Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendirikan sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) khusus bagi anak penyandang disabilitas. Ketua Bunda PAUD Surabaya Rini Indriyani menyampaikan hal itu pada Senin (9/11/2026), seperti dilaporkan ANTARA Jatim, Harian Bangsa, dan Radar Surabaya.

Menurut Rini, sekolah tersebut dibangun pada tahun ajaran ini dan baru ada satu lokasi karena keterbatasan yang ada. Ia menyebut antusiasme masyarakat tinggi dan berharap semakin banyak anak yang dapat terfasilitasi ke depan.

“Antusiasnya luar biasa, meskipun saat ini baru satu tempat karena keterbatasan yang ada.”

— Rini Indriyani, Ketua Bunda PAUD Surabaya

Guru PAUD dilatih deteksi dini lewat Sapa Inklusi

Di luar penyediaan sekolah, Pemkot Surabaya menggandeng Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dalam program Sapa Inklusi. Lewat program itu, guru PAUD dan TK mendapat bekal untuk mengenali anak berkebutuhan khusus sejak dini dan mendampingi mereka selama kegiatan belajar.

Rini berharap pelatihan menjangkau lebih banyak guru, sehingga kemampuan tersebut dimiliki pendidik di berbagai penjuru kota. Dengan cara itu, layanan pendidikan inklusi diharapkan makin luas sampai jenjang PAUD.

Rumah Anak Prestasi dan pemetaan anak belum sekolah

Pendidikan inklusi juga diperkuat lewat Rumah Anak Prestasi (RAP), yang ada di lima wilayah Surabaya. Anak dapat mengasah potensi di sana dengan melukis, membatik, hingga bermusik. Menurut Rini, tempat ini terutama cocok bagi anak yang memerlukan pendekatan belajar non-akademik.

Radar Surabaya melaporkan, pemkot menggerakkan Bunda PAUD di tingkat kecamatan dan kelurahan, bekerja bersama Kampung Pancasila, untuk mendata anak berusia 5–6 tahun yang tidak bersekolah. Penyebabnya ikut dicari tahu, apakah soal biaya, akses, atau kondisi disabilitas.

Menurut Rini, jika anak tidak bersekolah karena tak punya biaya, pemkot dapat mengupayakan beasiswa, CSR, atau jalur Kampung Pancasila. Ia mencontohkan sebuah kampung yang menyekolahkan anak seusia itu dengan dana swadaya warga.

Apa artinya bagi orang tua di Surabaya

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Febrina Kusumawati mengatakan, hasil pemetaan dipakai sebagai dasar menyediakan layanan yang sesuai kebutuhan tiap wilayah. Bagi anak yang belum menikmati PAUD akibat biaya atau fasilitas terbatas, tindak lanjutnya dikoordinasikan lintas sektor, termasuk melalui ASN pendamping di RW.

Orang tua yang anaknya belum bersekolah karena biaya dapat melapor kepada ASN pendamping di wilayah atau Bunda PAUD kelurahan. Menurut Febrina, pemkot lalu memetakan dan mengasesmen kebutuhan anak serta mencarikan jalan keluar, baik lewat akses sekolah, beasiswa, maupun dukungan lain.

Dukungan dunia usaha dan wajib belajar 13 tahun

Ketua Dewan Pendidikan Surabaya sekaligus Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni Unesa, Martadi, menilai keterlibatan dunia usaha lewat program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat memperkuat pemerataan layanan PAUD.

Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Timur, Herdiana, menyebut PAUD termasuk bagian penting program wajib belajar 13 tahun, yang memuat satu tahun prasekolah. Menurut dia, pendidikan di usia 5–6 tahun menjadi fondasi bagi kesiapan anak melanjutkan sekolah, mencakup aspek kognitif, sosial, emosional, dan kemandirian.

Sumber yang dirujuk tidak menyebut nama dan alamat PAUD khusus tersebut, juga tidak menyebut jumlah anak yang telah terdaftar.