Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih penghargaan Adiwidya 2026 dari Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM) Indonesia. Penghargaan tingkat nasional itu diberikan atas upaya Pemkot memperluas dan mengembangkan pendidikan nonformal lewat PKBM.

Penghargaan diserahkan Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI), Gogot Suharwoyo. Acaranya rangkaian Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional VI FK PKBM Indonesia di Gedung Sawunggaling, Unesa Kampus Lidah Wetan, Jumat (6/11). Informasi ini dilaporkan detikNews, TribunJatim, dan ANTARA Jatim.

Apa yang dinilai dari Pemkot Surabaya

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Febrina Kusumawati menjelaskan, Adiwidya 2026 diberikan kepada pemerintah daerah yang memperhatikan dan berkomitmen pada pendidikan nonformal. Salah satu aspek yang disorot FK PKBM Indonesia adalah kebijakan daerah yang memberi kesempatan warga melanjutkan sekolah lewat kejar paket A, B, dan C.

Menurut Febrina, Pemkot terus mendorong warga yang terkendala mengakses sekolah formal agar tetap bisa menyelesaikan pendidikan hingga SMA atau sederajat. Lulusan SMA pun, katanya, didorong melanjutkan ke perguruan tinggi.

26 lokasi belajar: KRISNA, PKBM, dan SKB

Untuk pendidikan kesetaraan, Pemkot menyediakan 26 lokasi belajar. Rinciannya sembilan lokasi Program KRISNA (Kesetaraan Hadir untuk Masyarakat) dan 17 PKBM.

Lokasi KRISNA memakai fasilitas publik di dekat lingkungan warga, dari aula kecamatan hingga Balai RW. PKBM adalah layanan pendidikan nonformal yang dikelola berbasis masyarakat. Di kedua jenis lokasi itu warga dapat mengikuti paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Warga juga dapat memanfaatkan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Baca jugaPemkot Surabaya Bangun PAUD Khusus Anak Disabilitas, Baru Satu Lokasi dan Guru Dilatih Deteksi Dini

Apa artinya bagi warga Surabaya

Warga yang belum punya ijazah SMA atau ingin melanjutkan pendidikan dapat berkonsultasi ke Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di kelurahan atau langsung ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Layanan informasi juga tersedia di Balai RW, yang kini didukung aparatur sipil negara (ASN) untuk menjawab pertanyaan warga.

Dalam program Kampung Pancasila, warga yang usianya sudah lewat dan belum pernah bersekolah sampai jenjang SMA didorong mengikuti kejar paket, kata Febrina.

“Warga Surabaya yang hari ini memang belum sampai punya ijazah SMA, tidak bisa meneruskan sekolah, problem itu mari kita selesaikan semuanya. Bisa datang ke Kasi Kesra Kelurahan atau di Kantor Dinas Pendidikan”

— Febrina Kusumawati, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Tanggapan Wali Kota Eri Cahyadi

Dalam keterangan tertulis pada Rabu (11/11/2026), Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berterima kasih atas penghargaan itu. Ia menyebut apresiasi tersebut ditujukan bukan hanya kepada pemerintah kota, melainkan juga seluruh elemen masyarakat yang berkontribusi pada kesejahteraan dan akses pendidikan warga.

“Saya matur nuwun (terima kasih), penghargaan itu sejatinya adalah untuk warga Surabaya. Karena (mengatasi) putus sekolah tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, tapi seluruh masyarakat Surabaya, seluruh pengusaha yang ada di Kota Surabaya, seluruh orang tua asuh yang ada di Kota Surabaya”

— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya

Eri juga menyinggung pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya, Surabaya masih bisa bertahan karena kehadiran warga yang menjadi orang tua asuh bagi anak putus sekolah dan stunting. Ia menilai semangat itu terwujud pula lewat Kampung Pancasila, yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sosial, termasuk pendidikan.