Lahan bekas bangunan cagar budaya eks Asrama VOC milik PT Pos Indonesia di kawasan Bandar Grisse, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, masih rata dengan tanah hampir setahun setelah dibongkar. Pantauan detikJatim pada Selasa (10/11/2026) sore menunjukkan belum ada tanda pembangunan fisik di lokasi.

Kondisi lahan eks Asrama VOC di Gresik

Menurut laporan detikJatim, tanaman liar mulai tumbuh di sekitar lokasi. Dari arah Jalan Basuki Rahmat, area itu tampak tertutup atap seng. Dari bagian belakang, tidak terlihat aktivitas apa pun dan tanahnya masih kosong.

Gedung tersebut berada di belakang kantor PT Pos Indonesia dan dibongkar pada Desember 2025. Menurut pemberitaan detikJatim, pembongkaran itu disebut dilakukan tanpa izin, dan lahannya disebut rencananya menjadi area parkir. Kedua hal itu belum terkonfirmasi lewat pernyataan resmi dalam sumber. Sumber juga tidak memuat tanggapan PT Pos Indonesia, sehingga redaksi belum dapat menyampaikan sikap perusahaan.

Status cagar budaya dan protes budayawan

Eks Asrama VOC tercatat sebagai bangunan cagar budaya peringkat kabupaten lewat surat keputusan Bupati Gresik Nomor 028/433/HK/437.12.2020. Kawasan Bandar Grissee sendiri disiapkan sebagai kawasan heritage dan ikon baru wisata sejarah di Gresik.

Pembongkaran itu diketahui budayawan Gresik pada Januari. Budayawan Gresik Kris Adji AW pada Selasa (27/1/2026) mengatakan bangunan tersebut berstatus cagar budaya. Menurut dia, pembongkaran, kalaupun diperlukan, harus disertai izin atau rekomendasi tim ahli cagar budaya. Detik juga melaporkan para penggiat sejarah dan pelestari budaya memprotes pembongkaran itu.

Tanggapan Pemkab Gresik soal pemulihan

Kepala Disparekrafbudpora Gresik Saifudin Ghozali mengatakan proses pemulihan sudah melewati beberapa tahap. Menurut dia, pembahasannya berlangsung dalam beberapa kali rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Gresik, dengan melibatkan tenaga ahli cagar budaya.

Hasil kajian pembangunan, kata Ghozali, telah diserahkan ke Balai Pelestarian Kebudayaan di Mojokerto. Penyusunan perencanaan pembangunan pun, menurutnya, sudah selesai.

Meski begitu, pembangunan fisik baru bisa dimulai setelah PT Pos Indonesia menyelesaikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Ghozali mengaku belum mengetahui pasti sejauh mana perkembangan pengurusan izin tersebut, sehingga status izin saat ini belum dapat dipastikan.

Soal biaya, ia menegaskan seluruh proses, mulai kajian, perencanaan, perizinan, hingga pelaksanaan pembangunan, menjadi tanggung jawab PT Pos Indonesia dan bukan beban Pemkab Gresik.

“Peran kami memfasilitasi dan mendorong”

— Saifudin Ghozali, Kepala Disparekrafbudpora Gresik

Apa selanjutnya

Berdasarkan keterangan Pemkab Gresik, langkah berikutnya adalah penyelesaian PBG dan SLF oleh PT Pos Indonesia sebelum pembangunan dimulai. Belum ada tenggat pembangunan yang disebut dalam sumber.