Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membahas upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2027. Di tengah persiapan itu, kalangan buruh meminta kenaikan upah hingga 9 persen. Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menyampaikan tanggapannya di Kantor Gubernur Jatim, Selasa (27/10/2026), seperti dilaporkan detikJatim.
Tanggapan Wagub Emil Dardak soal UMP-UMK Jatim
Emil mengatakan pemerintah masih mencari formula terbaik untuk UMP serta UMK di 38 kabupaten/kota se-Jatim. Menurut dia, seluruh pembahasan melalui proses tripartit, yakni pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
“Komunikasi tiga pihak (tripartit) ini berjalan dengan baik. Jadi saya tidak mengomentari angka A, angka B dulu, karena itu proses pembicaraan yang seyogyanya berjalan di tripartit ini dengan baik”
— Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur
Emil menambahkan, jika ia berkomentar soal angka, berarti ia keluar dari format tripartit. Karena itu ia memilih membiarkan pembicaraan berjalan lebih dulu. Ia menilai pola komunikasi antara pelaku usaha, pekerja, dan pemerintah selama ini sudah kondusif.
Menurut Emil, komunikasi di antara ketiga pihak perlu terus dibangun agar tercapai kesepakatan terbaik dalam memutuskan besaran kenaikan upah.
Target UMK November dan upaya mengurangi disparitas
Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono mengatakan pihaknya tengah menyiapkan pembahasan bersama sejumlah elemen buruh. Pemprov menargetkan UMK Jatim 2027 tuntas pada November. Namun, pembahasan masih menunggu arahan Kementerian Ketenagakerjaan tentang standar kenaikan upah minimum.
Soal permintaan kenaikan hingga 9 persen, Adhy menyebut pihak SPSI baru memulai pembahasan dan menginginkan kenaikan signifikan. Ia menyatakan Pemprov akan menunggu acuan dari pusat.
Adhy berharap pembahasan UMK 2027 fokus memangkas disparitas antara daerah di Ring 1 dan ring berikutnya. Menurut dia, penetapan upah tahun depan diharapkan dapat mengurangi kesenjangan itu.
Pertimbangan daya saing dan investasi
Adhy menilai tingginya UMK di sejumlah daerah, terutama kawasan industri, perlu dipertimbangkan agar tidak memengaruhi daya saing Jatim dibandingkan provinsi lain. Ia membandingkan Jawa Tengah yang menurutnya masih berkisar Rp 3 juta dengan sejumlah daerah di Jatim yang sudah berkisar Rp 5 juta.
Menurut Adhy, UMK di sejumlah daerah yang kini sekitar Rp 5 juta itu bisa menembus Rp 6 juta jika kenaikan tidak ditahan. Pemprov, kata dia, akan menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja, keberlangsungan investasi, dan penciptaan lapangan kerja.
Adhy menambahkan, kondisi investasi perlu tetap dijaga agar sektor ekonomi riil di Jawa Timur terus tumbuh dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
Apa selanjutnya
Pembahasan UMK 2027 masih menunggu arahan Kementerian Ketenagakerjaan, sementara Pemprov Jatim menyiapkan pembahasan bersama sejumlah elemen buruh. Target penetapan UMK adalah November.
Sumber belum memuat besaran kenaikan yang akan ditetapkan. Sampai berita ini ditulis, kenaikan hingga 9 persen masih berupa permintaan dari kalangan buruh, dan Pemprov Jatim menyatakan menunggu acuan dari pemerintah pusat.



