Pemerintah menggeser tenggat wajib sertifikat halal untuk berbagai produk dan jasa menjadi Oktober 2028. Jadwal sebelumnya menetapkan kewajiban itu berlaku mulai 18 Oktober 2026. Bagi pelaku usaha kecil dan konsumen di Surabaya, ini berarti waktu persiapan bertambah sekitar dua tahun, bukan penghapusan kewajiban.

Kabar ini disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, dan dilaporkan antara lain oleh Suara Surabaya, BeritaSatu, dan detikcom. Sumber-sumber tersebut belum memuat data khusus tentang pelaku usaha di Surabaya, sehingga uraian dampak lokal di bawah ini merupakan penjelasan umum dari isi kebijakan.

Apa yang berubah dalam aturan sertifikasi halal

Pergeseran jadwal dilakukan lewat revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Susiwijono menyebut keputusan itu diambil dengan menimbang kesiapan ekosistem halal nasional.

Lewat perubahan Pasal 160, jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, dan hasil sembelihan baru wajib bersertifikat halal pada 18 Oktober 2028. Jasa penyembelihan tidak termasuk dalam ketentuan ini.

Pemerintah juga akan menyesuaikan aturan turunan PP tersebut. Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026, yang mengatur pemastian kesesuaian halal bagi produk asing yang masuk ke Indonesia, akan dicabut.

Dengan demikian, kewajiban yang semula jatuh tempo pada Oktober 2026 kini ditunda. Namun tidak semua kategori diperlakukan sama: sebagian digeser sekitar dua tahun, sedangkan sebagian lain tetap memakai jadwal lama yang memang lebih panjang.

Jadwal baru menurut kategori produk dan jasa

  • Usaha mikro dan kecil (UMK): tenggat diperpanjang sampai 17 Oktober 2028, mencakup produk pangan, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan.
  • Jasa terkait makanan, minuman, dan hasil sembelihan di luar penyembelihan: wajib mulai 18 Oktober 2028.
  • Produk pangan dan jasa penyembelihan dari luar negeri: wajib mulai 18 Oktober 2028. Tanggal ini turut memperhitungkan rampungnya kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.
  • Kosmetik, suplemen kesehatan, obat bahan alam, obat kuasi, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta sejumlah barang gunaan: tenggat sampai 17 Oktober 2028. Semula kategori ini dijadwalkan sampai 2026.
  • Obat bebas dan obat bebas terbatas: tidak berubah, tetap sampai 17 Oktober 2029.
  • Obat keras selain psikotropika: tidak berubah, tetap sampai 17 Oktober 2034.

Dua kategori obat terakhir tidak disentuh revisi. Jadwalnya masih mengikuti PP Nomor 42 Tahun 2024.

Dampak bagi pelaku usaha kecil di Surabaya

Pelaku UMK yang menjual makanan dan minuman, termasuk penjual makanan olahan, kini punya waktu sampai 17 Oktober 2028 sebelum produknya wajib bersertifikat halal. Pemerintah berharap tambahan waktu ini memberi kelonggaran bagi pelaku usaha untuk memenuhi syarat.

Baca jugaMabell Frozen Food Catat Penjualan Naik di Atas 30 Persen di PRJ 2026 Grand City Surabaya

Namun Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati, mengingatkan agar tambahan waktu tidak dijadikan alasan menunda. Menurut dia, pelaku usaha perlu mendapat keterangan yang benar soal jenis produk yang terkena aturan, syarat yang harus dipenuhi, dan tahapan pengurusannya.

“Kami mengimbau pelaku usaha untuk tidak menunggu hingga mendekati batas waktu.”

— Muti Arintawati, Direktur Utama LPPOM MUI

LPPOM MUI, yang disebut detikcom sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), menilai sertifikat halal lebih dari urusan administrasi. Menurut Muti, sertifikat itu melindungi hak konsumen muslim, menambah nilai bisnis, dan membantu produk bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Langkah yang bisa dipertimbangkan pelaku usaha

Dari pernyataan LPPOM MUI, setidaknya ada tiga hal yang disorot bagi pelaku usaha, termasuk di Surabaya. Pertama, memastikan produk atau jasanya masuk kategori mana, karena tenggat tiap kategori berbeda. Kedua, memahami persyaratan dan proses sertifikasi sejak awal. Ketiga, tidak menunggu mepetnya batas waktu.

LPPOM berharap kelonggaran waktu ini membuat pelaku usaha lebih aktif memperkuat daya saing produknya. Lembaga itu juga memandang sertifikasi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen, selain bernilai positif bagi bisnis karena membangun kepercayaan pembeli.

Apa artinya bagi konsumen

Bagi konsumen di Surabaya, selama masa penahapan sebagian produk dan jasa yang kena jadwal baru belum harus mengantongi sertifikat halal. Pemerintah menyatakan komitmennya terhadap Jaminan Produk Halal tidak berubah dan berharap kebijakan ini tetap menjaga perlindungan konsumen.

Pemerintah menyebut tujuan lain, yaitu menjaga arus perdagangan tetap lancar dan menguatkan daya saing industri halal Indonesia. Untuk produk impor, jadwal baru ikut mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.

Catatan perbedaan keterangan sumber

Suara Surabaya dan BeritaSatu menulis bahwa Susiwijono menyampaikan keterangan pers di Jakarta pada Sabtu (17/10/2026). Adapun detikcom menyebut pernyataan itu disampaikan dalam sosialisasi daring pada Jumat (16/10/2026). Isi pernyataannya sama; perbedaannya hanya pada keterangan waktu dan forum.

Apa selanjutnya

Menurut sumber, perubahan ini akan dituangkan lewat Peraturan Pemerintah tentang Perubahan PP Nomor 42 Tahun 2024, dan aturan pelaksananya ikut disesuaikan. Sumber yang ada belum menjelaskan mekanisme layanan sertifikasi atau pendampingan khusus untuk pelaku usaha di Surabaya. Pelaku usaha disarankan memantau informasi resmi pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan kategori produknya.