Pemerintah Kota Surabaya memproyeksikan RAPBD 2027 sekitar Rp12,82 triliun. Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikannya dalam rapat paripurna penyampaian nota RAPBD di gedung DPRD Surabaya, Senin (28/9/2026). Salah satu sorotan adalah penanganan rumah tidak layak huni yang diperkirakan butuh sekitar Rp600 miliar.
Proyeksi RAPBD Surabaya 2027
Menurut laporan Surya.co.id, angka RAPBD 2027 tidak jauh berbeda dari APBD Surabaya 2026 yang berkisar Rp12,9 triliun. Eri menyebut penyusunannya diarahkan agar struktur APBD tetap sehat dan berbagai belanja wajib sesuai aturan perundang-undangan terpenuhi.
Pemkot juga memastikan pemenuhan belanja wajib yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sektor pendidikan mendapat alokasi besar, sekitar Rp2,813 triliun atau 22,28 persen dari total belanja daerah.
Bedah rumah Dandan Omah untuk 29.000 rumah
Eri menyebut ada sekitar 29.000 rumah tidak layak huni (RTLH) di Surabaya. Pemiliknya, kata dia, termasuk kelompok desil 1 hingga 5 dan membutuhkan perbaikan lewat program Dandan Omah atau bedah rumah. Pemkot memperkirakan kebutuhan dananya sekitar Rp600 miliar.
Untuk menutup kebutuhan itu, Pemkot berupaya menggandeng banyak pihak, dari pemerintah pusat hingga swasta melalui investasi yang masuk ke Surabaya. Eri mengajak pihak-pihak tersebut menjadi orang tua asuh bagi warga yang rumahnya perlu diperbaiki.
“APBD itu hanya pemantik. Rumah tidak layak huni saja dibutuhkan sekitar Rp600 miliar kalau kita akan memperbaiki semuanya. Maka kita harus bisa menentukan prioritas.”
— Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya
Sebagaimana diberitakan jatimupdate.id, Eri menyebut RAPBD 2027 disusun di tengah tekanan fiskal. Ia menegaskan pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, dan penanganan RTLH tidak boleh berhenti, meski sasaran penerima manfaat dan belanja pemerintah dipertajam.
Bansos untuk warga yang tinggal di Surabaya
Penajaman sasaran juga berlaku pada bantuan sosial. Eri mengatakan penerima akan diprioritaskan bagi warga yang benar-benar berdomisili di Surabaya, bukan sekadar berKTP Surabaya. Ia mencontohkan warga berKTP Surabaya yang bekerja dan tinggal di Gresik.
Prinsip serupa, menurut Eri, perlu diterapkan pada akses pendidikan. Ia menyebut pilihan itu berat, tetapi Pemkot tidak dapat memenuhi semua kebutuhan sehingga mengutamakan orang yang tinggal di Surabaya.
Pemkot juga akan mengevaluasi kendaraan dinas. Kendaraan berbahan bakar solar dan bensin akan dikurangi, sedangkan mobil listrik dilanjutkan pada 2027 dan dipegang kepala dinas. Kendaraan operasional tetap disediakan bagi perangkat daerah yang membutuhkan, seperti Satpol PP dan pekerjaan infrastruktur.
Tanggapan DPRD dan tahapan pembahasan
Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai mengatakan setelah nota keuangan, DPRD memasuki pemandangan umum fraksi, jawaban wali kota, lalu pembahasan RAPBD. Menurut dia, pembahasan berlangsung mulai 9 Oktober sampai 9 November.
Bahtiyar menyatakan DPRD mendukung program prioritas Pemkot yang berpihak kepada masyarakat. Ia menyebut penanganan RTLH lewat program Pemkot telah mencapai sekitar 3.000 unit, ditambah dukungan Kementerian Perumahan sekitar 2.000 unit, sehingga hampir 5.000 rumah bisa dimanfaatkan.
