Provinsi Jawa Timur memperingati hari jadinya yang ke-81 pada 12 Oktober 2026. Tanggal itu dipilih karena berkaitan dengan awal roda pemerintahan provinsi dari Surabaya setelah Indonesia merdeka, seperti dirangkum Suara Surabaya dari laman Pemprov Jatim.
Bagi warga Surabaya, peringatan ini punya arti tersendiri karena kota ini sejak awal menjadi ibu kota provinsi. Berikut penjelasan tentang asal-usul tanggalnya, perjalanan sejarahnya, dan capaian Jatim menjelang usia ke-81.
Mengapa 12 Oktober jadi Hari Jadi Jawa Timur
Pada 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan untuk membentuk provinsi-provinsi dan sekaligus menunjuk gubernur masing-masing. Untuk Jawa Timur, pilihan jatuh pada R.M.T. Soerjo, yang ketika itu berstatus Residen Bojonegoro.
Soerjo dilantik pada 5 September 1945, namun hingga 11 Oktober 1945 tugasnya di Bojonegoro belum rampung. Sehari berikutnya, 12 Oktober 1945, ia memulai pemerintahan dari Surabaya, kota yang berfungsi sebagai ibu kota provinsi. Hari itulah yang kemudian dijadikan landasan hari jadi.
Pengukuhan resminya berupa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Berkat perda itu, setiap 12 Oktober dirayakan secara resmi, baik oleh provinsi maupun oleh kabupaten/kota.
Baca jugaWarga Antre Sejak Subuh di Grahadi untuk Upacara HUT ke-81 Jatim, 500 Kuota Tahap Pertama Ludes
Jejak sejarah Jawa Timur sejak masa kerajaan
Riwayat pemerintahan di wilayah ini jauh lebih tua daripada 1945. Menurut laman Pemprov Jatim yang dikutip Suara Surabaya, Prasasti Dinoyo menjadi bukti awal: pada abad VIII, tahun 770, di kawasan Malang sudah berdiri pemerintahan Kerajaan Kanjuruhan.
Sejak abad X, posisi Jawa Timur dalam sejarah kekuasaan Nusantara menguat. Daerah yang sebelumnya hanya pinggiran Mataram Kuno di Jawa Tengah ini tumbuh menjadi pusat Medang, Kahuripan, Daha-Janggala, Singasari, dan Majapahit. Tokoh yang disebut merintis dasar pemerintahannya adalah Mpu Sindok.
Tatanan kala itu bertingkat: keraton di pusat, lalu watek (daerah), lalu wanua (desa). Memasuki abad XIII dikenal pula konsep nagara atau provinsi. Prasasti Mulamalurung bertahun 1255 Masehi, dari zaman Wisnu Wardhana, mencatat empat jenjang di Singasari, yakni keraton, nagara, watek, dan wanua. Majapahit kemudian menyempurnakannya menjadi bhumi, negara, thani, dan kabuyutan atau dusun.
Dari Bang Wetan hingga provinsi di masa kolonial
Sebutan Bang Wetan, yang meliputi Pesisir Wetan dan Mancanagara Wetan (pedalaman), muncul di zaman Mataram Islam dan menjadi asal-usul penamaan Jawa Timur. Kompeni menguasai pesisir utara Jawa dan Madura seusai huru-hara Cina di Kartasura tahun 1742.
Perang Diponegoro berakhir pada 1830, dan sesudahnya Bang Wetan sepenuhnya dikuasai Pemerintah Hindia Belanda. Selama kurun 1830 hingga 1928/1929, Batavia berhubungan langsung dengan para bupati dalam menjalankan kekuasaan.
Memasuki awal abad XX, Belanda menerapkan politik imperialisme modern dengan menguatkan struktur pemerintahan, di antaranya lewat pendirian Provincie van Oost Java pada 1929. Menurut sumber, tatanan wilayah dan birokrasinya ketika itu kurang lebih mirip dengan sistem yang berlaku kini.
Capaian Jatim di usia ke-81
Tema peringatan tahun ini adalah "Jatim Unggul, Maju Berkelanjutan". Ulasan di Surya.co.id menilai tema itu sarat tanggung jawab: keunggulan perlu landasan nyata, hasil pembangunan harus terasa oleh masyarakat, dan pembangunan hari ini tidak boleh merampas peluang generasi mendatang.
Menurut data yang dipaparkan Surya.co.id, perekonomian Jatim tumbuh 5,72 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. PDRB untuk satu triwulan itu tercatat Rp930 triliun. Sementara itu, investasi yang terealisasi sepanjang semester pertama 2026 berkisar Rp72,7 triliun, tersebar di puluhan ribu proyek.
Di sisi ketenagakerjaan, pengangguran terbuka pada Mei 2026 berada di level 3,42 persen. Adapun kemiskinan per Maret 2026 menurun ke 9,06 persen, setara sekitar 3,71 juta orang. Selama enam bulan, sekitar 92 ribu orang tercatat lepas dari kemiskinan.
Pekerjaan rumah yang belum selesai
Surya.co.id juga mengingatkan bahwa angka-angka itu punya sisi lain. Meski ekonomi tumbuh 5,72 persen, sekitar 3,71 juta warga masih berada di bawah garis kemiskinan. Pekerja yang terserap di kegiatan formal baru sekitar 36 persen.
Ketimpangan yang diukur lewat rasio gini ikut bergeser naik, dari 0,359 pada September 2025 ke 0,365 pada Maret 2026. Artinya, menurut ulasan tersebut, tantangan berikutnya makin kompleks: selain mengejar pertumbuhan, perlu dipastikan siapa yang menikmatinya.
Ulasan itu menyinggung pula gagasan menjadikan Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara, yang dinilai masuk akal bila melihat posisi geografis dan struktur ekonominya.
Apa artinya bagi warga Surabaya
Surabaya adalah tempat Gubernur Soerjo pertama kali menjalankan pemerintahan provinsi dan hingga kini menjadi ibu kota Jatim. Capaian dan pekerjaan rumah di tingkat provinsi, dari lapangan kerja formal hingga ketimpangan, menjadi konteks bagi warga kota yang hidup di tengah perekonomian provinsi itu.
Perlu dicatat, data pertumbuhan, investasi, kemiskinan, dan ketimpangan di atas merujuk pada ulasan Surya.co.id dan berlaku untuk tingkat provinsi, bukan khusus Kota Surabaya.



