Seorang lurah di Surabaya yang diduga terlibat pungutan liar (pungli) telah dibebastugaskan dari jabatan strukturalnya dan sejak 28 September 2026 ditempatkan sebagai staf di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Surabaya. Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan pemeriksaan berjalan dan masih menelusuri pihak lain, termasuk kemungkinan penerima di level atas, seperti dilaporkan Surya.co.id dan detikJatim, Sabtu (3/10/2026).

Pemkot Surabaya mengambil langkah administratif tanpa menunggu pemeriksaan selesai. Menurut Surya, lurah itu untuk sementara tidak lagi memegang kewenangan sebagai lurah.

Dibebastugaskan dan ditempatkan di Dispusip

Eri menyampaikan proses pemeriksaan terhadap lurah tersebut sudah berjalan dan Pemkot memilih menunggu hasil Inspektorat sebelum menentukan langkah berikutnya, sebagaimana dikutip Surya dari Antara.

“Sudah berjalan. Kita tunggu lagi. Insyaallah sudah dibebastugaskan dulu lurahnya”

— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya Ira Tursilowati menjelaskan, lurah itu dibebastugaskan dari jabatan struktural dan menjadi staf di Dispusip. Penempatan tersebut berlaku sejak 28 September 2026 dan, menurut dia, dilakukan sambil menunggu pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam laporan detikJatim, Eri menyebut lurah itu diturunkan menjadi staf di lingkungan Pemkot Surabaya. Menurut Surya, posisi baru tersebut menunjukkan proses terhadap lurah belum sampai pada keputusan akhir mengenai status kepegawaiannya.

Inspektorat telusuri pihak lain

Inspektorat Kota Surabaya masih mendalami fakta di balik dugaan pungli itu. Pemeriksaan juga diarahkan untuk mengetahui pihak lain yang terlibat dalam praktik tersebut.

Menurut detikJatim, Eri mengatakan pemeriksaan mencakup kemungkinan adanya penerima di atas lurah tersebut. Ia belum membeberkan rincian dugaan pungli itu kepada publik.

Karena pemeriksaan belum selesai, lurah itu masih berstatus terduga. Sumber tidak menyebut identitas lurah maupun kelurahan yang dimaksud, sehingga keduanya tidak dicantumkan dalam laporan ini.

Sanksi pegawai lain terkait pungli

Menurut detikJatim, selain kasus lurah, Pemkot Surabaya telah menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada empat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait pungli.

Ira menyebut satu pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) juga tersangkut pungli dan prosesnya masih berjalan. Surya menambahkan bahwa Pemkot turut menangani kasus pungli lain yang melibatkan ASN dan PPPK-PW.

Apa selanjutnya

Pemkot Surabaya menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat sebelum menentukan sanksi akhir bagi lurah tersebut. Eri meminta publik bersabar menanti hasilnya.

Hingga berita ini ditulis, sumber belum memuat jadwal selesainya pemeriksaan maupun lama penempatan sementara di Dispusip. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat juga masih berlanjut, menurut keterangan Eri.