Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan mengapa 13 kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diganti dalam setahun terakhir. Penjelasan itu ia sampaikan dalam keterangan di Surabaya, Rabu (7/10/2026).
Alasan pergantian kepala dinas di Surabaya
Eri menyatakan pejabat diganti setelah kinerja dan capaian target mereka dinilai. Ia menepis anggapan bahwa rasa suka atau tidak suka menjadi dasar keputusan itu, seperti dilaporkan ANTARA Jatim, JPNN Jatim, dan TIMES Indonesia.
Menurut Eri, tiap kepala dinas wajib memastikan programnya melahirkan output dan outcome yang sesuai target. Karena itu, setiap pekerjaan di Kota Surabaya selalu ia lihat dari dua hal tersebut.
“Karena bukan suka dan tidak suka, tapi mereka tidak bisa mencapai output dan outcome yang mereka janjikan dalam waktu satu tahun”
— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya
Kutipan di atas dimuat TIMES Indonesia. Dua media lain tidak memuat bagian pernyataan tersebut, tetapi sama-sama melaporkan bahwa evaluasi kinerja menjadi dasar pergantian.
“Kepala daerah itu adalah pemimpin orkestra.”
— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya
Eri membandingkan kepala daerah dengan dirigen orkestra yang mengatur semua pihak agar bergerak serempak. Ia menilai kepala daerah bertugas menggerakkan pemerintah dan masyarakat supaya pembangunan tepat sasaran. Peran wali kota, katanya, tak berarti bila warga tidak ikut membangun kotanya.
Pola kerja ASN dan layanan publik
Eri mengatakan Pemkot Surabaya mengubah cara kerja aparatur sipil negara (ASN). Pegawai tak lagi berkantor saja, tetapi melayani warga dari balai RW agar lebih dekat dengan masyarakat.
Ia menjelaskan layanan publik di Surabaya disusun mengikuti tahapan hidup warga, dari ibu hamil sampai usia tua. Tahapan itu menjadi acuan untuk menentukan jenis layanan yang dibutuhkan.
“Di Surabaya kita ubah cara bekerja kita.”
— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya
Baca jugaEri Cahyadi Kejar Pihak Lain dalam Dugaan Pungli Lurah Surabaya, Inspektorat Masih Mendalami
Menurut TIMES Indonesia, Pemkot juga memangkas ratusan aplikasi menjadi dua platform. KantorKu dipakai oleh pemerintah, sedangkan WargaKu menjadi saluran bagi warga untuk melapor. Eri menegaskan tidak boleh lagi ada terlalu banyak aplikasi di Surabaya.
Tujuh indikator keberhasilan kepala daerah
Eri menyatakan kebijakan daerah harus sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Ia menyebut visi-misi wali kota maupun gubernur semestinya searah dengan tujuan negara. Menurut dia, keberhasilan kepala daerah diukur dari tujuh indikator berikut.
- Kemiskinan berkurang
- Pengangguran terbuka berkurang
- Angka stunting menurun
- Angka kematian ibu dan anak turun
- Indeks pembangunan manusia naik
- Gini ratio turun
- Pertumbuhan ekonomi terdorong
“Maka apapun yang dilakukan kepala daerah, ketika tujuh ini tidak ada perubahan, maka kepala daerah itu gagal dalam menjalankan tugasnya”
— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya
Sumber yang dihimpun tidak merinci nama kepala dinas yang diganti maupun dinas yang terdampak. Tidak disebutkan pula waktu pasti tiap pergantian selama setahun terakhir.
