Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM ditunda hingga 2028 atas arahan Presiden Prabowo Subianto, padahal batasnya jatuh pada 18 Oktober 2026.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto memberantas korupsi dan berharap Presiden menjaga independensi penegakan hukum.