Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Fauzan Fuadi, meminta Pemprov Jatim mengambil langkah konkret menghadapi kekeringan akibat kemarau panjang. Pernyataan itu disampaikan kepada media dari Surabaya pada Jumat (25/9/2026), setelah 24 kabupaten/kota di Jatim, termasuk Gresik, sebelumnya menetapkan status darurat kekeringan.

Menurut laporan Surya.co.id dan TribunJatim.com, Fauzan menilai kekeringan tidak cukup dihadapi dengan pembagian bantuan air bersih. Ia mendorong mitigasi sejak dini dan solusi jangka panjang agar dampaknya tidak terulang tiap musim kemarau.

“Harus ada langkah konkret untuk membantu rakyat yang sedang dilanda kekeringan. Jika kita lihat Jawa Timur, banyak daerah mengalami kekeringan.”

— Fauzan Fuadi, Anggota Komisi A DPRD Jatim

Fauzan adalah politikus PKB yang mewakili daerah pemilihan Tuban-Bojonegoro. Bojonegoro termasuk daerah yang telah berstatus darurat kekeringan.

24 daerah berstatus darurat, 29 daerah berpotensi terdampak

Daerah yang sebelumnya mengumumkan status darurat kekeringan adalah Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Malang, Jember, dan Sampang. Daftar itu juga memuat Mojokerto, Situbondo, Tulungagung, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Kota Batu, Jombang, Bojonegoro, Pamekasan, Probolinggo, dan Sumenep.

BPBD Jatim sebelumnya menjelaskan bahwa September masih menjadi puncak musim kemarau. Hasil pemetaan BPBD Jatim bersama BPBD kabupaten/kota menunjukkan ada 29 daerah yang berpotensi mengalami kekeringan. Karena itu, penanganan dan antisipasi dinilai perlu dilakukan lebih terukur.

Baca jugaBPBD Surabaya Gandeng BMKG Antisipasi Kekeringan Akibat El Nino, Warga Diminta Hemat Air

Mitigasi dini dan keterbatasan anggaran

Fauzan mengaku memahami kemampuan fiskal Pemprov Jatim terbatas untuk menangani dampak kekeringan di semua daerah sekaligus. Meski begitu, ia meminta keterbatasan anggaran tidak dijadikan alasan mengabaikan daerah yang terdampak.

Ia menilai intervensi perlu dilakukan secara terukur agar warga tidak menanggung dampak berkepanjangan. Mitigasi, kata dia, harus dimulai jauh sebelum kemarau mencapai puncak. Dengan begitu, pemerintah dapat memetakan kebutuhan air dan menyiapkan langkah antisipasi lebih awal.

Fauzan menegaskan air adalah kebutuhan primer, sehingga ketersediaan air bersih tidak boleh dipandang sebagai persoalan musiman. Menurut TribunJatim.com, ia menyebut air bersih sangat mendesak bagi rumah tangga, termasuk untuk bersuci.

“Mayoritas masyarakat di sini adalah Muslim yang membutuhkan air bersih setidaknya lima kali sehari hanya untuk bersuci. Akan jauh lebih baik jika tindakan yang diambil bersifat pencegahan sejak awal.”

— Fauzan Fuadi, Anggota Komisi A DPRD Jatim

Apresiasi imbauan salat istisqa

DPRD Jatim menyatakan tidak menutup mata terhadap upaya Pemprov yang sudah berjalan. Salah satunya imbauan agar masyarakat memperbanyak salat istisqa, yaitu salat khusus untuk memohon turunnya hujan.

Menurut Surya.co.id, imbauan itu dinilai sebagai ikhtiar spiritual, tetapi DPRD menekankan bahwa tindakan nyata dan solusi jangka panjang tetap diperlukan.

Baca jugaMasjid Nasional Al Akbar Surabaya Jadi Pusat Salat Istisqa' Jatim Jumat 25 September 2026

Dalam pemberitaan kedua media tersebut, belum dirinci bentuk langkah atau besaran anggaran yang disiapkan Pemprov Jatim untuk menangani kekeringan.