Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri menegaskan bantuan lokal Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, mulai dari bansos hingga beasiswa, tidak akan memakai desil sebagai patokan utama. Pernyataan itu disampaikan di kantor DPRD Surabaya, Jumat (16/10/2026), seperti dilaporkan TribunJatim.

Data faktual jadi acuan utama

Syaifuddin, politikus Fraksi PDIP yang akrab disapa Kaji Ipuk, menyatakan desil dari pemerintah pusat hanya berfungsi sebagai panduan. Menurut dia, desil bukan penentu seseorang menerima program intervensi.

“Izinkan Kota Surabaya menggunakan cara kita sendiri untuk mengelola bantuan kepada yang berhak. Kami lebih mengedepankan kondisi faktual dan riil warga saat memberikan program bantuan atau intervensi program”

— Syaifuddin Zuhri, Ketua DPRD Surabaya

Ia menjelaskan, data faktual di lapangan akan menjadi dasar setiap program intervensi dan bantuan lokal. Cakupannya meliputi bantuan sosial lokal, beasiswa, rutilahu atau bedah rumah, serta program bantuan lainnya.

Polemik desil di masyarakat

TribunJatim menulis, polemik desil mengemuka kuat di masyarakat Surabaya, termasuk pada masa reses lalu. Sebagian warga cemas karena dinyatakan berada di desil 6 ke atas atau dikategorikan sejahtera, padahal kondisi mereka disebut tidak sesuai.

Dalam aturan yang berlaku, bansos dan layanan kesehatan gratis dari pemerintah hanya diperuntukkan bagi desil 1–5. Warga di luar rentang itu otomatis tidak berhak menerima bantuan tersebut.

Baca jugaPemkot Surabaya Temukan Warga ber-KTP Surabaya Tinggal di Luar Kota, Bantuan Diprioritaskan bagi Penghuni Nyata

Disesuaikan kemampuan fiskal

Syaifuddin menyebut DPRD dan Pemkot kini menyikapi khusus polemik tersebut, terutama dalam kebijakan anggaran bantuan dan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa di Surabaya. Dalam setiap rapat anggaran, ia menekankan ketercukupan fiskal dan postur anggaran untuk menjalankan program.

“Semua disesuaikan kemampuan anggaran kita. DPRD dan Pemkot merapatkan khusus soal anggaran untuk bantuan lokal warga”

— Syaifuddin Zuhri, Ketua DPRD Surabaya

Menurut laporan itu, selama warga tergolong tidak mampu sesuai kondisi riil di lapangan, Pemkot berhak memberi bantuan, tetapi tetap menyesuaikan kekuatan anggaran.

Latar: pemetaan warga oleh Dinsos

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan pemkot memetakan kondisi sosial ekonomi warga lewat musyawarah kelurahan (muskel) hingga tingkat rukun tetangga (RT), Rabu (14/10/2026), seperti dilaporkan ANTARA Jatim. Menurut dia, kegiatan itu sudah berjalan dalam beberapa minggu terakhir untuk memperoleh data lebih rinci lewat verifikasi langsung.

“Kami jumpai banyak sekali warga yang ber-KTP Surabaya tapi yang bersangkutan tidak berdomisili di Surabaya”

— Antiek Sugiharti, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya

Dinsos juga memadukan muskel dengan aplikasi Perlinsos. Data dari aplikasi itu menurut Antiek dapat menjadi salah satu variabel dalam menentukan intervensi pemerintah kepada masyarakat.

Surya.co.id melaporkan, temuan tersebut sejalan dengan arah kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi yang menegaskan warga ber-KTP dan berkartu keluarga Surabaya yang tinggal di luar kota tidak lagi menjadi prioritas penerima bantuan pemkot.