Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengingatkan camat dan lurah agar tidak membiarkan dugaan pungutan liar (pungli) di Jalan Romokalisari, Surabaya, menuju Stadion Gelora Bung Tomo (GBT). Seperti dilaporkan Surya.co.id, Eri membuka kemungkinan memberi sanksi kepada pejabat setempat bila pungli serupa ditemukan lagi dan luput dari pengawasan.
Dalam pernyataannya pada Jumat (9/10/2026), Eri menyebut persoalan di jalan itu sudah selesai dan pengendara tak lagi ditarik uang. Pada kesempatan yang sama, ia menegaskan tak boleh ada pihak yang meminta uang kepada warga hanya untuk melewati jalan umum.
Ancaman sanksi bagi camat dan lurah
Eri meminta warga menyampaikan kepadanya bila masih menemukan pungutan di lokasi itu. Dalam keterangan yang dimuat detikcom, ia menyatakan akan menjatuhkan sanksi kepada camat dan lurah di wilayah tersebut bila praktik itu masih ada.
“Berarti Camat dan Lurah yang ada di sana pasti akan saya beri sanksi.”
— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya
Eri juga mempertanyakan bagaimana kejadian semacam itu bisa tidak diketahui kedua pejabat tersebut. Surya.co.id menyebut sanksi itu mungkin dijatuhkan bila pungli yang luput dari pengawasan kembali ditemukan.
Latar: dugaan pungutan Rp2.000 hingga Rp5.000
Pemkot Surabaya bersama Satgas Antipremanisme menindaklanjuti laporan yang ramai di media sosial dan masuk lewat kanal pengaduan, termasuk Hotline Lapor Cak Eri. Menurut Eri, pengendara di Jalan Romokalisari diduga dihentikan dan diminta membayar Rp2.000 sampai Rp5.000.
Pungutan itu disebut mengatasnamakan warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Romokalisari. Eri menyebut praktik tersebut sudah berlangsung lama, sejak masa wali kota sebelumnya.
LPMK tak berwenang memungut uang
Eri menegaskan LPMK bertugas mengoordinasikan kebutuhan kampung, seperti penanganan banjir dan saluran, dan tidak boleh memungut uang apa pun. Seperti dilaporkan ANTARA Jatim, ia juga meminta camat dan lurah membongkar pos yang biasa dipakai untuk pungutan.
Terkait pungutan tersebut, Eri menyatakan pelanggar aturan semestinya diproses pidana.
“Jangan melanggar aturan. Kalau melanggar aturan, ya dipidana saja.”
— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya
Pembongkaran gardu
Berdasarkan keterangan Eri kepada detikcom, mediasi dengan warga pada 5 Oktober 2026 berlangsung alot. Setelah pembicaraan lanjutan bersama camat, lurah, dan warga, petugas bersama polisi membongkar gardu pada 6 Oktober. Surya.co.id menyebut gardu itu diduga dipakai sebagai tempat berkumpul.
Eri mengatakan petugas menemukan senjata tajam di dalam gardu, yang lalu dirobohkan agar tidak dipakai menyimpan senjata tajam. Temuan itu berasal dari keterangan Eri dan terpisah dari ucapannya soal pidana bagi pelanggar aturan pungutan; kaitannya dengan dugaan pungli belum dipastikan.
Status dugaan dan imbauan pelaporan
Hingga naskah ini ditulis, tanggapan LPMK Romokalisari maupun pihak yang disebut menarik uang belum diperoleh, sehingga tuduhan pungli ini masih berstatus dugaan dan klaim persoalan selesai baru berasal dari Eri.
Eri meminta warga melapor kepada camat, lurah, atau lewat hotline wali kota bila menemukan pungli yang luput dari pantauan pemkot. Menurut ANTARA Jatim, Pemkot Surabaya memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti.

