Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa siswa maupun orang tua murid di SD dan SMP negeri tidak boleh dibebani tarikan apa pun. Menurut Surya.co.id, penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) ikut menjadi perhatiannya, dan larangan iuran itu berlaku mulai November 2026.
Penegasan tersebut menyusul laporan warga soal dugaan beban biaya operasional dan pemeliharaan sekolah yang dialihkan ke wali murid. Eri menyampaikan larangan itu di Surabaya pada Selasa (20/10/2026), seperti dilaporkan ANTARA Jatim dan Kompas.com.
Aduan warga soal SDN Rangkah VI
Salah satu sekolah yang disorot adalah SDN Rangkah VI di Kecamatan Tambaksari. ANTARA Jatim dan Kompas.com menyebut laporan soal sekolah ini dengan nama SDN Rangka 6, sedangkan Surya.co.id menulisnya SDN Rangkah VI.
Menurut Surya.co.id, warga mengadukan biaya untuk mencuci karpet dan perlengkapan ibadah, mengecat gedung, serta memperbaiki meja dan bangku belajar. Aduan itu dikirim kepada Eri melalui kanal pengaduan bertagar #LaporCakEri.
Satu pesan yang ditampilkan di video berasal dari warga yang mengaku punya adik bersekolah di SDN Rangkah VI. Pengirimnya mempertanyakan pembersihan perlengkapan ibadah yang disebut melibatkan guru dan memakai uang pribadi. Barang yang dicuci disebut meliputi karpet, sajadah, mukena, dan sarung.
Rincian aduan itu berbeda antarsumber. ANTARA Jatim dan Kompas.com menyebut laporan tersebut terkait pelibatan murid dalam kegiatan mencuci karpet dan mukena serta mengecat sekolah. Ketiga sumber tidak memuat tanggapan pihak sekolah atas aduan ini.
Larangan iuran dan sorotan terhadap LKS
Video kunjungan itu memperlihatkan Eri menanggapi keluhan warga sekaligus meninjau langsung sejumlah fasilitas sekolah. Ia meminta pemerintah kota menjamin kebutuhan operasional dan perawatan sekolah terpenuhi dari anggaran pemerintah.
Eri menyatakan sekolah negeri milik pemerintah, sehingga operasional dan kebutuhannya ditanggung Pemkot Surabaya. Menurut dia, ongkos perawatan sekolah, seragam, dan buku belajar tidak boleh dibebankan kepada orang tua murid.
“Saya tidak ingin lagi di sekolah negeri ada tarikan apa pun, bulan November sudah tidak boleh ada tarikan sama sekali”
— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya
Soal LKS atau latihan soal, Eri menyatakan kebiasaan guru merekomendasikan pembelian bahan soal tambahan harus dihentikan. Guru diminta membuat sendiri bahan ajar dan soalnya, dan murid tidak diwajibkan membeli buku.
Pemkot Surabaya, kata Eri, menyediakan anggaran untuk kesejahteraan dan kompetensi pengajar lewat sertifikasi dan tunjangan. Murid atau orang tua tetap boleh membeli buku latihan tambahan di luar sekolah atas inisiatif sendiri, asalkan bukan atas arahan atau dorongan sekolah.
“Kalau misalnya orangtua atau murid ingin membeli sendiri tidak masalah, tapi tidak boleh ada keharusan di sana”
— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya
Dispendik diminta turun ke lapangan
Eri menyoroti peran Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya dalam menjamin kebutuhan operasional tiap sekolah terpenuhi. Menurut Surya.co.id, ia meminta dinas datang langsung ke sekolah untuk melihat kebutuhan sebenarnya, tidak hanya membaca laporan administratif.
ANTARA Jatim dan Kompas.com melaporkan bahwa kebutuhan tiap sekolah akan dihitung, lalu diakomodasi dalam anggaran daerah. Sumber-sumber tersebut tidak merinci besaran anggaran, jadwal pemenuhan kebutuhan, maupun sanksi bagi sekolah yang melanggar larangan.
“Kami berharap dengan pemenuhan fasilitas yang merata dan berkualitas, seluruh siswa di Surabaya dapat mengenyam pendidikan dengan nyaman tanpa terkendala latar belakang ekonomi”
— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya



