Yona Bagus Widyatmoko, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, menyambut baik komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi birokrasi dan memerangi korupsi tanpa tebang pilih. Ia menyampaikannya di Surabaya, Selasa, seperti dilaporkan ANTARA Jatim.

Yona, yang akrab disapa Cak Yebe, menyatakan dukungan memasuki dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo. Ia ingin penegakan hukum tetap berjalan independen, baik saat perkara menyeret aparatur birokrasi, orang-orang penting di sekitar kekuasaan, maupun kepala daerah.

Pernyataan Ketua Komisi A DPRD Surabaya

Saat dikonfirmasi di Surabaya, Cak Yebe menyatakan apresiasi atas sikap Presiden. Ia juga mendukung agar komitmen tersebut terus dijaga secara konsisten.

“Saya mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu.”

— Yona Bagus Widyatmoko, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya

Cak Yebe menilai, keteguhan memerangi korupsi merupakan tolok ukur penting bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ia berharap Presiden menghargai independensi penegak hukum dan tidak mencampuri penanganan perkara, termasuk yang berkaitan dengan pejabat strategis.

“Justru ketika perkara menyangkut orang-orang dekat kekuasaan, komitmen antikorupsi itu diuji.”

— Yona Bagus Widyatmoko, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya

Ia juga mendukung Presiden Prabowo agar memberi ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional. Menurut dia, pekerjaan itu semestinya berlangsung tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun.

Baca jugaArmuji Minta Kader PDIP Surabaya Kerja Nyata Jelang Pemilu 2029 Usai Musran Dapil 5 Tuntas

Perlakuan sama di seluruh institusi

Menurut Cak Yebe, asas hukum yang berlaku sama bagi semua orang mesti diterapkan di setiap lembaga pemerintahan. Ia menyebut sorotan publik pada pejabat strategis, antara lain di Badan Gizi Nasional (BGN) dan lembaga penegak hukum, mengingatkan perlunya keterbukaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang terus-menerus.

Ia menyatakan bahwa setiap masalah hukum yang menyangkut pejabat strategis, termasuk di BGN dan lembaga penegak hukum, perlu diselesaikan menurut aturan yang berlaku.

“Kami mendukung proses hukum yang profesional dan objektif, tanpa perlakuan khusus karena jabatan atau kedekatan dengan kekuasaan.”

— Yona Bagus Widyatmoko, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya

Kepala daerah dan asas praduga tak bersalah

Cak Yebe turut menegaskan bahwa semangat antikorupsi juga harus berlaku bagi kepala daerah yang terjerat masalah hukum. Menurut dia, latar belakang partai ataupun kedekatan dengan pejabat di pusat tidak patut dijadikan dasar untuk memperlakukan seseorang secara berbeda dalam proses hukum.

Ia menyebut, bila ada kepala daerah atau pejabat birokrasi yang diduga terlibat korupsi, proses hukumnya wajib terus berjalan sesuai aturan. Pada saat yang sama, ia mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah serta proses peradilan harus dihormati.

“Siapa pun yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi kita juga harus menghormati asas praduga tak bersalah dan proses peradilan.”

— Yona Bagus Widyatmoko, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya

Catatan atas pernyataan

Pemberitaan ANTARA Jatim tidak menyebut perkara maupun nama pejabat tertentu yang dimaksud. Pernyataan itu disampaikan sebagai sikap umum Komisi A DPRD Surabaya, dan sumber yang dirujuk tidak memuat tanggapan dari pihak pemerintah pusat.