Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengusulkan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menganggarkan pengadaan seragam dinas bagi petugas lapangan dalam APBD 2027. Usulan itu disampaikan dalam keterangan pada Senin (2/11/2026), seperti dilaporkan ANTARA Jatim dan Lentera Today.

Menurut Yona, usulan muncul karena masih ada petugas yang membeli seragam dinas memakai uang pribadi, padahal setiap hari mereka melayani warga secara langsung.

Latar narasumber dan sifat sumber

Yona, yang akrab disapa Cak Yebe, merupakan politisi Gerindra sekaligus bendahara DPC Gerindra Surabaya. Informasi ini tercantum dalam artikel beritajatim.com yang berlabel [ADV], yakni konten advertorial. Karena itu, fakta utama dalam naskah ini merujuk pada ANTARA Jatim dan Lentera Today, sedangkan artikel beritajatim.com dipakai hanya untuk latar narasumber.

Empat OPD yang diusulkan mendapat anggaran seragam

Usulan itu mencakup petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran, dan Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya.

Yona menyebut keempat organisasi perangkat daerah (OPD) itu sebagai garda depan pelayanan kota. Tugas mereka meliputi penanganan kedaruratan dan bencana, penjagaan ketertiban umum, hingga pengaturan lalu lintas.

“Mereka punya tanggung jawab besar melayani warga, sehingga sudah seharusnya Pemkot memberikan fasilitas kerja yang layak, termasuk seragam dinas.”

— Yona Bagus Widyatmoko, Ketua Komisi A DPRD Surabaya

Ada personel dengan satu stel seragam

Yona mengungkapkan masih ada personel yang hanya memiliki satu stel seragam. Sebagian, katanya, bahkan harus mengeluarkan biaya sendiri untuk membeli pakaian dinas demi menunjang pekerjaan.

Ia menilai persoalan ini tidak semestinya dianggap sepele. Seragam, menurutnya, bukan hanya identitas kelembagaan, tetapi juga membantu warga mengenali petugas saat membutuhkan layanan. Penggunaan seragam sesuai ketentuan pun berkaitan dengan kedisiplinan, profesionalisme, dan tanggung jawab personel.

“Hal yang juga membebani teman-teman ini adalah untuk memiliki seragam, mereka harus membeli sendiri. Ini yang kami dorong kepada Pemerintah Kota agar bisa dialokasikan di dalam APBD.”

— Yona Bagus Widyatmoko, Ketua Komisi A DPRD Surabaya

Sudah disampaikan ke OPD dan TAPD

Yona mengatakan usulan pengadaan seragam sudah disampaikan kepada kepala OPD terkait, termasuk Kepala Satpol PP, saat pembahasan APBD murni. Aspirasi itu juga diteruskan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada tahap finalisasi pembahasan anggaran di komisi.

Ia berharap Pemkot Surabaya mengakomodasi kebutuhan tersebut dalam perencanaan anggaran 2027. Dalam sumber yang tersedia, belum ada tanggapan dari Pemkot Surabaya atau TAPD atas usulan ini, dan nilai anggaran yang diusulkan tidak disebutkan.

Baca jugaEri Cahyadi Targetkan Rumah Pompa Surabaya Tuntas Pertengahan November 2026, Progres 90 Persen

Harapan bagi pelayanan warga

Yona berharap petugas yang melayani masyarakat secara langsung dapat bekerja maksimal dengan perlengkapan yang memadai.

“Supaya ke depan teman-teman OPD yang terlibat dalam pelayanan masyarakat secara langsung benar-benar bisa melayani masyarakat secara maksimal. Jangan sampai ada lagi seragam yang compang-camping, lusuh, maupun pudar.”

— Yona Bagus Widyatmoko, Ketua Komisi A DPRD Surabaya