Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperketat pengawasan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) hingga fasilitas pendukung bangunan seperti pagar mal. Permintaan itu disampaikan Fathoni pada Minggu (27/9/2026), di tengah kembali menguatnya pembahasan Sesar Surabaya dan Sesar Waru.
Menurut Fathoni, kesiapan bangunan dan ruang keselamatan publik harus menjadi bagian penting dari mitigasi bencana di Surabaya. Ia menilai isu potensi gempa dari kedua sesar tersebut perlu dijadikan momentum untuk menegakkan disiplin pengawasan bangunan di kota ini.
Kenapa pengawasan SLF dan pagar mal disoroti
Fathoni menyebut pemeriksaan keandalan bangunan tidak boleh hanya berhenti pada kelengkapan dokumen perizinan. Kondisi fisik bangunan di lapangan, menurutnya, juga wajib diverifikasi secara berkala, termasuk bila ada perubahan setelah dokumen SLF diterbitkan.
“Proses verifikasi PBG dan penerbitan SLF tidak boleh hanya berhenti pada formalitas administrasi di atas kertas. Pemkot harus menerjunkan tim untuk mengaudit langsung dan memverifikasi kondisi di lapangan secara berkala.”
— Arif Fathoni, Wakil Ketua DPRD Surabaya
Politisi Golkar itu menekankan, perubahan fisik bangunan dan fasilitas pendukung bisa memengaruhi aspek keselamatan saat terjadi kondisi darurat. Karena itu, pemeriksaan harus memastikan kondisi aktual bangunan tetap sesuai dokumen dan standar keselamatan yang menjadi dasar penerbitan SLF.
“Jangan sampai kondisi di lapangan sudah berubah, tetapi dokumen dan SLF-nya masih mengacu pada kondisi sebelumnya. Karena itu, perubahan bangunan maupun fasilitas pendukung seperti pagar mall juga harus diverifikasi.”
— Arif Fathoni, Wakil Ketua DPRD Surabaya
Dukungan atas kebijakan penurunan pagar mal
Salah satu fasilitas yang ikut disorot Fathoni adalah pagar mal karena berkaitan dengan ruang gerak dan akses keselamatan masyarakat. Ia mendukung kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang meminta pengelola pusat perbelanjaan menurunkan ketinggian pagar, karena dinilai berkaitan dengan kebutuhan ruang keselamatan saat kondisi darurat.
“Langkah Pak Wali Kota meminta ketinggian pagar mall diturunkan itu sudah sangat tepat. Ini bukan semata soal pagar, tetapi bagaimana memastikan ruang keselamatan tetap tersedia ketika terjadi kondisi darurat.”
— Arif Fathoni, Wakil Ketua DPRD Surabaya
Menurut Fathoni, pagar yang dibangun terlalu tinggi di sepanjang tepi jalan dapat menyulitkan warga saat harus keluar dengan cepat atau mengungsi dalam keadaan darurat. Ia menilai hal itu wajib masuk perhitungan saat memeriksa keamanan area publik, khususnya pada gedung yang ramai dikunjungi orang.
Rekomendasi tambahan bagi Pemkot
Selain bangunan dan pagar, Fathoni meminta Pemkot Surabaya memperhatikan akses keluar-masuk serta jalur evakuasi dalam pemeriksaan keselamatan gedung. Ia menegaskan seluruh elemen tersebut perlu dilihat sebagai satu kesatuan untuk memastikan masyarakat memiliki ruang yang memadai saat menghadapi situasi darurat.
“Isu sesar ini harus jadi pemantik agar budaya sadar bencana melekat pada keseharian kita. Ketahanan kota dibangun dari regulasi yang tegas, penegakan SLF yang disiplin, dan pengawasan fisik bangunan demi keselamatan masyarakat.”
— Arif Fathoni, Wakil Ketua DPRD Surabaya
Laporan mengenai desakan DPRD Surabaya ini pertama kali dipublikasikan oleh beritajatim.com pada Minggu (27/9/2026).
