratan penerima, batas maksimal gaji atau upah, serta besaran bantuan. Informasi ini disampaikan Kemnaker lewat siaran pers Biro Humas pada Sabtu (31/10/2026), seperti dilaporkan Suara Surabaya.

Kronologi singkat penerbitan aturan

  1. Rabu (28/10/2026): Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 ditetapkan dan diundangkan, menurut JDIH Kemnaker.
  2. Kamis (29/10/2026): Kemnaker mengunggah rencana pencairan BSU di akun Instagram @kemnaker.
  3. Sabtu (31/10/2026): Biro Humas Kemnaker merilis siaran pers berisi pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
  4. November-Desember 2026: periode pencairan yang dijadwalkan.

Berapa besaran BSU dan kapan cair

Setiap penerima mendapat Rp300 ribu per bulan untuk tiga bulan. Kompas.com menyebut periodenya Oktober, November, dan Desember. Bantuan tidak diberikan bulanan, tetapi dibayarkan sekaligus sehingga totalnya Rp900 ribu per orang.

Dalam unggahan di akun Instagram @kemnaker pada Kamis (29/10/2026), Kemnaker menyebut rencana pencairan berlangsung pada November-Desember 2026. Penyaluran direncanakan melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia (Persero).

Perlu dibedakan dua hal yang kerap tertukar. Periode tiga bulan yang dihitung sebagai dasar bantuan adalah Oktober hingga Desember, sedangkan waktu uang diterima pekerja dijadwalkan pada November-Desember. Karena itu, dana Rp900 ribu dibayar sekali, bukan dicicil tiap bulan.

Dua pilihan jalur penyaluran, yakni bank Himbara dan PT Pos Indonesia, disebut dalam rencana Kemnaker. Sumber yang kami rujuk belum menjelaskan bagaimana penerima ditentukan memakai jalur yang mana.

Batas gaji dan siapa yang tidak berhak

Menurut detikcom, dasar penilaian upah adalah penghasilan terbaru pekerja yang disetorkan oleh perusahaan atau pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan, sesuai catatan dalam data kepesertaan. Komponen yang dihitung adalah upah pokok dan tunjangan tetap.

  • Batas maksimal gaji atau upah penerima ditetapkan Rp3,5 juta per bulan.
  • Pekerja di wilayah dengan UMK di atas Rp3,5 juta memakai UMK sebagai batas, dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
  • Pekerja di daerah tanpa penetapan UMK memakai UMP sebagai acuan, dengan pembulatan yang sama.
  • BSU tidak diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri.

detikcom menyebut Permenaker 16/2026 memuat beberapa persyaratan lain bagi pekerja/buruh, tetapi rincian lengkapnya tidak dijabarkan dalam sumber yang kami rujuk. Pembaca disarankan menunggu pengumuman resmi Kemnaker.

Baca jugaPemprov Jatim Bahas UMP-UMK 2027, Buruh Minta Naik hingga 9 Persen, Wagub Emil Dardak Tunggu Tripartit

Apa artinya bagi pekerja di Surabaya

Aturan ini berlaku nasional, dan sumber yang kami rujuk tidak menyebut data khusus Surabaya, seperti jumlah calon penerima atau nilai UMK kota ini. Karena batas gaji bergantung pada UMK daerah tempat bekerja, pekerja di Surabaya perlu membandingkan upahnya dengan batas yang berlaku di wilayah kerja masing-masing.

Karena acuannya data yang dilaporkan pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan, penghasilan yang tercatat dalam data kepesertaan menjadi dasar penilaian. Pekerja dapat menanyakan kepada perusahaan tempatnya bekerja mengenai data yang dilaporkan.

Pekerja yang berstatus ASN, prajurit TNI, atau anggota Polri tidak termasuk penerima. Bagi pekerja lain, kelayakan ditentukan oleh batas gaji yang berlaku serta persyaratan dalam Permenaker, sehingga pengecekan ke sumber resmi tetap diperlukan sebelum berharap menerima bantuan.

Tujuan program menurut pemerintah

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut BSU sebagai salah satu instrumen untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi.

“Pemerintah ingin memastikan kebijakan ini dapat membantu pekerja/buruh memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, pemberian bantuan dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan”

— Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan

Yang belum diketahui

Hingga naskah ini ditulis, sumber yang kami rujuk belum memuat tanggal pasti pencairan per hari maupun cara pengecekan status penerima. Sumber juga belum menjelaskan secara rinci persyaratan lain di luar batas gaji dan kelompok yang dikecualikan.

Informasi tersebut perlu dipantau dari kanal resmi Kemnaker, termasuk akun Instagram @kemnaker yang dipakai untuk mengumumkan rencana pencairan. Redaksi akan memperbarui laporan bila ada keterangan lanjutan dari Kemnaker.