Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan Pemerintah Kota Surabaya masih memburu pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus pungutan liar (pungli) yang menyeret seorang lurah. Hal itu disampaikannya pada Senin (5/10/2026), seperti dilaporkan detikJatim.

Wali Kota: pemeriksaan berjalan, atasan lurah dicari

Menurut detikJatim, pemeriksaan terhadap oknum lurah itu masih terus berlangsung di internal Pemkot Surabaya. Eri menyebut sang lurah sudah dibebastugaskan lebih dulu.

“Sudah berjalan. Kita tunggu lagi. Insyaallah sudah dibebastugaskan dulu lurahnya,”

— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya

Eri belum menjelaskan bentuk dugaan pungli tersebut. Inspektorat Kota Surabaya, menurut detikJatim, masih mendalami perkara ini, termasuk kemungkinan keterlibatan jajaran atasan.

“Soal punglinya nanti tunggu saja. Kami masih mencari atas-atasnya dulu. Siapa saja yang ikut di sana,”

— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya

Pernyataan senada sebelumnya dimuat TribunJatim/Surya dan SuaraJatim.id dengan keterangan hari Sabtu (3/10/2026). SuaraJatim.id juga mengutip Eri yang menyebut soal modus akan disampaikan belakangan.

Menurut SuaraJatim.id, Eri menegaskan pencopotan sementara itu ditempuh agar pemeriksaan mendalam oleh Inspektorat berjalan lancar. TribunJatim/Surya menulis bahwa Pemkot tidak membiarkan dugaan itu berhenti pada pemeriksaan awal dan langsung mengambil langkah administratif.

Baca jugaLurah di Surabaya Dibebastugaskan dan Jadi Staf Dispusip, Eri Cahyadi Telusuri Pihak di Atasnya

Lurah dipindah menjadi staf Dispusip

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya Ira Tursilowati membenarkan pencopotan tersebut. Menurut detikJatim, lurah itu dipindahtugaskan menjadi staf di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) sejak 28 September 2026, sambil menunggu hasil pemeriksaan akhir.

TribunJatim/Surya menulis bahwa dengan penempatan itu lurah tersebut untuk sementara tidak lagi memegang kewenangan di kelurahan. Menurut media itu, proses terhadapnya belum sampai pada keputusan akhir soal status kepegawaian.

SuaraJatim.id dalam narasinya menyebut lurah itu menanti sanksi etik maupun pidana. Keterangan tersebut tidak muncul di detikJatim dan TribunJatim/Surya, dan belum ada penetapan hukum terhadapnya. Sumber-sumber juga tidak menyebut nama lurah ataupun kelurahan yang dipimpinnya.

Kasus pungli lain di lingkungan Pemkot

Ira mengungkapkan, dugaan pungli juga menyasar instansi lain di lingkungan Pemkot Surabaya. Seorang aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) kini menjalani pemeriksaan.

Di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), menurut Ira, empat orang berstatus PPPK-PW sudah diberhentikan. PPPK-PW adalah singkatan dari pegawai dengan perjanjian kerja paruh waktu. SuaraJatim.id menyebut mereka dipecat tidak hormat karena terbukti menarik pungli, dan petugas pemadam kebakaran terancam dipecat jika terbukti bersalah.

Apa selanjutnya

Hingga laporan-laporan sumber diterbitkan, hasil pemeriksaan Inspektorat belum diumumkan. Pemkot belum menyebut siapa pihak lain yang dimaksud, dan sanksi akhir bagi lurah tersebut belum diputuskan.

Lurah itu berstatus terduga. Menurut laporan TribunJatim/Surya, langkah lanjutan terhadap aparatur yang diperiksa baru akan ditentukan Pemkot setelah Inspektorat menyampaikan hasilnya.