Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai dengan sudut pandang berbeda. Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Azhar Kahfi, menyampaikan apresiasi di Surabaya, Rabu (21/10/2026). Di hari yang sama di Jakarta, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun enggan memberi penilaian sendiri, tetapi menyebut demonstrasi di sejumlah daerah sebagai cerminan penilaian masyarakat.
Catatan redaksi: sumber yang kami pakai hanya memuat pandangan Azhar Kahfi dan Komarudin Watubun. Pernyataan PDIP berasal dari pengurus pusat partai, bukan PDIP Surabaya. Pandangan pegiat hukum di Surabaya belum ada dalam sumber tersebut.
Apresiasi dari DPRD Surabaya soal hukum dan birokrasi
Menurut ANTARA Jatim dan Kabar Surabaya, Azhar Kahfi menilai arah kebijakan dua tahun terakhir mendorong penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi. Kabar Surabaya menyebut ia menjabat Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Surabaya.
Ia berharap komitmen pemerintahan yang bersih dan profesional terus diperkuat agar dampaknya terasa sampai daerah, termasuk Surabaya. Menurut dia, ketegasan pusat dalam pemberantasan korupsi menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
“Reformasi hukum dan penegakan hukum yang tegas merupakan fondasi bagi daerah. Ketika pemerintah pusat menegaskan pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih, pemerintah daerah semakin terdorong mengelola kewenangan dan anggaran secara bersih, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan,”
— Azhar Kahfi, anggota Komisi A DPRD Surabaya
Kabar Surabaya melaporkan Kahfi berpandangan bahwa kepastian hukum berperan penting dalam membentuk pemerintahan yang profesional. Aturan yang jelas dan penegakan yang konsisten, menurutnya, diperlukan agar penyelenggara pemerintahan menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab.
Di tingkat daerah, kata Kahfi, prinsip itu perlu diwujudkan melalui layanan publik yang transparan, prosedur yang jelas, dan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan. Ia juga menilai reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada perubahan regulasi atau peluncuran program, karena perubahan harus tampak dari cara aparatur bekerja, mengambil keputusan, dan merespons kebutuhan warga.
Digitalisasi layanan dan sistem merit ASN
Kahfi juga menyoroti digitalisasi pelayanan publik. Menurutnya, integrasi data dan penyederhanaan prosedur dapat mengurangi birokrasi berbelit serta mempermudah warga mengakses layanan. Ia berpendapat warga Surabaya tidak perlu lagi mengurus dokumen yang sama berulang kali jika data kependudukan, sosial, dan layanan publik terhubung.
Menurut Kabar Surabaya, ia mendorong Pemkot Surabaya mengoptimalkan integrasi data dan layanan digital. Ia secara khusus meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya menerjemahkan arah kebijakan nasional itu menjadi layanan yang lebih cepat, mudah, dan akurat. Keberhasilan digitalisasi, katanya, harus diukur dari manfaat yang dirasakan warga, terutama efisiensi waktu, kepastian prosedur, dan kemudahan akses.
Baca jugaKetua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko Apresiasi Komitmen Prabowo Berantas Korupsi
Kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya, Kahfi meminta penguatan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Karier dan promosi jabatan, menurutnya, semestinya didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan integritas agar birokrasi makin profesional dan responsif.
“ASN profesional yang dipromosikan berdasarkan kinerja akan lebih berani dan sigap melayani masyarakat. Meritokrasi harus jadi budaya, bukan sekadar jargon,”
— Azhar Kahfi, anggota Komisi A DPRD Surabaya
Kahfi berharap capaian dan arah kebijakan dua tahun pemerintahan Prabowo menjadi landasan perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah. Menurutnya, ukuran keberhasilan terletak pada pengalaman masyarakat, bukan jumlah program.
“Dua tahun pertama adalah fondasi untuk melanjutkan pembenahan pemerintahan. Ukuran keberhasilan bukan hanya banyaknya program, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan layanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan adil,”
— Azhar Kahfi, anggota Komisi A DPRD Surabaya
PDIP: demonstrasi sebagai cerminan penilaian masyarakat
Dari sisi PDIP, Komarudin Watubun menanggapi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2026). Seperti dilaporkan Suara Surabaya, ia menyebut berbagai aksi demonstrasi di sejumlah daerah dapat menjadi cerminan penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Ia mencontohkan aksi yang melibatkan banyak anak muda di kawasan Bundaran Hotel Indonesia.
Menurut Suara Surabaya, Komarudin menyatakan masyarakat dapat menilai sendiri kondisi pemerintahan melalui berbagai peristiwa dan aspirasi yang muncul di ruang publik.
“Penilaian itu sudah terekspresi lewat demo-demo, ribut-ribut di mana-mana. Jadi, saya tidak perlu komentar. Anda bisa melihat sendiri, kan. Dan termasuk kau sendiri merasakan apa yang ada hari ini, itu yang penting,”
— Komarudin Watubun, Ketua DPP PDI Perjuangan
Komarudin mengaku tidak ingin memberi penilaian secara berlebihan. Alasannya, sebagai politisi PDIP yang berada di luar pemerintahan, pernyataannya berpotensi dianggap kritik dari oposisi.
Dua pandangan dalam satu momen
Kedua tokoh menyampaikan pandangan pada hari yang sama, Rabu (21/10/2026). Kahfi, yang menurut Kabar Surabaya menjabat Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, berbicara tentang hukum, digitalisasi, dan birokrasi serta harapannya bagi pemerintah daerah. Komarudin, yang menyebut dirinya berada di luar pemerintahan, merujuk pada demonstrasi di sejumlah daerah sebagai cerminan penilaian masyarakat tanpa menguraikan program tertentu.
Dalam sumber yang tersedia, belum ada tanggapan resmi pemerintah atas pernyataan Komarudin. Redaksi juga belum memperoleh pandangan pegiat hukum di Surabaya, yang dapat melengkapi gambaran, terutama soal penegakan hukum yang disinggung Kahfi.



