Imam Syafi'i, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, meminta Pemkot Surabaya menguatkan mekanisme perawatan sekolah serta infrastruktur di lingkungan warga. Dengan begitu, tiap usulan masyarakat dijawab sesuai kebutuhan dan tingkat urgensinya. Ia menyampaikannya di Surabaya pada Selasa, seperti diberitakan ANTARA Jatim, setelah siswa SDN Semolowaru IV diketahui belajar lesehan.

Sorotan DPRD pada pola pemeliharaan sekolah

Imam menilai perbaikan fasilitas publik selama ini berisiko baru bergerak setelah ada unggahan viral dan tanggapan langsung Wali Kota Eri Cahyadi. Ia mencontohkan bangku rusak di SDN Semolowaru yang membuat murid duduk di lantai dan menjadi sorotan publik.

“Dengan APBD yang sangat besar, terutama untuk sektor pendidikan sampai 20 persen, memang tidak boleh ada persoalan di Surabaya, misalnya bangku rusak, tembok sekolah yang retak, atap yang bocor, kemudian kamar mandi yang kumuh dan tidak higienis”

— Imam Syafi'i, Anggota Komisi D DPRD Surabaya

Transparansi daftar prioritas perbaikan

Menurut Imam, hal ini akan ia pertanyakan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya saat pembahasan anggaran pekan ini, termasuk soal daftar sekolah yang masih antre diperbaiki. Ia memahami banyak sekolah masuk antrean renovasi lantaran kebutuhan sarana yang besar.

Namun, Pemkot dinilainya perlu membeberkan daftar prioritas dan proses perawatan agar warga bisa memantau perkembangan tiap usulan.

“Model pemeliharaan seperti ini harus transparan. Jangan hanya karena Pak Wali, kemudian dilaporkan, datang, kemudian selesai”

— Imam Syafi'i, Anggota Komisi D DPRD Surabaya

Contoh pagar sungai di Kedung Turi

Imam turut mengangkat pagar sungai rusak di Kedung Turi yang lebih dulu ramai setelah diunggah warga di media sosial. Ia menyebut usulan perbaikannya sebenarnya sudah naik berjenjang dari RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan, tetapi mentok karena tidak termasuk alokasi dana kelurahan.

Menurut dia, kasus itu memperlihatkan perlunya jalur koordinasi dan penganggaran yang jelas bagi usulan warga. Bila penyelesaian masalah lebih mengandalkan laporan langsung ke wali kota, peran organisasi perangkat daerah (OPD) dan mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) dewan bisa melemah.

“Yang di Kedung Turi kami juga sudah mengusulkan lewat pokir kami, tapi ternyata tidak bisa”

— Imam Syafi'i, Anggota Komisi D DPRD Surabaya

Latar: instruksi Wali Kota dan kondisi SDN Semolowaru IV

Sebelumnya, ANTARA Jatim melaporkan bahwa Eri Cahyadi meminta Dinas Pendidikan mendahulukan anggaran untuk sarana dan prasarana sekolah. Eri menyebut SDN Semolowaru IV punya delapan ruang kelas untuk 12 rombongan belajar, sehingga empat rombongan belajar masuk siang hari. Sebagian siswa juga belajar lesehan di perpustakaan karena tidak ada bangku.

Eri juga menargetkan seluruh SD dan SMP negeri di Surabaya dibenahi pada 2027. Kepala SDN Semolowaru IV Novita Aprilianti mengatakan sekolah sudah memanfaatkan fasilitas yang ada, antara lain lewat pengaturan jadwal, tetapi terbentur keterbatasan sarana dan prasarana.

Apa selanjutnya

Sumber yang dirujuk belum memuat tanggapan Pemkot Surabaya atas pernyataan Imam. Pembahasan anggaran bersama Dinas Pendidikan pekan ini menjadi forum yang disebut Imam untuk menanyakan daftar sekolah yang menunggu perbaikan.