Komisi D DPRD Kota Surabaya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan lewat anggaran daerah. Dorongan itu disampaikan Anggota Komisi D, Zuhrotul Mar’ah, di Tambak Asri, Jumat (16/10/2026), seperti dilaporkan beritajatim.com.
Langkah awal untuk penggerobak sampah
Sebagai langkah awal, Zuhrotul menginisiasi pemberian BPJS Ketenagakerjaan kepada para penggerobak sampah di kawasan Tambak Asri. Jumlah yang didata sebagai penerima mencapai 48 orang. Mereka bertugas membawa sampah rumah tangga menuju tempat pembuangan sementara (TPS).
Zuhrotul, yang juga Sekretaris PAN Surabaya, mengumpulkan para penggerobak pada malam hari. Menurut dia, mereka termasuk kategori pekerja rentan.
Pekerja informal menghadapi risiko kecelakaan kerja, sementara pendapatan mereka relatif terbatas. Tanpa perlindungan, dampak finansial dari kecelakaan saat bekerja harus mereka tanggung sendiri.
“Pekerja rentan ini berisiko mengalami kecelakaan kerja, sementara pendapatannya tidak mencapai UMR. Karena itu, kami ingin mereka mendapat perlindungan dari pemerintah kota.”
— Zuhrotul Mar’ah, Anggota Komisi D DPRD Surabaya
Perlindungan yang diberikan kali ini hanya meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Untuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan jaminan pensiun, peserta dapat mengikutinya secara mandiri.
Dalam pendataan, penerima berasal dari RT/RW 9 dan RW 6 dengan jumlah sekitar 48 penggerobak. Pada hari kegiatan, sekitar 40 orang datang, sedangkan tujuh lainnya absen.
Raperda jaminan sosial ketenagakerjaan
Langkah itu beriringan dengan Raperda tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang kini dimatangkan Komisi D. Aturan tersebut diharapkan menjadi landasan untuk memperluas jaminan bagi pekerja rentan di Surabaya.
Saat ini pembahasan masih berkutat pada penentuan siapa yang tergolong pekerja rentan, serta perlindungan untuk peserta magang. Komisi D masih mencari keterangan lebih rinci agar jelas kelompok penerima dan pihak yang membayar iuran.
Zuhrotul menyatakan, soal peserta magang perlu dipertegas, terutama pembagian tanggung jawab iuran antara institusi pendidikan dan tempat kerja. Kejelasan kriteria, kata dia, dibutuhkan supaya aturan yang disusun bisa diterapkan secara tepat.
“Jadi, memang pembahasannya masih mencari informasi yang lebih detail lagi terkait pemagangan dengan pekerja rentan.”
— Zuhrotul Mar’ah, Anggota Komisi D DPRD Surabaya
Baca jugaKetua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri: Bansos hingga Beasiswa Pakai Data Faktual, Bukan Desil
Harapan pembiayaan lewat APBD
Zuhrotul berharap, setelah raperda disahkan menjadi perda, biaya kepesertaan kelompok yang memenuhi kriteria bisa masuk APBD. Skemanya, menurut dia, mengikuti perlindungan BPJS Kesehatan yang dibiayai pemerintah.
“Harapan saya nanti ke depan setelah perda ini sudah disahkan, ini bisa diambil alih oleh pemerintah kota.”
— Zuhrotul Mar’ah, Anggota Komisi D DPRD Surabaya
Ia menambahkan, pemberian jaminan kepada penggerobak ini sejalan dengan semangat Kampung Pancasila, yakni kepedulian dan gotong royong antarwarga. Melalui perluasan jaminan sosial, pekerja rentan diharapkan lebih terlindungi saat menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kematian.
Sumber belum memuat tanggapan Pemkot Surabaya atas dorongan ini.



