Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur mendorong agar Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim 2027 naik menjadi sekitar Rp3,5 juta per bulan. Tuntutan itu muncul menjelang pembahasan upah minimum berikutnya dan ikut menyedot perhatian pekerja di Surabaya, seperti dilaporkan Surya.co.id.

Pertanyaan bagi pekerja Kota Pahlawan: apakah naiknya UMP otomatis mengerek upah minimum kota (UMK) Surabaya 2027? Jawaban singkatnya, tidak. Berikut penjelasannya berdasarkan laporan tersebut.

Apa yang dituntut buruh soal UMP Jatim 2027

FSPMI Jatim menilai UMP yang berlaku sekarang belum menggambarkan kebutuhan hidup layak pekerja. UMP Jatim 2026 tercatat Rp2.446.880,68 per bulan.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FSPMI Jawa Timur, Jazuli, mengatakan pihaknya sudah beberapa kali membahas penetapan UMP dan UMK bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurut dia, UMP saat ini masih terpaut jauh dari kebutuhan hidup layak.

Jazuli merujuk pada survei Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menyampaikannya kepada Kompas.com pada Kamis (8/10/2026).

“Jadi BPS provinsi termasuk Jatim sudah melakukan survei bahwa kebutuhan hidup layak di Jawa Timur saat ini kisaran Rp 3,5 juta”

— Jazuli, Ketua DPW FSPMI Jawa Timur

Jadi, dasar tuntutan FSPMI adalah klaim bahwa kebutuhan hidup layak di Jawa Timur kini berkisar Rp3,5 juta per bulan. Angka itu bersumber dari pernyataan Jazuli tentang hasil survei BPS, bukan dari penetapan pemerintah.

Perlu dibedakan antara kebutuhan hidup layak menurut serikat pekerja dan upah minimum yang kelak ditetapkan. Yang pertama merupakan dasar argumen buruh dalam perundingan, sedangkan yang kedua merupakan keputusan resmi yang belum diambil untuk tahun 2027.

Seberapa besar kenaikan yang diminta

Bila usulan Rp3,5 juta dijalankan sepenuhnya, UMP Jatim bertambah sekitar Rp1,05 juta dari nilai 2026. Dalam persentase, kenaikannya sekitar 43 persen.

Angka itu menunjukkan lebarnya jarak yang hendak disorot serikat pekerja. Namun, menurut Surya.co.id, target tersebut belum dapat dianggap sebagai besaran resmi. Rp3,5 juta masih berupa harapan buruh yang harus dibicarakan lebih dulu.

Hasil akhirnya akan bergantung pada pembicaraan soal pengupahan serta aturan yang berlaku. Tuntutan buruh pun diperkirakan menjadi salah satu isu penting dalam perundingan nanti.

Baca jugaNila Yani Hardiyanti Minta Disnaker Awasi Lowongan Kerja yang Batasi Usia Pelamar, Contohnya 22–23 Tahun

Mengapa UMK Surabaya tidak otomatis ikut naik

UMP dan UMK sama-sama bagian dari kebijakan upah minimum, sehingga pembahasannya saling berkaitan. Meski begitu, besaran keduanya berbeda dan tidak dapat disamakan.

UMK Kota Surabaya 2026 ditetapkan Rp5.288.796 per bulan. Nilai itu menempatkan Surabaya di urutan teratas se-Jawa Timur dan jauh di atas standar provinsi.

Sebagai gambaran, UMP Jatim 2026 berada di kisaran Rp2,44 juta, sedangkan UMK Surabaya pada tahun yang sama sekitar Rp5,29 juta. Selisihnya sekitar Rp2,84 juta per bulan.

Dengan jarak sebesar itu, naiknya UMP belum tentu diikuti UMK Surabaya dalam angka maupun persentase yang serupa. Bagi pekerja di Surabaya, yang lebih menentukan adalah bagaimana kebijakan UMP nanti terkait dengan keputusan UMK 2027.

Perlu dicatat pula, angka Rp3,5 juta yang dituntut buruh masih berada di bawah UMK Surabaya 2026. Sumber tidak menjelaskan lebih jauh apa arti perbandingan itu bagi perhitungan UMK, sehingga kesimpulan lebih jauh belum bisa ditarik.

Peran UMP sebagai jaring pengaman

Ringkasan laporan Surya.co.id menyebut FSPMI mengusulkan UMP berfungsi sebagai jaring pengaman upah. Adapun penyesuaian UMK, menurut laporan itu, mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan kata lain, UMP menjadi patokan dasar di tingkat provinsi, sedangkan UMK dihitung terpisah untuk kabupaten atau kota. Sumber tidak merinci rumus perhitungan UMK 2027.

Yang sudah jelas dan yang belum

  • Sudah jelas: UMP Jatim 2026 sebesar Rp2.446.880,68 per bulan dan UMK Surabaya 2026 sebesar Rp5.288.796 per bulan.
  • Sudah jelas: FSPMI Jatim menuntut UMP 2027 sekitar Rp3,5 juta, dengan alasan kebutuhan hidup layak.
  • Belum jelas: besaran UMP Jatim 2027 yang akan ditetapkan pemerintah.
  • Belum jelas: besaran UMK Surabaya 2027 dan apakah kenaikannya mengikuti UMP.
  • Belum jelas: tanggapan Pemprov Jatim, Pemkot Surabaya, dan pengusaha atas tuntutan ini.

Apa selanjutnya

Hingga laporan tersebut terbit, belum ada penetapan UMP Jatim maupun UMK Surabaya untuk 2027. Sumber juga tidak memuat tanggapan pemerintah daerah atau pengusaha atas tuntutan FSPMI.

Dampak langsung bagi pekerja Surabaya baru bisa dipastikan setelah pembahasan pengupahan selesai dan angka resmi diumumkan. Sampai saat itu, Rp3,5 juta tetap sebatas tuntutan serikat pekerja.

Bagi warga Surabaya yang bekerja dengan upah minimum, informasi paling penting untuk dipantau adalah angka UMK 2027 yang kelak ditetapkan, bukan semata angka UMP. Redaksi akan memperbarui laporan ini bila ada keterangan resmi dari pihak berwenang.

Sementara itu, FSPMI Jatim menyatakan telah menjalin pembicaraan dengan Pemprov Jatim lebih dari satu kali mengenai penetapan upah minimum. Dari keterangan Jazuli, jalur komunikasi tersebut sudah berjalan, meski hasilnya untuk 2027 belum diumumkan.