Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM hingga 2028 merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyampaikannya di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (25/10/2026), seperti dilaporkan Suara Surabaya yang mengutip Antara.
Batas akhir pemenuhan kewajiban tersebut semula jatuh pada 18 Oktober 2026. Menurut Kompas Money, pemerintah menilai penundaan diperlukan agar kewajiban itu tidak menambah beban usaha kecil.
Alasan penundaan sertifikasi halal UMKM
Menurut Maman, Presiden menunda batas waktu itu karena banyak pelaku UMKM belum siap, terutama dalam menyiapkan dokumen administrasi. Pemerintah juga mempertimbangkan aspirasi yang masuk dari pelaku UMKM.
“Pesan Pak Presiden kepada kami untuk menunda batasan, seharusnya batas terakhirnya tanggal 18 Oktober kemarin. Presiden memahami dan mengerti bahwa cukup banyak aspirasi dari UMKM,”
— Maman Abdurrahman, Menteri UMKM
Alasan lain adalah capaian program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang belum memenuhi target. Untuk tahun 2026, BPJPH menyediakan kuota 1,35 juta sertifikat gratis bagi pelaku UMKM, tetapi jumlah itu belum terpenuhi saat tenggat 18 Oktober 2026 tiba.
“Selain memang target tidak tercapai, sebagian besar UMKM juga melihat momentumnya belum pas, karena masih dianggap cukup berat dan belum punya kemampuan menyiapkan dokumen-dokumen administrasinya. Maka dari itu, ditunda sampai dua tahun atau sampai tahun 2028,”
— Maman Abdurrahman, Menteri UMKM
Pantau.com melaporkan, penundaan dua tahun itu dimaksudkan memberi waktu tambahan bagi pelaku usaha untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Menurut Maman, langkah tersebut bertujuan meringankan beban pelaku UMKM yang masih memerlukan waktu untuk memenuhi ketentuan sertifikasi.
Dasar hukum kewajiban halal
Maman menegaskan kewajiban sertifikasi halal bukan program baru pemerintahan Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketentuan itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pelaksanaannya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Menurut Kompas Money, aturan ini dimaksudkan melindungi konsumen Muslim supaya kehalalan produk yang mereka pakai atau konsumsi jelas. Pantau.com menyebut kewajiban tersebut bagian dari upaya pemerintah memberi jaminan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan bagi konsumen muslim.
Pemerintah kaji mekanisme jalan tengah
Maman mengatakan pemerintah akan mengevaluasi penundaan ini sekaligus mencari mekanisme yang mempertemukan kewajiban hukum dengan kemampuan pelaku UMKM. Menurutnya, penerapan sertifikasi tidak boleh menambah beban administratif maupun operasional usaha kecil.
“Jangan sampai malah menjadi beban bagi UMKM. Ini lagi kita kaji, mudah-mudahan dalam waktu ke depan kita bisa temukan formulasi yang terbaik,”
— Maman Abdurrahman, Menteri UMKM
Seperti ditulis Pantau.com, Maman juga menekankan bahwa pemerintah tetap memperhatikan kewajiban hukum soal jaminan produk halal meski pelaksanaannya ditunda. Kajian akan turut menilai efektivitas penundaan hingga 2028, dengan harapan perlindungan konsumen dapat berjalan seiring kesiapan pelaku usaha.
Sumber-sumber yang dirujuk belum merinci bentuk mekanisme tersebut, jadwal kajian, maupun nasib kuota SEHATI selama masa penundaan.

