Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, menyatakan dukungan terhadap program percepatan sertifikasi guru yang ditargetkan rampung pada 2027. Dukungan itu disampaikan Senin (16/11/2026), seperti dilaporkan TribunJatim. Menurut data Dinas Pendidikan Kota Surabaya, sekitar 800 guru masih belum memiliki sertifikat pendidik.
Target tersebut sebelumnya disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam peringatan HUT ke-81 PGRI sekaligus Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di Balai Kota Surabaya, Sabtu (14/11/2026). Eri meminta Dinas Pendidikan (Dispendik) dan DPRD mengawal penganggarannya.
DPRD Surabaya akan mengawal sertifikasi guru
Ajeng, politikus Fraksi Gerindra, menyatakan akan mengawal pelaksanaan program yang dicanangkan Eri bersama PGRI Kota Surabaya. Ia berharap sinergi dengan organisasi profesi seperti PGRI membuat semakin banyak guru PNS dan PPPK dapat mengikuti sertifikasi.
“Ini bukan sekadar meningkatkan kompetensi dan keterampilan guru di bidangnya. Namun, program ini juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan guru,”
— Ajeng Wira Wati, Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya
Menurut Ajeng, sertifikat pendidik membuka peluang memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG), sepanjang persyaratan yang berlaku terpenuhi. Ia mengingatkan agar guru memanfaatkan kesempatan itu secara optimal, karena sertifikasi juga membuka pengembangan karier.
Target 2027 dan sekitar 800 guru belum bersertifikat
Program ini menyasar guru PNS, PPPK penuh waktu, dan PPPK paruh waktu. Eri menyatakan pada 2027 tidak boleh ada lagi guru dari ketiga kategori itu yang belum tersertifikasi, seperti dilaporkan ANTARA Jatim dan Bicara Surabaya.
Kepala Dispendik Surabaya Febrina Kusumawati menyebut jumlah guru yang belum bersertifikat pendidik masih sekitar 800 orang. Kendala utamanya, kata dia, adalah syarat masa kerja mengajar minimal dua tahun dari pemerintah pusat.
Baca jugaPemkot Surabaya Bangun PAUD Khusus Anak Disabilitas, Baru Satu Lokasi dan Guru Dilatih Deteksi Dini
Langkah Dispendik dan koordinasi dengan kementerian
Dispendik akan memetakan ulang data guru tersebut untuk mengetahui siapa yang sudah memenuhi syarat masa kerja. Guru yang memenuhi syarat akan diberangkatkan mengikuti proses sertifikasi, sementara Dispendik mengoptimalkan koordinasi dengan kementerian. TribunJatim menyebut Pemkot berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar proses berjalan sesuai rencana.
Tanggapan PGRI: sertifikasi berdampak pada kesejahteraan
Ketua PGRI Surabaya Agnes Warsiati menyambut baik komitmen tersebut. Menurutnya, para guru sangat berharap sertifikasi terwujud karena berdampak pada peningkatan ekonomi mereka.
Agnes juga menyebut jalan sehat dalam rangkaian acara dihadiri sekitar 15.000 peserta, dihitung dari kupon yang dibagikan. Acara juga diisi penampilan band para guru dan bazar UMKM yang melibatkan pendidik.
Fasilitas sekolah dan pelatihan digital
Selain sertifikasi, Eri menyatakan Pemkot telah menyiapkan anggaran 2027 untuk memperbaiki fasilitas sekolah negeri, terutama renovasi toilet. Pemkot juga berencana menerapkan evaluasi kebersihan dengan bendera bagi sekolah bersih dan bendera hitam bagi sekolah yang dinilai kotor.
Menurut Bicara Surabaya, Dispendik juga menggelar pelatihan teknologi informasi secara berkala, termasuk bagi guru senior, agar semua pendidik mampu memakai perangkat digital yang disediakan pemerintah.


